Pilkada Kota Batu 2017

Banyak Kejanggalan, Namun Mengapa Tak Satupun yang Diungkap?

0
68

Nusantara.news, Kota Batu – Dalam era demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  merupakan sarana kompetitif yang sah antar para kandidat untuk merebut dan menduduki jabatan eksekutif tertinggi d tingkat lokal. Untuk mencapai tujuan itu sistem demokrasi telah memberikan semacam rambu dan aturan main agar persaingan menuju kekuasaan tidak dilakukan dengan cara yang melanggar etika.

Namun, dunia perpolitikkan di Indonesia akhir-akhir ini memperlihatkan jarak yang seolah tak terjembatani antara etik dan praktik. Tujuan menghalalkan cara sebagaimana dirumuskan di dalam teori politik Machiavelli (1469-1527) agaknya sedang digandrungi oleh sejumlah politikus dan partai politik di negeri ini.

Dalam bukunya Il Principe Machiavelli mengungkapkan bahwa praktik dunia politik itu bebas nilai. Artinya, praktik sering kali tidak didasarkan atas etika (moralitas). Dengan demikian, politik sepenuhnya dimaknai sebagai cara atau upaya–terlepas apakah dilakukan etis atau tidak etis–untuk mengejar baik dalam rangka mendapatkan maupun mempertahankan kekuasaan.

Cara pandang semacam itu boleh jadi relevan untuk merefleksikan tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam seluruh tahapan Pikada di Kota Batu yang kini tengah  memasuki tahap rekapitulasi suara. Sebagaimana diketahui, berbagai riset yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk kelompok pemantau independen berbasis komunitas setempat, kerap mendapati indikasi dan bukti terjadinya tindak kecurangan ataupun pelanggaran terhadap aturan.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Badan Pekerja MCW Mayedha Adifirsta, dari temuan pemantauan maupun hasil riset menunjukkan beberapa indikasi yang cukup kuat terkait dengan tindak kecurangan dari beberapa paslon yang sedang berkompetisi merebut Kota Batu 1.

“Memang sebenarnya banyak temuan indikasi kecurangan dalam Pilkada tersebut, berdasar pada hasil riset, pemantauan, mulai dari awal kampanye sampai dengan hari – H dari Tim kami, pun kami juga memiliki bukti dan fakta yang kuat.” ujarnya kepada Nusantara.news, Selasa (21/2/2017)

Senada dengan Mayedha Adifirsta, Ketua Panwaslih Kota Batu, Salma Rahayan tidak membantah indikasi kecurangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Kota Batu. Ia menuturkan, memang ada banyak laporan yang juga masuk kek kami terkait dengan indikasi berbagai tindakan kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada tersebut.

“Banyak laporan dari individu, kelompok, dan instansi lembaga NGO yang melapor kepada kami terkait indikasi tindak kecurangan tersebut, dan keberlanjutannya kami juga sedang memprosesnya,” ungkap Salma

Langkah Panwaslih Kota  Batu saat ini adalah mengevaluasi kasus pengawasan pada kampanye dan juga merekap tentang hasil laporan dan temuan, yang akan dijadikan bahan untuk mengungkap pada rekapitulasi suara di hari Kamis (23/2/2017).

Salma sangat menyayangkan terkait beberapa kasus yang belum juga bisa ditindaklanjuti. Beberapa diantaranya adalah kasus laporan KIPP terkait suap beberapa kepala dan perangkat desa serta keterlibatan para oknum aparat sipil negara, termasuk praktik money politic.  

“Sangat disayangkan kasus ini berhenti. Sebenarnya telah jelas terlihat bahwa ini ada tindak hukum pidana, bukti fakta sudah terkumpul, hanya saja saksi yang belum  ada. Pihaknya mendengar bahwa ada indikasi ketakutan dari para saksi mata yang tiba–tiba menghilang,” ujarnya

Ia menambahkan bahwa memang kasus tersebut tidak bisa diteruskan ke ranah hukum, karena tidak ada saksi yang dapat hadir. “Sungguh sayang, karena memang hukum tidak dapat berbicara hanya pada bukti, fakta dan temuan, namun harus ada saksi dan alat kelengkapan lain yang mendukung sebagai sebuah tindakan pidana.” tandas Salma

Ketakutan adalah Hal yang Menutupi Kebenaran

Sementara itu Mayedha mengungkapkan, terkait hal ini temuan cukup banyak, namun sedikit dari mereka yang berani menyuarakannya. Ada semacam ketakutan di benak mereka.

“Banyak masyarakat yang masih takut untuk mengungkap beberapa kecurangan tersebut kepada Gakkumdu, karena tidak ada jaminan perlindungan berkelanjutan kepada saksi. Karenanya, banyak masyarakat yang takut,” ungkapnya

Menyoal tentang fenomena politik Pilkada Kota Batu, Denny Nur Rahmat, pengamat politik yang juga Mahasiswa Pascasarjana Universitas Brawijaya mengatakan, indikasi pelanggaran dan tindak kecurangan tergolong sangat kental. Namun Denny merasa heran karena tak satupun laporan indikasi yang tuntas diungkapkan.

“Saya mengamati fenomena Pilkada Kota Batu, termasuk dari beberapa hasil riset di kalangan NGO yang memaparkan beberapa temuan tentang berbagai pelanggaran pada masa kampanye, atau bahkan hari H. Namun, proses penyelesaiannya terganjal ketika tidak bisa diungkap semuanya,” pungkasnya

Hal ini yang menjadikan Denny menyatakan, “Memang ada suatu hal yang ditutupi, atau memang ada ketakutan sehingga menutupi kebenaran yang ada,” ujar Denny

Dari fenomena ini kita dapat melihat banyak orang yang sebenarnya cukup mengetahui dan cerdas, namun sedikit orang yang jujur dan berani untuk mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Ketakutan membayang-bayangi pikiran mereka. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here