Baru Dua Pekan Berkantor di Gedung Putih, Popularitas Trump di Bawah 50%

0
148

Nusantara.news, Jakarta – Berbeda jauh dengan para presiden AS sebelumnya, sejak dua minggu dilantik sebagai presiden, popularitas Trump berada pada posisi di bawah 50 persen. Padahal, para presiden pendahulunya umumnya meraih popularitas di atas 50 persen pada masa-masa awal kepresidenan mereka.

Sebuah jajak pendapat yang diselenggarkan CNN bekerjasama dengan ORC Poll menunjukkan bahwa penerimaan publik terhadap Trump berada pada posisi 44%. Angka ini merupakan jawaban masyarakat AS atas pertanyaan, “Apakah Anda setuju terhadap cara Trump menangani masalah negeri ini?”

Menurut jajak pendapat itu, mayoritas rakyat AS (57%) menyatakan ketidaksetujuannya atas kebijakan Trump secara umum. Berdasarkan pilihan partai, dari mereka yang menyatakan setuju atas kebijakan Trump (44%) terdiri atas 90% pemilih P. Republik dan 10% pemilih P. Demokrat. Ini menunjukkan bahwa pemilih P. Republik secara mutlak mendukung kebijakan umum Trump.

Dalam kasus yang lebih spesifik, seperti pelarangan masuknya imigran dari 7 negara Islam, misalnya, survei yang dilaksanakan dari 31 Januari hingga 2 Februari ini memperlihatkan mayoritas masyarakat (53%) menyatakan penolakannya, berbanding dengan 47% yang menyatakan dukungannya.

Untuk berbagai isu spesifik lainnya Trump juga memperoleh tolakan dari mayoritas masyarakat.  Hal ini antara terlihat dari isu tentang politik luar negeri (55%) serta upaya penanganan terorisme (53%). Khusus untuk penghapusan Obama Care sekitar setengah masyarakat (50%) menyatakan ketidaksetjuannya, sementara 42% lainnya menyetujui kebijakan tersebut.

Temuan survei ini tentu saja menarik sekaligus mengejutkan. Presiden AS yang memenangkan Pilpres dan baru sekitar dua pekan menjalankan tugasnya telah mendapatkan tolakan dari mayoritas masyarakat. (Lihat juga https://nusantara.news/trump-dianggap-bergerak-terlalu-cepat/)

Anomali Politik?

Tentu orang dapat berasumsi bahwa kemenangan seseorang menjadi presiden di AS bukan ditentukan oleh popular vote, melainkan didasarkan electoral college, dan oleh karenanya, terpilihnya seseorang sebagai presiden di AS tidak selalu berbanding lurus dengan popularitasnya.

Berdasarkan popular vote calon dari P. Demokrat Hillary Clinton (65.853.625/48,03%) unggul atas calon dari P. republik Trump (62.985.105 suara/45.94%), namun berdasarkan electoral college Hillary (227) kalah dari Trump (304) dalam Pilpres tahun lalu.

Hal yang sama juga terjadi antara George W. Bush versus Al Gore dalam pilpres AS tahun 2000. Hasil popular vote menunjukkan calon P. Demokrat Al Gore (50.999.897/48,4%) unggul atas calon P. Republik Bush (50.456.002/47,9%), sementara hasil electoral vote menunjukkan Al Gore (266) kalah dari Bush (271).

Namun yang menarik adalah bahwa popularitas Bush mencapai 57% atau unggul 11 poin atas Trump yang meraih 44% pada masa awal kepresidenannya. Padahal, baik Bush maupun Trump sama-sama kalah dalam popular vote dari lawannya. Lalu bagaimana dengan popularitas para presiden AS lainnya saat mereka mengawali tugas pemerintahan?

Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan di sini bahwa popularitas Presiden D. Eisenhower saat ia mulai bertugas di Gedung Putih, mencapai 68%. Hal yang sama juga terjadi pada JF Kennedy (72%), Richard M. Nixon (59%), Jimmy Carter (66%), Ronald Reagan (51%), George H.W. Bush (57%),  Bill Clinton (59%), George W. Bush (58%) dan Barrack Obama (76%).

