Bapak Presiden, Kenapa Jadi Begini?

0
228

SEBAGAI rakyat, pemegang kedaulatan tertinggi di negara ini, barangkali pertanyaan tersebut layak kita ajukan kepada Presiden Joko Widodo terkait UU tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, UU yang sudah disahkan oleh DPR diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani, dan kemudian diundangkan serta dicatat dalam Lembaran Negara RI. Masalahnya, Presiden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kandungan UU yang mendapat penolakan luas oleh publik itu.

Presiden mengatakan, UU tersebut sudah ada di mejanya. Namun dia masih menimbang-nimbang untuk menandatangani atau tidak. Joko Widodo mengakui, dirinya menandatangani atau tidak konsekuensinya sama. Kalau Presiden membubuhkan tandatangannya, UU dinyatakan berlaku. Kalau menolak menandatangani, dalam tempo 30 hari sejak diserahkan DPR kepada Presiden, UU tersebut tetap berlaku dengan sendirinya.

Kalimat penolakan itu tersirat dari pernyataan Presiden sendiri, bahwa kalau dia menandatangani akan dianggap bahwa dirinya mendukung UU tersebut, padahal sebaliknya. Sebab, menurut istilah Presiden sendiri, dia tidak menghendaki ada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia akibat penerapan UU ini.

Berdasarkan UU yang baru itu DPR menjadi terkesan bengis. Sebab DPR bisa memerintahkan Polri untuk memanggil paksa, atau bahkan menyandera, setiap orang yang menolak memenuhi panggilan lembaga wakil rakyat itu. DPR berhak mengambil langkah hukum terhadap siapa pun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Tidak hanya bengis, DPR juga menjadi lebih kebal hukum. Karena tidak boleh anggota DPR dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penegak hukum, tanpa izin tertulis dari Presiden dan disertai pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Melihat pasal-pasal kontroversial itu, wajar juga jika Presiden tidak setuju dengan UU ini dan menunda untuk menandatangani.

Tetapi, ketidaksetujuan itu menjadi tidak wajar, karena selama masa pembahasan rancangan UU itu di DPR, pemerintah sama sekali tidak menunjukkan sikap berbeda. Menteri-menteri yang datang mewakili pemerintah ke sidang pembahasan RUU justru bersikap serupa dengan mayoritas anggota DPR yang merumuskan pasal-pasal kontroversial itu. Ada tiga menteri kabinet yang datang ke DPR sepanjang pembahasan RUU tersebut, yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan ternyata tak ada suara keberatan dari mereka.

Bahkan, menurut Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas, justru pemerintah sendiri yang mengusulkan agar setiap orang bisa dipanggil paksa DPR melalui Polri, sebagaimana tercantum dalam pasal 73. Menurut Supratman, dalam draft awal, pemanggilan paksa itu hanya terbatas kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah. Jadi, pemerintah yang meminta agar “setiap pejabat negara” atau “pejabat pemerintah” itu diganti menjadi “setiap orang”.

Di sinilah letak pertanyaan kita tadi: Kenapa jadi begini, Bapak Presiden?

Sebab, tiga menteri yang dikirim mewakili pemerintah ke DPR, sama sekali tidak menolak konsep RUU. Bahkan seperti kata Ketua Baleg tadi, justru menambahkan ketentuan yang kemudian mendapat penolakan massal itu.

Apakah mereka tidak mengetahui bagaimana sebenarnya sikap Presiden terhadap materi RUU ini? Bukankah konsep RUU yang merupakan inisiatif DPR ini  juga diserahkan kepada pemerintah untuk dipelajari?

Atau apakah Presiden tidak mempunyai beleid atau sikap apa-apa mengenai soal penting ini, sehingga menyerahkan sepenuhnya kepada menteri?

Jika dikatakan tak punya kebijakan atau sikap, rasanya juga mustahil. Buktinya, sikap dasar Presiden sudah sangat jelas, “tidak menghendaki ada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia”. Pertanyaannya, mengapa sikap dasar itu tidak disampaikan oleh para menteri yang dikirim ke DPR itu selama masa pembahasan? Atau, apa mungkin, sebelum berangkat ke DPR mewakili pemerintah mereka tidak mendapat pengarahan terlebih dahulu dari Presiden, atau berinisiatif meminta pengarahan Presiden?

Mungkinkah karena Menkum dan HAM dan Mendagri sama-sama berasal dari partai yang fraksinya di DPR menyetujui sepenuhnya pengesahan RUU? Sebab, dengan disahkannya RUU, fraksi ini bisa mendapatkan kursi pimpinan DPR dan MPR. Menkum dan HAM dan Mendagri adalah dua menteri terpenting dalam proses ini, sebab Menkeu lebih pada soal konsekuensi anggaran belaka.

Kita berasumsi baik sajalah. Para menteri itu tentu sudah paham sejak awal bagaimana sikap Presiden terhadap kandungan RUU MD3 ini. Entah diucapkan atau tidak oleh Presiden, sebagai pembantu dekat, mustahil menteri-menteri  itu tidak memahami jalan pikiran atau setidaknya “bahasa tubuh politik” Joko Widodo. Kita percayai saja, bahwa sebelum mengikuti sidang di DPR, para menteri itu sudah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Presiden.

Nah, mestinya sikap Presiden itulah yang mereka bawa ke DPR agar diserap ke dalam rumusan pasal-pasal. Tetapi, mengapa hingga DPR mengesahkan RUU menjadi UU, tidak ada sikap Presiden yang disampaikan para menteri itu?

Dari sini banyak lagi pertanyaan bermunculan. Apakah para menteri itu tidak melapor kepada Presiden tentang setiap perkembangan pembahasan di DPR? Atau apakah Presiden tidak meminta laporan mereka? Atau, seberapa efektifkah rentang kendali Presiden terhadap menteri-menterinya? Adakah ada perbedaan treatment antara menteri yang berasal dari parpol dengan yang nonparpol?

Banyak sekali pertanyaan akan tertuju kepada Presiden sebagai pimpinan tertinggi eksekutif. Sebab, setelah RUU disahkan DPR, sudah tak ada gunanya sekeras apa pun penolakan Presiden.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here