Bansos Belum Cair, DPRD Meminta Tanggung Jawab Pemkab Jember

0
10

Nusantara.news-Jember, DPRD Jember kembali melakukan protes terhadap sikap yang diperlihatkan oleh pemkab Jember terkait Bansos. Fraksi PKS dan Hanura DPRD Kabupaten Jember, meminta pertanggungjawaban Pemkab Jember atas kondisi belum dicairkannya hampir seluruh anggaran hibah dan bansos. Salah satu penyebab utama adalah OPD tidak melakukan verifikasi sebelum penetapan KUA-PPAS APBD 2017.

Ketua Fraksi PKS, Mashuri Hariyanto mengungkapkan kekecewaanya atas belum cairnya dana tersebut. Menurutnya pemkab tidak bisa bertindak sendiri untuk tidak mencairkan dana bansos karena dana tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Pasalnya, proposal yang diajukan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Terkait belum dilakukannya verifikasi sebelum penetapan KUA-PPAS APBD 2017,” ungkapnya, Senin (19/6/2017).

Menurut Mashuri, pencairan bansos menjadi tanggung jawab OPD selaku verifikator. Pihaknya mengharapkan agar pemkab Jember kembali mengkaji keputusan terkait dana hibah dan bantuan sosial.

“Bisa jadi ada pasal yang memungkinkan hibah dan bansos bisa dicairkan sebelum perubahan APBD. Jika ditemukan solusi atas persoalan ini, bakal tidak akan bisa menyelamatkan APBD 2017 yang serapannya masih rendah,” ujarnya.

Sementara itu, Isa Mahdi selaku Ketua Fraksi Hanura-Demokrat mengecam kinerja Pemkab Jember karena anggaran hibah dan bansos tidak bisa dicairkan. “masyarakat sudah berusaha semaksimal mungkin membuat proposal pengajuan hibah dan bansos sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Menurut Isa Mahdi, secepatnya Pemkab Jember harus mencari solusi untuk segera mencairkan dana hibah dan bantuan sosial sebelum perubahan APBD. Persoalan Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Jember memang menjadi polemik yang belum terselesaikan sejak beberapa waktu yang lalu.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here