Bapak Presiden, Negara Kita Bukan Perusahaan

0
200

PRESIDEN Joko Widodo kembali menyinggung kekacauan regulasi di Indonesia sehingga menghambat pengambilan keputusan. Berbicara dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia di Jakarta, pekan lalu (27/11/2018), Presiden mengatakan, keinginannya untuk memutuskan sesuatu dengan cepat kerap kali terbentur regulasi.

Padahal, kata Presiden, dunia berubah sangat cepat, sehingga dibutuhkan kebijakan yang dapat diputuskan dengan cepat pula. Di masa depan bukan lagi negara kuat yang akan mengalahkan negara lemah. Bukan pula negara besar yang akan mengalahkan negara kecil. Melainkan negara cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat.

Karena itu, Jokowi menginginkan adanya fleksibilitas dalam mengambil keputusan di dalam birokrasi pemerintahan bisa seperti pada perusahaan swasta. Bahkan, ia ingin sekali pemerintah punya prinsip yang sama seperti pada perusahaan swasta, yakni almost without rules. “Sekarang sudah banyak yang namanya company almost without rules. Saya juga ingin government almost without rules,” ujar Jokowi.

“Sedih saya. Kepengin cepat,  tapi Pak Undang-Undang itu enggak boleh. Gubernur ingin cepat, Pak hati-hati, perdanya enggak boleh. Lha, ini semuanya enggak boleh, bagaimana kita bisa berlari cepat?” ujar Jokowi.

Sedih? Tak perlu. Bahkan tak pada tempatnya.

Sebab negara hukum seperti Indonesia memang diatur dengan rambu-rambu dan prosedur. Apa boleh buat, bangsa ini sudah bersepakat merumuskan konstitusi yang menetapkan Indonesia sebagai negara hukum. Dalam negara hukum, niat saja tak bisa membenarkan tindakan. Negara ini dikelola dengan hukum, “government by laws, not by men”.

Menghendaki government almost without rules jelas tidak bisa diterapkan di negara ini. Menerapkan hal itu di internal perusahaan tentu bisa, karena operasionalisasi internal perusahaan tunduk sepenuhnya pada kebijakan pemilik atau pemegang saham.

Tapi ini negara, Bapak Presiden!

Kekuasaan pemerintah mengelola negara itu harus dibatasi peraturan. Kalau tidak ada pembatasan, kekuasaannya akan menjadi absolut. Kekuasaan saja cenderung korup, apalagi kekuasaan yang absolut. Pasti akan corrupt absolutely, seperti kata Lord Acton.

Barangkali Presiden Jokowi tidak bermaksud mengelola pemerintahan Indonesia sebagaimana dirinya dulu mengelola usaha mebel di Solo. Konteksnya mungkin lebih pada soal silang sengkarut peraturan yang tumpang tindih atau justru bertentangan satu sama lain.

Presiden memang sudah lama mengeluhkan soal ini. Ketika berbicara dalam Rembuk Nasional 2017 di Jakarta, 23 Oktober 2017, Presiden mengatakan, ada 42 ribu peraturan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan daerah tingkat kabupaten/kota, yang saling bertabrakan. Belum lagi peraturan yang dikeluarkan oleh para pejabat, seperti peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur sampai peraturan bupati dan walikota.

Kalau ada peraturan yang membuat pemerintah tidak bisa bergerak lincah, tidak ada kemungkinan lain, kecuali kualitas peraturan tersebut memang buruk. Sebab menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satu asas peraturan perundang-undangan yang baik adalah “kedayagunaan dan kehasilgunaan”. Kalau baik, suatu peraturan perundangan pasti mendatangkan “kedayagunaan dan kehasilgunaan”, dan memberi pemerintah ruang gerak yang leluasa.

Jika itu yang menjadi konteks kesedihan Presiden di atas, kita paham. Maka percepatlah pembenahannya. Kita pernah mengusulkan, agar pemerintah membentuk sebuah tim khusus yang secara komprehensif mengkaji masalah tersebut. Tim tersebut terdiri dari tokoh aneka disiplin ilmu dan melibatkan berbagai pihak, baik akademisi, dunia usaha, dan pemerintah sendiri, baik di pusat maupun di daerah.

Tim tersebut bertugas melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dari semua tingkatan, memverifikasi masalahnya, dan membuat skema jalan keluar, termasuk kalau perlu rancangan peraturan sandingannya. Jika ditemukan peraturan di tingkat peraturan pemerintah ke bawah, ubah secepatnya dengan ketentuan baru.

Kalau menyangkut peraturan di tingkat UU, segera ajukan rancangan perubahan ke DPR. Bahwa di DPR akan menghadapi proses politik yang rumit, itu satu hal yang niscaya. Tetapi, setidaknya pemerintah sudah melakukan langkah yang sistematis. Jika penjelasan pemerintah masuk akal, dan jauh dari kepentingan sepihak berjangka pendek, DPR pun kiranya tak sulit menerima.

Artinya, tak ada peraturan yang tak bisa diubah di negeri ini, termasuk konstitusi sendiri. Negara ini sudah menyediakan prosedur yang sah untuk melakukan itu.

Premisnya adalah negara hukum governing by law. Itu mutlak. Negara tak boleh dikelola dengan almost without rules, apalagi without rule sama sekali. Hanya saja harus dengan hukum yang mempunyai “kedayagunaan dan kehasilgunaan” serta tetap merujuk pada ideologi dan konstitusi negara. Dan itu tugas Presiden menerbitkannya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here