Bantuan Iuran BPJS Pemkot Surabaya untuk Wartawan, Melanggar Hukum

0
256

Nusantara.news, Surabaya – Belakangan di Surabaya marak pemberitaan mengenai program Pemerintah Kota Surabaya yang membagi-bagikan BPJS kepada wartawan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya sudah menyatakan keberatannya terhadap program tersebut karena dinilai akan mempengaruhi indepensi wartawan.

Program bagi-bagi BPJS oleh Pemkot Surabaya tersebut sebetulnya merupakan skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang memang terdapat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS. Sebab kepersertaan JKN terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Non PBI (Mandiri). Dalam PP 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan pasal 1 dalam ketentuan umum definisinya, penerima adalah fakir miskin dan orang yang tidak mampu.

Karena adanya batasan tersebut, program Pemkot itu dikritisi oleh  DPRD Surabaya. “Sesuai PP tersebut, sudah jelas kalau PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu,” ujar anggota DPRD Surabaya Reni Astuti kepada Nusantara.news, Selasa (25/4/2017).

Reni menjabarkan, jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak punya sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan dirinya sendiri dan keluarganya. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak. Namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

“Jadi jelas, siapa yang layak untuk menerima bantuan dari pemerintah, yakni fakir miskin dan orang yang tidak mampu,” tegasnya.

Dia menjelaskan, dalam Perpres 111 tahun 2013 tetang Jaminan Kesehatan yang merupakan perubahan Pepres 12 tahun 2013, pasal 6 A dinyatakan, penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Mengacu Perda No. 2 tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan, pasal 42 ayat 1,Pemerintah Daerah memberikan jaminan kesehatan bagi fakir miskin, masyarakat tidak mampu dan masyarakat tertentu yang belum dijamin oleh pemerintah pusat.

Di bagian penjelasan Perda tersebut diuraikan, masyarakat tertentu meliputi kelompok relawan antara lain relawan HIV, relawan PMI. Untuk kelompok pendamping adalah pendamping ibu hamil dan lainnya. Kelompok kader disebutkan antara lain kader Posyandu, kader Bumantik, dan kader Toga. Untuk kelompok pengurus sosial antara lain pengurus panti asuhan, pengurus Karang Taruna, pengurus rumah ibadah dan lain-lain. Berikutnya kelompok petugas pekerja sosial antara lain petugas pemungut sampah, juru kunci makam, penjaga sekolah dan lain-lain. Kelompok organisasi masyarakat antara lain kelompok bunda Pendidikan Anak Usia Dini, kelompok petani, kelompok atlit dan lain-lain.

Sementara untuk BPJS PBI di Surabaya. Di dalam KUA PPAS APBD Surabaya tahun 2017 tercantum PBI yang ditanggung APBN sebanyak 387.392 jiwa; dari APBD Surabaya sebanyak 291.686 jiwa terdiri dari faqir miskin dan masyarakat tidak mampu, sebanyak 195.901 jiwa. Untuk penghuni Liponsis sebanyak 1.847 jiwa, serta kelompok masyarakat sebanyak 93.938 jiwa.

Di APBD 2016, dari 180 miliar lebih Anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dianggarkan sampai akhir tahun masih tersisa dana lebih dari 32 miliar. Jika dikonversikan, 32 miliar itu bisa digunakan untuk 115.900 jiwa peserta BPJS PBI.

“Semangat pemerintah daerah untuk memberi jaminan kesehatan yang ditanggung APBD sejatinya harus memprioritaskan faqir miskin, dan masyarakat tidak mampu sebagaimana diatur dalam peraturan per UU baik itu PP, Perpres dan Perda. Kelompok fakir miskin dan masyarakat tidak mampu harus dikedepankan sebelum kelompok masyarakat lainnya,” tegas Reni.

Melalui anggaran yang sudah di siapkan di 2017 dengan mengevaluasi serapan anggaran di 2016, maka harus dipastikan fakir miskin dan masyarakat tidak mampu dilayani untuk menjadi peserta BPJS PBI.

“Kita berharap tidak ada fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum tersentuh APBD Surabaya 2017. Karena anggaran sudah tersedia, yang perlu di dorong bagaimana warga dipermudah mengakses informasi dan layanan pemerintah kota untuk bisa terjamin layanan kesehatannya dengan menjadi peserta BPJS PBI,” katanya.

BPJS PBI untuk profesi tertentu, apa boleh? Reni Astuti menguraikan, sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan memang tidak mengatur profesi tertentu termasuk kriteria penerima PBI BPJS.

“Menurut saya, profesi apapun sebenarnya bisa menerima PBI BPJS. Tetapi, jika memenuhi kriteria sebagaimana diatur sesuai Perda Kota Surabaya No.2 tahun 2017 Pasal 42 ayat 1, yaitu fakir miskin, masyarakat tidak mampu atau masyarakat tertentu. Semoga dengan sentuhan APBD Surabaya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Surabaya makin terasa dan terlihat nyata,” tegasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here