Banyak yang Gulung Tikar, Gapero Jatim Minta Pemerintah Revisi PMK 200/2008

0
84

Nusantara.news, Surabaya – Diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 Tahun 2008 (PMK 200/2008) pasal 3 (3) huruf (a) keempat membuat ribuan perusahaan rokok di Indonesia gulung tikar. Ketua Gabungan Pengusaha Rokok (Gapero) Jawa Timur Sulami mengatakan, pemerintah seharusnya merivisi Permen Keuangan tersebut.

Pasalnya, dengan diterbitnya Permen tersebut, banyak pengusaha kecil kian hari yang gulung tikar. Harapan mereka, seharusnya pemerintah memberikan perlindungan. Atau, setidaknya memberikan solusi agar pengusaha kecil tersebut bisa bangkit. Namun, kenyataannya, banyak perusahaan rokok kecil yang bangkrut gara-gara terbitnya PMK No 200 Tahun 2008 itu.

“Jumlahnya saat ini terjun bebas. Khususnya para pengusaha rokok kecil gulung tikar semua, nah, berarti ini ada sebuah kesalahan sehingga pemerintah gagal mengayomi para pengusaha kecil,” jelas Sulami saat bertandang ke kantor nusantara.news, Surabaya, Rabu (7/6/2017).

Tak hanya itu saja, Sulami juga menyebutkan, awalnya jumlah pabrik rokok kecil di Indonesia mencapai 3.000 lokasi. Namun, sejak diberlakukannya Permen keuangan jumlahnya merosot tajam mencapai 1.970 unit.

“Tak hanya berimbas secara nasional. Namun, Jatim yang mempunyai pabrik rokok terbesar kedua nasional juga mengalamai hal serupa. Semula jumlahnya mencapai 1.100 lokasi namun kini menjadi 563 pabrik setelah PMK 200/2008 diterapkan secara efektif pada 2009,” ungkapnya.

Kendala utamanya adalah soal syarat pembangunan pabrik. Dikatakan Sulami, PMK 200/2008 ini mengharuskan syarat utama membangun pabrik rokok mempunyai luas bangunan paling minim 200 (dua ratus) meter persegi. Nah, hal ini yang membuat para pengusaha kecil yang kelabakan dan akhirnya gulung tikar.

Sulami yang juga salah satu pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur ini juga berusaha untuk mempertahankan keberadaan para pengusaha rokok kecil tersebut, yaitu, dengan cara melakukan lobi kepada pemerintah terutama para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jatim.

“Awalnya pemerintah mengatur syarat mendirikan pabrik minimal memiliki luas lahan sekitar 50 meter persegi berdasarkan PMK Nomor 75. Namun, berubah setelah PMK 200/2008 keluar. Salah satu solusinya yang kami lakukan adalah minta Pemprov Jatim mengalokasikan dana hasil cukai dan hasil tembakau untuk mendirikan kawasan pabrik rokok baru. Langkah itu sudah diterapkan di Jawa Timur, namun tidak bisa diberlakukan di seluruh daerah di Indonesia,” pungkasnya.

Secara terpisah, mantan Direktur Industri Minuman dan Tembakau Kementerian Perindustrian Enny Ratnaningtyas menyatakan, PMK 200/2008 menyebabkan penurunan produksi rokok terutama sigaret kretek tangan (SKT).

“Selain persoalan syarat lahan mendirikan pabrik seluas 200 meter persegi, penetapan pajak rokok sebesar 10% bagi perusahaan melalui peraturan daerah mempersulit pengusaha rokok skala kecil,” ungkapnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here