Bantuan Kemanusiaan Rohingya Diblokir Militan Buddha

0
152
Pengungsi Rohingya bereaksi saat bantuan didistribusikan di Cox's Bazar, Bangladesh, 21 September 2017. REUTERS/Cathal McNaughton

Nusantara.news, Sittwe – Hingga Rabu (20/9) tengah malam, bantuan kemanusiaan untuk warga minoritas Muslim Rohingya sulit menembus kepungan demonstran yang menduduki pelabuhan Sittwe, ibukota Rakhine. Tidak kurang 500-an demonstran berpakaian biksu yang banyak diantaranya dipersenjatai tongkat besi menduduki dermaga pengiriman barang di pelabuhan itu.

Paket-paket bantuan kemanusiaan yang antara lain berupa terpal, selimut dan kelambu sebenarnya sudah dimuat ke kapal. Namun para demonstran melarang kapal itu berangkat menuju kantong-kantong permukiman warga Rohingya di Rakhine Barat. Polisi sempat berusaha membubarkan demonstran tapi disambut oleh lemparan batu.

Akibatnya puluhan polisi Myanmar luka-luka. Selain itu tercatat 8 demonstran dibekuk polisi. Fakta itu, tulis sejumlah wartawan, menunjukkan betapa bencinya warga Buddha di Rakhine terhadap minoritas muslim Rohingya.

Kendati sejak 25 Agustus tercatat sekitar 419 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh namun masih ada beberapa kantor pemukiman di Rakhine Barat yang dihuni minoritas Rohingya. Berbagai organisasi kemanusiaan mencatat, sejumlah warga Rohingya yang masih tinggal di Rakhine sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.

Meskipun pemerintah Myanmar berjanji membuka akses untuk bantuan kemanusiaan, namun fakta di lapangan menunjukkan sejumlah milisi Buddha yang diduga mendapat dukungan dari militer Myanmar masih menghalang-halangi pemberian bantuan itu.

Terus apa maunya pemerintah Myanmar. Di forum Sidang Umum PBB di New York, Wakil Presiden Myanmar Henry Van Thio mengungkap kekhawatiran pemerintahannya atas eksodus besar-besaran warga Rohingya ke Bangladesh. Dia berjanji membuka akses ke kamp-kamp pengungsi Rohingya di negerinya, namun faktanya akses bantuan dihalang-halangi oleh para militant Buddha yang didoktrin pimpinannya bahwa Muslim sebagai ancaman di negerinya.

Eksodus besar-besaran itu diakui Wapres Myanmar memiliki dampak besar terhadap hubungan diplomatic Myanmar dengan sejumlah negara. Namun Van Thio berkelit belum tahu apa penyebab terjadinya pengungsian besar-besran itu. Sebab dia mengklaim masih ada warga Muslim yang tetap bertahan di Rahine dalam jumlah yang besar.

Pidato pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi juga mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan. Karena dia sama sekali tidak menyinggung terjadinya kekerasan tentara Myanmar terhadap minoritas Rohingya di negerinya. Suu Kyi juga enggan menggunakan istilah Rohingya terhadap sebagian muslim yang tinggal di Rakhine. Bahkan Suu Kyi mengklaim sejak 5 September tidak terjadi lagi kekerasan tentara di desa-desa tempat tinggal Rohingya.

Di hadapan Sidang Umum PBB pernyataan Suu Kyi itu diulang-ulang oleh Van Thio. “Saya senang untuk mengabarkan kepada Anda semua bahwa situasi sudah membaik.” Di forum itu juga Van Thio juga menyebutkan, bukan hanya minoritas warga Muslim saja yang eksodus ke Bangladesh, melainkan juga etnis minoritas lainnya.

Kasus Rohingya tampaknya sudah ditangani Dewan Keamanan PBB. Pada forum itu, Rabu (20) kemarin, Wakip Presiden AS Mike Pence terang-terangan menuduh militer Myanmar telah ‘berlaku sangat kasar’ pada warga Rohingya. Pernyataan Wapres AS itu disebut-sebut sejumlah wartawan sebagai pernyataan paling keras AS terhadap Myanmar,

Di forum itu Pence juga menyebut kekerasan akan ‘menjadi benih kebencian yang akan meluluh-lantaakkan Myanmar dan generasi-generasi berikutnya. Kekerasan itu akan menjadi ancaman bagi kawasan dan bagi perdamaian dunia’.

Selain pemerintah AS, pernyataan keras juga diucapkan Presiden Perancis Emmanuel Macron yang bahkan menyebut tindakan Myanmar sebagai pembersihan etnis. Pernyataan keras lainnya juga datang dari tetangga Myanmar sendiri, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina yang menuding telah terjadi bencana kemanusiaan di negeri tetangganya.

Jadi jelas, persoalan Rohingya adalah persoalan kemanusiaan yang dikecam hampir semua negara di dunia, kecuali Tiongkok dan Rusia. Aneh apabila pimpinan negara di ASEAN, termasuk Indonesia, menganggap tidak terjadi pembersihan etnis di sana.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here