Bank Jatim Tersandung Kasus, Gubernur Tak Akan Lindungi 

0
280

Nusantara.news, Surabaya – Mantan Direktur Utama PT Bank Jatim Tbk, Hadi Sukrianto dan 3 orang staf di bank plat merah telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan kasus kredit macet dan hapus buku kredit atas debitur PT Bank Jatim, PT Surya Graha Semesta (SGS), senilai Rp147 miliar.

Terkait itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo meski optimistis persoalan akan segera tuntas, namun pihaknya enggan memberikan bantuan hukum (advokasi) terhadap Hadi Sukrianto terkait kasus kredit macet dan hapus buku kredit atas debitur.

Kasus hukum yang melanda PT Bank Jatim itu sudah lama terjadi, namun hingga saat ini tak kunjung tuntas. Pihaknya berharap dengan adanya pengembangan penyidikan, kasus tersebut bisa segera selesai.

“Kalau ditutupi itu kelihatannya bagus. Tapi segera itu juga bagus agar persoalan menjadi disclose. Ibarat orang, kalau sakit segera dioperasi agar cepat sembuh,” terang Soekarwo.

Pihaknya menolak kalau Pemprov Jawa Timur ikut campur tangan dalam memberikan bantuan hukum. Alasannya, PT Bank Jatim sudah berstatus Perseroan Terbatas (PT), bahkan sudah IPO (Initial Public Offering) sehingga pembelaan nantinya berasal dari penasehat perusahaan..

“Biarkan mereka yang harus mencari profesional atau pengacara di bidang hukum, kemudian kontrak dengan perusahaan. Kita harus tunduk pada UU PT. Sehingga Pemprov Jawa Timur tidak akan inervensi karena intervensi yang diperbolehkan hanya pada RUPS saja,” elak pemilik sapaan Pakde Karwo ini.

Pertimbangan lain, saat ini sudah ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menjadi regulator dan juga sebagai pengawas dunia perbankan.

“Kami hanya bisa memberi masukan ke OJK secara profesional dengan tujuan agar saham perusahaan tidak drop karena status PT Bank Jatim sudah IPO. Tapi keputusan akhir tetap ada di OJK,” tegasnya.

Diakui Pakde Karwo, kasus kredit macet dan hapus buku kredit debitur di Bank Jatim, salah satunya akibat masih lemahnya sistem pengawasan oleh Bank Indonesia (BI).

“Saat itu, OJK belum terbentuk sehingga pengawasannya dilakukan oleh BI. Setelah OJK terbentuk pengawasan menjadi sangat ketat karena OJK, merangkap sebagai pengawas dan regulator perbakan,” tambahnya.

Sementara, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Anwar Sadad menilai munculnya kasus hukum di salah satu BUMD milik Pemprov Jawa Timur akibat BUMD menolak dilakukan pengawasan oleh legislatif, khususnya menyangkut proses pemilihan dan penetapan jajaran direksi BUMD, lantaran sudah berstatus badan hukum PT. Padahal peran DPRD salah satunya adalah melakukan control terhadap seluruh aset milik Pemprov Jawa Timur.

Anwar Sadad menjelaskan, perlakukan terhadap BUMD memang aneh karena berbeda dengan BUMN yang dalam penentuan direksi. “Biasanya melibatkan DPR RI untuk melakukan fit and proper test. Kami tak pernah dilibatkan dalam penentuan direksi BUMD Jatim,” jelas politisi asal Partai Gerindra itu.

Lebih jauh, dia menyebut pengawasan dari DPRD terhadap kinerja BUMD, khususnya jajaran direksi sangat penting, agar kinerja BUMD bisa dimaksimalkan. Dengan begitu, pendapatan yang dihasilkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim bisa meningkat, bukan malah stagnan, bahkan mengalami penurunan.

Sekretaris DPD Partai Gerindra itu menambahkan, kejadian itu akibat kurangnya pengawasan BUMD. Dan, agar tidak berimbas pada BUMD yang lain, pihaknya berharap kepada Mendagri agar DPRD bisa melakukan kontrol atau pengawasan terhadap BUMD.

Dan, semoga saja Mendagri mendengarkan aspirasi wakil rakyat ini. Agar kasus serupa tidak lagi terjadi, selain mencoreng Pemprov Jawa Timur juga akan merugikan rakyatnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here