Bantu Iuran Wartawan, Konspirasi BPJS dengan Pemkot Surabaya

0
148
Said Utomo, Ketua YLPK Jawa Timur.

Nusantara.news, Surabaya – Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur Said Utomo menegaskan program bagi-bagi fasilitas untuk wartawan berupa bantuan iuran BPJS Kesehatan oleh Pemkot Surabaya tidak tepat dan berpotensi menyalahi aturan. Sebab, menurut dia, Penerima Bantuan Iuran (PBI) seharusnya diberikan pada warga Surabaya tidak mampu dan yang lebih berhak. Tak hanya itu, YLPK Jatim juga menduga dibalik rencana kucuran anggarannya terdapat konspirasi pihak BPJS dengan Pemkot Surabaya agar sama-sama mendapatkan untung.

“Masih banyak warga di Surabaya yang lebih miskin dan lebih berhak daripada teman-teman wartawan. Apalagi, warga miskin itu tampak bersusah payah menyisihkan uang untuk membayar iuran keikutsertaan BPJS Kesehatan secara mandiri,” kata Said Utomo ditemui Nusantara.news di kantornya, Gedung Museum NU lantai 3, Jalan Gayungsari Timur, Surabaya, Selasa (25/4/2017).

Said Utomo menjelaskan, keikutsertaan peserta dalam BPJS Kesehatan terbagi menjadi dua kelompok atau kategori berdasarkan asal pembiayaan. Pertama adalah PBI, yakni peserta yang memiliki kesulitan ekonomi. Kedua adalah mereka dalam golongan non-PBI, yang keikutsertaannya dengan mendaftarkan diri secara kolektif keluarga atau individu dan setiap bulannya dibebani iuran berdasarkan kelas yang dipilih.

“Dalam hal ini, jika fasilitas yang diberikan Pemkot Surabaya untuk teman-teman wartawan berupa BPJS Kesehatan dikategorikan PBI, maka tugas pemerintah kota seharusnya memastikan dulu kriteria penerima bantuan sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku,” paparnya.

Terkait relevansi anggaran bersumber APBD Kota Surabaya, Said Utomo memaparkan jika anggaran keikutsertaan warga yang mendapatkan fasilitas pelayanan BPJS Kesehatan kategori PBI juga dibagi dua. Yakni, bersumber dari APBN dan APBD. Jika APBN, data peserta berasal dari Kementrian Sosial (Kemensos). Sedangkan PBI, memang dibiayai APBD dari pemerintah daerah setempat.

“BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan itu berbeda. Jadi, untuk memperoleh PBI, bukan hanya diverifikasi kriterianya dulu, tapi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2012 tentang PBI Jaminan Kesehatan, data peserta BPJS Kesehatan kategori PBI setiap 6 bulan harus dilakukan validasi,” terangnya.

Baca: Bagi-bagi BPJS Wartawan Oleh Pemkot Surabaya Sarat Kepentingan

Informasi bagi-bagi BPJS untuk kalangan wartawan mulai santer diperbincangkan publik. Oleh sebab itu, Said Utomo berpesan agar Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) yang dikenal dekat dengan warga Surabaya lebih bijak mewujudkan jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apalagi, kata dia, bantuan iuran wartawan itu juga akan mempengaruhi independensi yang lebih cenderung menimbulkan conflict of interest di lingkungan Pemkot Surabaya. Maka, dia meminta program BPJS Kesehatan untuk kalangan wartawan agar dibatalkan.

“Jangan sampai, nanti warga Surabaya yang tidak mampu dan merasa lebih berhak, menuntut Risma untuk memperoleh bantuan iuran itu. Maka, sebaiknya bagi-bagi fasilitas berupa BPJS Kesehatan di kalangan wartawan dibatalkan,” tegasnya.

Berikut ini 14 kriteria warga miskin penerima kartu BPJS kategori PBI:
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp600.000 per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000 seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Tak hanya menyoal kelayakan penerima bantuan, Said Utomo juga mensinyalir ada konspirasi antara BPJS dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan profesi wartawan untuk mendapat keuntungan. Mengingat, anggaran pemerintah kota menyalurkan bantuan iuran program BPJS Kesehatan bersumber dari APBD Kota Surabaya.

“Diduga ada konspirasi di balik rencana pencairan anggaran APBD Kota Surabaya yang melibatkan korporasi BPJS dengan pihak-pihak untuk meraup keuntungan dangan cara memanfaatkan profesi wartawan. Sebab, jika program itu dilaksanakan akan terjadi debit account yang iurannya bersumber APBD tanpa melakukan tagihan kepada peserta,” imbuhnya.

Menurut Said Utomo, progam BPJS bagi wartawan oleh Pemkot Surabaya mengindikasikan pada penyalahgunaan wewenang yang bisa berujung pada konsekuensi hukum seperti ditegaskan dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pasal 3 menyebutkan, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

“Tetapi, tentu saja semua itu harus dilakuan verifikasi peserta dan diaudit terlebih dulu oleh BPK untuk mengetahui apakah ada penyalagunaan wewenang serta penyimpangan anggaran yang mengakibatkan kerugian APBD,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Surabaya telah menerbitkan surat edaran resmi tertanggal 6 April 2017 lalu terkait penerima BPJS Kesehatan untuk kalangan wartawan yang ditujukan untuk 80 perusahaan media di Surabaya. Surat yang diteken Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Surabaya Hendro Gunawan atas nama Walikota Surabaya itu dinyatakan sebagai tindak lanjut dan arahan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Baca: Plesiran dan BPJS untuk Wartawan dari Pemkot Surabaya Rusak Independensi

Dalam surat bernomor 489/2336/436.3.3/2017 perihal pendaftaran peserta PBI APBD Kota Surabaya untuk kalangan wartawan itu diatur dengan hanya mencantumkan tiga syarat atau ketentuan. Yakni peserta ber-KTP/Kartu Keluarga Surabaya, memiliki kartu pers, dan jika sakit bersedia dirawat di kelas 3 dengan catatan bilamana pasien memutuskan untuk top up, maka haknya sebagai penerima bantuan iuran akan secara otomatis gugur. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here