Bapak Presiden, Skandal Pemilu Ini Memalukan

0
86

TIDAK berlebihan jika Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan kasus surat suara tercoblos di Malaysia pada Kamis 11 April 2019 kemarin merupakan skandal besar di republik ini. Terlepas dari kegeraman Hashim karena kasus ini merugikan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, istilah skandal besar itu amat pantas dilekatkan.

Seperti ramai diberitakan, ditemukan surat suara yang sudah tercoblos untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan calon anggota legislatif dari Partai NasDem. Kebetulan salah satu caleg itu adalah anak Duta Besar Indonesia di Malaysia, Rusdi Kirana. Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum sudah memastikan bahwa surat suara yang dicoblos itu adalah asli.

Skandal pemilu di Malaysia ini tidak saja mencoreng kemurnian Pemilu 2019, tetapi juga melukai nama baik bangsa ini. Bukan hanya publik di dalam negeri yang heboh, dunia pun menyorotkan pandangan miring ke Indonesia. Berbagai media massa terkemuka di dunia menulis masalah ini bahwa telah terjadi election fraud in Indonesia.

Pemilu yang seharusnya menjadi representasi faktual dari asas kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi dihancurkan oleh ulah sekelompok orang yang teramat mabuk untuk berkuasa.

Bawaslu memang belum dapat memastikan berapa jumlah surat suara yang sudah dicoblos di Malaysia. Beberapa sumber tidak resmi menyebutkan angka berkisar 40-50 ribu surat suara.

Namun, ini bukan soal jumlah, melainkan esensi pemilu. Ini perkara hak suara orang per orang yang harus terjamin penyelenggaraannya dalam pemilu.

Negara harus melindungi hak politik warganegara itu dan memberikan jaminan terselenggaranya hak itu dalam pemilu. Sebab hak politik tersebut dijamin oleh konstitusi dan diakui secara universal sebagai norma yang mengikat.

Nah, kini setelah terbukti ada perampokan hak tersebut seperti yang terjadi di terhadap sekian ribu WNI di Malaysia, maka harus kita katakan bahwa negara ini gagal melindungi hak warganegaranya.

Namun, Presiden Jokowi menegaskan kasus di Malaysia tersebut tak berurusan dengan pemerintah. Dia menyerahkan sepenuhnya masalah itu kepada Bawaslu. Kata Jokowi, penyelenggaraan pemilu adalah urusan KPU dan tidak ada urusan pemerintah di dalam negeri terkait pelaksanaan pemilu RI di luar negeri.

"Ingat ya, pemilu adalah urusannya KPU yang independen. KPU itu di luar negeri itu namanya PPLN. Tidak ada urusan dengan pemerintah di sini. Sudah," katanya seusai kampanye di kawasan Sirkuit Sentul, Bogor, Jumat (12/4/2019).

Kita tak hendak mengatakan bahwa ucapan Presiden tersebut terkesan berlepas tangan. Sebab, pada akhirnya tugas mensukseskan pelaksanaan pemilu berada di tangan pemerintah, yang puncaknya ada di tangan presiden.  Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintah. Artinya, presiden bertanggungjawab atas semua penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggara pemilu memang KPU. Dan KPU independen dalam melaksanakan tugasnya. Namun independensi KPU itu berbeda independensi lembaga tinggi negara seperti DPR, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. KPU adalah lembaga yang oleh Undang-Undang mendapat mandat melaksanakan sebagian tugas pemerintahan, yakni menyelenggarakan pemilu.

Itu berarti independensi yang diberikan kepada KPU adalah independensi dalam aspek teknis. Definisi independensi KPU harus diartikan sebagai kemandian dalam tata kelola lembaganya saja. Kemandirian tata kelola itulah yang memberi ruang dan keleluasaan kepada KPU agar dapat bekerja secara profesional sebagai penyelenggara pemilu, sehingga pemilu memenuhi prinsip Luber dan Jurdil.

Independensi KPU bukan menjadikannya sebagai negara dalam negara, melainkan penegasan untuk tidak berafiliasi atau memihak kepada kelompok politik tertentu atau calon tertentu.

Terlepas dari perdebatan dari sudut pandang hukum tata negara, apakah KPU adalah lembaga yang bersifat  independen (independent regulatory agencies) atau hanya sekadar lembaga negara sampiran (state auxiliary agencies), namun terlalu menggampangkan persoalan jika pemilu hanya menjadi urusan KPU, kecuali dalam hal teknis penyelenggaraan.

Saling melemparkan tanggung jawab dalam masalah ini tidak lain cerminan dari sikap tak bertanggungjawab.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here