Bank Jatim Dibobol Lagi Rp72,832 Miliar  

0
755
Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta, Sarjono Turin.

Nusantara.news, Jawa Timur – Belum selesai penanganan kasus kredit fiktif Bank Jatim yang merugikan negara Rp147 miliar, kali ini muncul lagi kasus serupa. Bank Jatim Cabang Wolter Mongonsidi, Jakarta Selatan, diduga telah dibobol mencapai Rp72,832 miliar.

Pada kasus sebelumnya empat pejabat Bank Jatim didakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp147 miliar. Mereka adalah Wonggo Prayitno (mantan pimpinan Divisi Kredit KMK Bank Jatim) dan Arya Lelana (mantan Pimsubdiv Kredit KMK Bank Jatim), Harry Soenarno Pimpinan Cabang Pembantu Bank Jatim Bangil, Pasuruan dan Iddo Laksono Hartanto Asistant Relationship and Manager Bank Jatim. Kredit fiktif itu diberikan pada  PT Surya Graha Semesta (SGS) milik Cahyo alias Ayong.

Oleh PT SGS, kredit tersebut telah digunakan untuk membiayai sejumlah proyek besar di antaranya, 1) Pembangunan  jembatan Brawijaya Kota Kediri, 2) Pembangunan jembatan Kedung Kandang Kota Malang, 3) Pembangunan Gedung RSUD Gambiran 2 Kota Kediri, 4) Pembangunan Gedung Poltek II Kota Kediri, 5) Pembangunan Kantor Terpadu Pemkab Ponorogo, 6) Pembangunan Gedung Setda Madiun, 7) Pembangunan Gedung Kantor BPR Jatim, 8) Pembangunan Pasar Caruban Madiun, dengan nilai total Rp430.819.524.000.

Baca juga: Tersangka Skandal Mega Korupsi Bank Jatim Segera Diadili

Pada kasus di Jakarta ini, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sedang dalam proses penyidikan. Memang belum ada penetapan tersangka dalam dugaan pembobolan uang Bank Jatim Cabang Wolter Mongonsidi, Jakarta Selatan tersebut.

Seperti dikatakan Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati DKI, Sarjono Turin, awal Desember 2017 lalu, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan gelar pekara guna mengetahui siapa yang bertanggung jawab dalam kasus pembobolan itu. Selain melakukan gelar perkara, pihaknya juga akan menetapkan tersangka.

Pihak Kejati DKI juga melakukan penggeledahan di kedua kantor Bank Jatim Cabang Jakarta di Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat dan Cabang Pembantu Wolter Mongonsidi, Jakarta Selatan.

“Hasil yang diperoleh dalam penggeledahan, di antaranya dokumen-dokumen terkait permohonan kredit KUR 172 nasabah, data-data debitur yang bermasalah/tidak membayar, Posisi outstanding tunggakan debitur bermasalah per 31 Oktober 2017,” lanjut Sarjono.

Menurutnya, kasus pembobolan Bank Jatim di Jakarta ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sebab dikhawatirkan kasus ini akan berujung seperti kasus kredit fiktif serupa yang pernah terjadi di Bank UMKM Jawa Timur di tahun 2012.

Sarjono menjelaskan praktik ini merugikan rakyat, sebab kredit KUR untuk meningkatkan perdagangan rakyat kecil, justru dikorupsi. “Kita tak memberi ampun terhadap praktik yang merugikan negara ini,” tegasnya.

Turin enggan menyebutkan kapan penetapan tersangka, sebab baru diterbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) umum. “Tetapi, kita sudah kantongi para calon tersangkanya,” ujarnya.

Kesamaan Kasus Kredit Fiktif

Yang menjadi kesamaan dalam dua kasus di atas, selain modus yang sama-sama melalui kredit fiktif adalah, saat kasus ini terjadi, dua lembaga perbankan ini dipimpin oleh R.Soeroso.

R. Soeroso selaku Dirut Bank Jatim dan mantan Dirut Bank UMKM Jatim.

Diketahui di tahun 2012, Soeroso menjabat Direktur Utama Bank UMKM Jawa Timur. Dan kini, ketika kasus kredit fiktif di Bank Jatim Cabang Wolter Mongonsidi, Jakarta Selatan, mencuat, Soeroso juga menjabat sebagai Direktur Utama bank milik Pemprov Jawa Timur ini (sejak tahun 2014 hingga sekarang). Apakah ini kebetulan?

Kasus pinjaman fiktif di Bank UMKM Jatim tahun 2012 terendus setelah ditemukan bukti pencairan dana dari Bank UMKM Jatim kepada salah satu debitur bernama Nurul Sulistianingsih, S.Pd,.

Menurut data disebutkan, sebanyak 233 orang yang diduga adalah nasabah Bank UMKM Jatim, ditipu dan dimasukkan sebagai debitur guna meminjam dana untuk program Pinjaman Kredit Kusuma, di mana per orang dikucuri pinjaman sebesar Rp25 juta.

Namun dari dokumen notaris Lamongan Anik Sulistyowati SH, dipastikan kalau ke-233 orang debitur itu tidak ada satu pun yang mengajukan kredit untuk program Pinjaman Kredit Kusuma. Dengan kata lain, sudah ada pemalsuan dengan mencatut nama orang lain untuk kepentingan kelompok tertentu.

Bukti pencairan dana dari Bank UMKM Jatim kepada salah satu debitur bernama Nurul Sulistianingsih.

Diduga, para pejabat Bank UMKM Jatim diindikasikan terlibat atau setidaknya mengetahui aksi pembobolan tersebut. Sebab, nilai pagunya mencapai angka Rp5.825.000.000 tersebut mustahil bisa dikeluarkan oleh pejabat tingkat rendah di Bank UMKM Jatim.