Semua presiden AS di atas diterima oleh mayoritas masyarakat AS saat memulai tugas pemerintahannya. Dengan demikian, Trump merupakan satu-satunya presiden AS yang tidak populer di mata rakyatnya sendiri di saat mulai memerintah. Fenomena ini memang baru terjadi di era Trump sejak jajak pendapat mulai diperkenalkan oleh  berbagai lembaga riset di AS pada akhir dasawarsa 1930-an.

Apakah ini merupakan sebuah anomali politik di AS? Boleh jadi jawabnya adalah, “Ya!” Pertanyaan berikutnya tentu saja adalah, bagaimana mungkin popularitas seorang presiden AS berada di bawah 50 persen saat yang bersangkutan belum lagi genap sebulan berkantor di Gedung Putih?

“Bangunlah Jembatan, Bukan Dinding”

Selain merupakan satu-satunya presiden AS yang paling tidak populer di awal masa tugasnya, berbagai protes masyarakat terhadap Trump baik selama masa kampanye maupun menjelang, sesaat dan sesudah pelantikannya sebagai presiden juga menunjukkan bahwa ia merupakan satu-satunya presiden terpilih AS yang mendapatkan penolakan publik. Dengan demikian, lebih dari sekadar penolakan atas berbagai kebijakannya, keterpilihannya sebagai presiden juga menuai tolakan.

 

 

 

 

 

 

 

Hal ini tentu tidak mengherankan. Sebab, tolakan publik terhadap dirinya telah muncul sejak masa pencalonannya sebagai kandidat presiden. Visinya yang cenderung rasis serta ide-idenya tentang perlunya pembatasan hak-hak sipil tertentu dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat AS. Boleh jadi kekhawatiran masyarakat AS terhadap sosok ini merupakan salah satu faktor yang mendorong mereka cenderung memilih Hillary ketimbang Trump dalam Pilpres tahun lalu, sekalipun dalam electoral college Trump unggul atas Hillary.

Saat secara resmi menjadi presiden, Trump rupanya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu untuk mewujudkan visinya. Selama dua minggu pertama berkantor di Gedung Putih ia menerbitkan 12 executive order yang seluruhnya mencerminkan visi yang dikumandangkannya sejak masa pencalonannya. Akibatnya, gerakan menolak Trump merebak di hampir semua wilayah AS.

Bahkan, protes terhadap dirinya masih berlangsung hingga saat ini di berbagai kota dan negara bagian AS. Sebagai respon atas sikapnya yang cenderung rasis, nativistik (sejenis etno-nasionalisme) dan menarik diri dari pergaulan antar-bangsa, para pemrotes menciptakan tage line anti-Trump dengan frasa: “Bangunlah jembatan, bukan dinding.”

Sampai tahap tertentu, protes ini mengingatkan kita atas gelombang gerakan hak-hak sipil dan anti-perang Vietnam yang melanda AS sejak awal dasawarsa 1960-an hingga awal dasawarsa 1970-an—yang oleh pakar ilmu sosial disebut sebagai era kebangkitan gerakan “kiri baru” (new left).

Perbedaannya dengan era Trump terletak pada kenyataan bahwa yang menjadi sasaran protes pada era tersebut adalah sistem kekuasaan dan kebijakan umum di AS dalam arti luas, dan oleh karena itu, tidak tertuju pada sosok presiden tertentu secara personal. Lebih dari itu, gelombang protes yang terjadi di AS pada era itu berlangsung dalam empat masa kepresidenan berturut-turut sejak  D. Eisenhower, JF Kennedy, Lyndon B. Johnson hingga Richard M. Nixon.

—–

Metodologi Survei CNN bekerjasama dengan ORC

  • Jumlah sampel: 1.200 responden
  • Karakteristik sampel: masyarakat dewasa & warganegara AS (di atas 18 tahun)
  • Teknik penentuan sampel: random nationwide
  • Margin of Error: + 3% dengan kemungkinan lebih besar dari + 3% untuk sub populasi

(Disarikan dari CNN dan beberapa sumber lain)

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here