Bansos Sambil Kampanye

0
93

GEMPA dan tsunami di Sulawesi Tengah menyulut wacana tentang pemilu. Berawal dari himbauan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono agar kampanye Pemilu Presiden dihentikan sementara, setidaknya di wilayah Sulawesi Tengah. Alasan SBY penghentian itu sebagai bentuk solidaritas terhadap korban bencana.

Dalam Tajuk kemarin, kota mengapresiasi usulan SBY tersebut. Dan kita menyarankan agar alokasi anggaran dana kampanye dari masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden disumbangkan sebagian ke warga yang tertimpa kemalangan itu.

Tetapi, usulan salah kaprah justru disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Mendagri meminta KPU menghentikan kampanye. Permintaan itu tentu saja ditolak oleh KPU. Sebab, tahapan kampanye harus berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. KPU jelas tak berhak mengubah ketentuan itu, kecuali ketentuan dalam UU itu diganti.

Kini berkembang lagi wacana baru dari KPU. Lembaga itu mengimbau peserta Pemilu 2019 untuk tidak menjadikan bencana alam sebagai komoditas politik. Maksudnya, jika peserta Pemilu hendak memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban gempa dan tsunami, jangan disertai dengan atribut kampanye politik. “Silakan memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi jangan diembel-embeli oleh kepentingan politik tertentu sehingga menjadi kampanye terselubung,” kata Anggota KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Jakarta, (2/10/2018).

Atribut itu seperti alat peraga kampanye, berupa bendera partai, foto, maupun alat peraga lain yang mengandung unsur visi, misi, dan citra diri peserta pemilu. Tapi, KPU membolehkan pemakaian alat transportasi atau ambulan yang memakai logo peserta pemilu. Jika melanggar, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bisa turun tangan.

Anggota Bawaslu M. Afifuddin sepakat dengan KPU. “Area korban jangan jadi ruang kampanye, karena asas kemanusiaan,” ujarnya. Dia juga meminta peserta pemilu tak menyematkan atribut di bantuan yang diberikan.

Pemahaman dari perspektif aturan memang demikian. Karena pemberian uang atau materi lainnya selama masa kampanye bisa digolongkan sebagai politik uang.

Tapi, cobalah melihat dari perspektif korban. Saat ini, pemerintah sudah berupaya keras mengatasi semua dampak bencana. Itu pun tertatih-tatih, karena berbagai alasan klasik, seperti kekurangan alat berat dan sebagainya. Sudah seminggu sejak bencana terjadi, evakuasi korban yang meninggal atau terperangkap rerentuhan bangunan belum tuntas. Korban yang berhasil selama juga masih kesulitan makanan, air bersih dan keperluan pokok lainnya.

Artinya, ini kondisi darurat. Di hari-hari pertama saja, ketika terjadi “penjarahan” toko-toko, semua pihak memaklumi. Pemerintah bahkan menjanjikan akan mengganti seharga barang yang diambil. Kapolri,  yang mestinya menegakkan hukum, mengatakan kalau itu bukan penjarahan, tapi “mereka kelaparan”.

Pemakluman seperti itu tidak ada salahnya digunakan dalam memahami aturan kampanye Pemilu. Dalam kondisi berkabung begini dengan skala emergency yang sangat tinggi, mungkin ada baiknya jika KPU dan Bawaslu memahami aturan kampanye tersebut tidak secara hitam-putih. Mungkin perlu dibuka ruang-ruang untuk mentoleransi pelanggaran dalam kondisi yang sangat khusus seperti suasana bencana ini.

Jika memang para peserta pemilu, entah partai politik, calon anggota legislatif, DPD dan calon presiden-wakil presiden hendak membantu para korban –walaupun dengan mengibar-ngibarkan atribut kampanye mereka—ya, biarkan saja. Kalau “penjarahan” yang terpaksa karena kelaparan saja kita maklumi, apalagi bantuan yang halal. Toh para peserta pemilu itu juga tidak berlebihan juga dalam berkampanye, karena pasti akan menuai antipati publik. Kita percaya, mereka tidak bodoh untuk menyadari hal itu.

Perspektif utamanya adalah membantu korban. Semakin banyak yang membantu, tentu semakin cepat beban korban diringankan, agar mereka bisa kembali menata kehidupannya.

Sama seperti penghentian kampanye Pilpres dalam suasana berkabung ini, inisiatif utamanya berada di tangan masing-masing capres-cawapres. Merekalah yang memutuskan apakah tetap dengan kampanye hura-hura, mengemasnya dalam bentuk yang  lebih sederhana, atau berhenti sama sekali. Demikian pula dalam membawa atribut kampanye dalam bantuan kemanusiaan ke Sulawesi Tengah. Serahkan saja kepada para peserta pemilu itu untuk menyelipkan kampanye atau tidak.

Biarkan rakyat yang menilai, apakah mereka memang ikhlas membantu, atau menyimpan pamrih di balik uluran tangannya. Itulah yang akan menjadi preferensi terbaik bagi rakyat untuk menentukan pilihan dalam pemilu nanti.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here