Barter di Balik Reshuffle?

0
480
Menteri Sosial Idrus Marham (kiri) berjabat tangan dengan mantan Mensos Khofifah Indar Parawansa (kanan)

Nusantara.news, Jakarta – Penunjukan Idrus sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai Cagub Jatim, tak lepas dari kabar miring. Beberapa kalangan menduga ada deal (kesepakatan) politik jangka panjang antara Jokowi dengan Airlangga (Golkar). Dengan dipilihnya Idrus, bisa jadi juga Golkar ingin menjauhkan pengaruh loyalis Novanto tersebut agar tak terlalu mewarnai partai di bawah Ketum Airlangga yang hendak “bersih-bersih” itu.

Sebenarnya, isu Idrus Marham sebagai calon Mensos sempat beredar pasca peralihan Golkar dari Novanto ke Airlangga. Nama lain yang beredar adalah Yenny Wahid (puteri Gus Dur) dan Najwa Shihab (jurnalis). Namun, Idrus dianggap oleh koleganya sudah sejak awal memang berambisi menduduki jabatan menteri yang ditinggalkan Khofifah. Salah satu motif politik Idrus di antaranya dengan meluncurkan buku karyanya berjudul “Keutamaan Jokowi”.

“Itu dia lakukan, karena sangat berambisi untuk diangkat jadi menteri dalam isu reshuffle kabinet akhir-akhir ini,” ujar aktivis Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Sirajuddin Wahab, di Jakarta, September silam.

Menanggapi pengangkatan Idrus, Pakar Politik Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menilai ada semacam jual beli politik di balik pengangkatan Idrus Marham menjadi Mensos antara Golkar dan Presiden Jokowi. “Itu dagang (pengangkatan Marham jadi Mensos) antara Jokowi sama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (Ketua Umum Golkar),” kata Arbi Sanit, Rabu (17/1).

“Airlangga kan ingin ganti Sekjen, dengan jadi menteri otomatis Marham akan tinggalkan jabatan Sekjen Golkar. Kebijakan ini bikin semuanya aman, Marham aman, Jokowi aman, Airlangga juga aman sehingga saling menyelamatkan,” tambahnya.

Namun, Wakil Ketua Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Mahyudin, membantah ada barter politik dengan Presiden Joko Widodo perihal pengangkatan Idrus Marham sebagai Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Khofifah. “Jokowi memilih Idrus Marham itu karena pertimbangan kinerja dan kecocokan. Jadi, tidak ada barter politik, karena dipilihnya itu atas dasar pertimbangannya Pak Idrus memiliki kemampuan dan kecocokan,” tegasnya di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (17/1).

Di luar isu Idrus Marham, Jokowi juga menunjuk mantan Panglima TNI, Moeldoko, menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Sebelumnya penunjukkan ini, Moeldoko sempat menjadi perbincangan publik karena mewakili keluarga Jokowi dalam resepsi pernikahan Kahiyang Ayu, November lalu. Sinyalemen yang muncul, Moeldoko dipersiapkan Jokowi untuk menghadapi kompetitor yang pernah berkarier di kemiliteran dan kepolisian, termasuk bekas Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang disebut Partai Keadilan Sejahtera sebagai calon presiden potensial.

Teten Masduki (kiri) salam komando bersama Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko seusai pelantikan Moeldoko sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan menggantikan Teten

Selain itu, pelantikan Moeldoko (di tambah Agum Gumelar) yang notabene pensiunan jendral, dinilai sebagai modal Jokowi meningkatkan daya tawar politik (bergaining) di hadapan lawan politiknya menjelang Pilpres 2019. Langkah ini untuk memperkuat posisinya sebagai inkumben yang akan mencalonkan kembali. Sebab dengan begitu, publik akan ditunjukkan bahwa ia tak hanya didukung oleh masyarakat sipil tapi juga TNI.

Dukungan pensiunan jenderal TNI di lingkaran kekuasaan Jokowi sejauh ini di antaranya Jendral (Purn) Wiranto yang menjabat sebagai Menkopolhukam, Jendral (Pur) Luhut Binsar Panjaitan menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman, dan Jendral (Purn) Ryamizard Ryacudu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Para jendral di belakang Jokowi itu, sebagaimana kata pengamat poltik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, dianggap sebagai sarana untuk melawan dan ‘mengacak-acak’ kekuatan koalisi Prabowo di 2019 yang juga didukung para pensiunan jenderal.

“Jadi posisi Jokowi sebagai calon incumbent itu harus menghadirkan lawan tanding yang setara untuk political bargaining yang memberikan efek politik mengacak acak (koalisi Gerindra, PKS, PAN). Bagaimanapun juga basis kekuatan yang dimiliki negara seperti itu ternyata dalam pemilu masih signifikan peranannya. Mereka yang berlatar militer atau polisi memiliki modal soal ketegasan, jejaring, kepemimpinan, serta pengalaman sebagai perwira tinggi di TNI. Jokowi menangkap sinyal itu, sehingga tentu saja aktor-aktor dari TNI Polri akan dipersiapkan,” ujarnya, Rabu (17/12).

Namun, Siti juga khawatir terhadap kinerja Kantor Staf Presiden (KSP) yang dinilainya akan mati suri saat berada di bawah pimpinan Moeldoko. Ia berpendapat bahwa kerja-kerja prioritas KSP di bawah Moeldoko akan diarahkan untuk memperkuat stabilitas politik negara demi kepentingan Jokowi di 2019. KSP di bawah Moeldoko justru akan memperkuat posisi negara ketimbang memperkuat posisi masyarakat sipil.

“Pendekatan (KSP dibawah Moeldoko) akan dijadikan sebagai sarana stabilitas politik yang diarahkan untuk ikut menguatkan posisi di pemilu 2019, arahnya ke sana,” pungkasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here