Sementara itu, berdasar surat pernyataan dari Raden Ade Kony Nughara yang menyatakan bahwa ke-233 debitur yang sudah menerima pencairan dana adalah fiktif. Untuk diketahui, angka nominal itu hanya temuan untuk satu agen pencari debitur yakni atas nama Raden Ade Kony Nugraha MBA, yang menduduki jabatan sebagai Komisaris di LBB Sugeng Sugema College (SSC) di Jl Rungkut Asri Utara R L III G/2, Surabaya.

Ada dugaan, posisi dan peran Raden Ade, diduga hanya alat untuk menjaring para debitur dengan iming-iming Rp1 juta sebagai imbalan untuk menyerahkan foto copy KTP, KSK dan pas foto. Bahkan, diduga ada orang lain lagi selain Raden Ade yang melakukan hal sama.

Surat pernyataan Raden Ade Kony Nugraha yang menyatakan ke-233 debitur yang sudah menerima pencairan dana adalah fiktif.

Dari penelusuran ke beberapa orang yang namanya tercantum dalam daftar yang disahkan notaris, ada beberapa orang yang diberi uang Rp4 juta, namun Rp3 juta diambil lagi dengan alasan untuk didaftarkan sebagai peserta polis asuransi Allianz.

Selain itu dengan modus nyaris sama, praktik pembobolan dana Cabang Wolter Mongonsidi, Jakarta Selatan, diduga dilakukan dengan cara pengajuan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pengajuannya dilakukan oleh empat orang atas nama 172 orang debitur. Kasus dugaan tindak pidana Korupsi pemberian Kredit fiktif kepada 172 nasabah berawal pada Juli 2012-Agustus 2013.

Masing-masing debitur mengajukan Rp500 juta hingga totalnya Rp72,832 miliar. Ternyata 172 orang debitur itu bodong alias fiktif. Sebenarnya kredit itu sendiri telah diasuransikan kepada PT Jamkrindo. Untuk bulan pertama dibayarkan namun memasuki bulan kedua asuransinya sudah tidak dibayarkan hingga menimbulkan kerugian negara.

Kejati DKI kemudian meningkatkan kasus itu dari penyelidikan ke penyidikan pada awal November 2017, dan sampai sekarang masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

Sebelumnya Kejati DKI telah mengundang ahli dari keuangan negara dari perbankan. Dari PT PT Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrido) sudah dilakukan pemeriksaan. Memang diakui bahwasanya penyaluran dana KUR dijaminkan melalui PT Jamkrido tetapi baru beberapa kali angsuran sudah macet ini seperti ada unsur kesengajaan.

Sejauh ini Kejati DKI Jakarta sudah memeriksa tiga mantan pejabat Bank Jatim yang diduga kuat mengetahui proses pemberian dana KUR waktu itu, di antaranya Sulam anjarohim kepala cabang, Aryono kepala cabang pembantu dan Tony Sudjiaryanto pimpinan cabang, ketiganya pernah menjabat di bank Jatim wilayah Jakarta periode 2008-2011.

Nama-nama debitur Bank Jatim yang diduga fiktif.

Bank Jatim sendiri menghormati proses hukum terkait penggeledahan dua kantor bank tersebut di Jakarta oleh Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. “Bank Jatim menghormati dan menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagai rangkaian dari proses penegakan hukum,” kata Direktur Kepatuhan dan Human Kapital Bank Jatim Hadi Santoso di Surabaya, belum lama ini.

Beberapa pihak mendesak agar proses penyidikan dugaan kredit fiktif Bank Jatim dilakukan secara transparan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai Kejati DKI selama ini hanya melakukan pemeriksaan sebatas ke Kepala Cabang, Kepala Cabang Pembantu dan Pimpinan Cabang wilayah Jakarta saja. Sedangkan Direksi Bank Jatim tidak tersentuh. Itu pula yang terjadi pada penanganan kredit fiktif 2012 di Surabaya. Empat pejabat Bank Jatim yang didakwa hanya selevel cabang dan pimpinan saja. “Tidak adil jika hanya sentuh level cabang,” ungkap Kordinator MAKI, Bonyamin Saiman di Jakarta.

Baca juga: Skandal Korupsi Bank Jatim, Empat Pejabat Didakwa Pasal Berlapis

Ditambahkan Bonyamin, Direksi Bank Jatim juga harus bertanggung jawab dan diduga kuat mengetahui proses pemberian dana KUR yang diduga  menyalahi peraturan.

“Harus periksa Direksi karena apapun tanggung jawab tertinggi di jajaran direksi. Setidak-tidaknya direksi harus diperiksa sebagai saksi,” pungkas Bonyamin.

Senada, Ketua Pusat Bantuan Hukum Dan Advokasi Masyarakat (PBHAM) Anggiat Gabe Maruli Tua Sinaga menyampaikan, saat ini kasus-kasus keuangan dan perbankan serta perkreditan rakyat banyak terjadi, namun sangat jarang yang diusut tuntas dan dipublish.

“Kebanyakan main mata, dan tidak selesai sampai tuntas,” tutur Anggiat Gabe Maruli Tua Sinaga.

Dia mengingatkan, bayangkan jika sebuah kasus yang terjadi lima tahun lalu, namun hingga kini tidak tuntas, tentu banyak kecurigaan yang muncul kepada para oknum dan para pejabat hukum yang melakukan pengusutannya. “Dugaan bahwa aparat penegak hukum dan oknum pejabat bermain demi keuntungan pribadi, sangat kuat,” ujarnya.

Dia pun mendesak semua pihak yang terkait dilakukan proses hukum dan dituntaskan kasus-kasusnya. “Kita mendesak agar dituntaskan. Buktikan bahwa kasus-kasus itu bisa diselesaikan,” ujarnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here