Batalkan Sipol, Bawaslu Unjuk Gigi Jadi KPK Pemilu

0
198
Batalkan Sipol, Bawaslu Unjuk Gigi Jadi KPK Pemilu

Nusantara.news, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membatalkan kewajiban partai politik melakukan pengisian sistem informasi partai politik (Sipol) melalui komputer sebagai syarat administrasi mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019. Pebatalan ini merupakan gebrakan pertama Bawaslu menggunakan kewenangan barunya yang sangat besar sebagai pengawas pemilu. Penggunaan kewenangan baru ini diharapkan konsisten dilakukan pada semua tahapan tidak hanya pada pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2019, tetapi juga pada tahapan-tahapan pilkada serentak di 171 daerah yang digelar Juni 2018.

Kewenangan Baru Bawaslu

Bawaslu sekarang ini sangat berbeda dengan bawaslu yang pernah dikenal sebelumnya. Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, tidak lagi Bawaslu yang tugasnya sekadar memberikan rekomendasi yang bisa dilaksanakan tapi bisa juga diabaikan oleh KPU. Bawaslu sekarang ini adalah Bawaslu yang rekomendasinya bersifat perintah dan oleh sebab itu harus dilaksanakan oleh KPU.

Peran Bawaslu yang seperti ini diatur dalam Pasal 12 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu huruf i yang menyatakan, menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu

Melalui pasal ini peran Bawaslu dalam hal pemilu lebih tinggi ketimbang peran KPK dalam hal pemberantasan korupsi.

Sebab dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu, Bawaslu tidak hanya sekadar diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga penuntutan. Hasil penyelidikan dan penuntutan Bawaslu disampaikan ke KPK sebagai rekomendasi. Rekomendasi  itu sendiri harus dilakukan oleh KPU.

Bandingkan dengan KPK yang kewenangannya terbatas pada penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Sementara, untuk penindakan harus dilimpahkan ke pengadilan tipikor. Dalam hal ini pengadilan tipikor melalui proses pengadilan, bisa menghukum atau membebaskan tersangka yang didakwa oleh KPK.

Karena itu pula, rekomendasi Bawaslu yang membatalkan Sipol sebagai salah satu syarat bagi partai politik untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu,  harus dilaksanakan oleh KPU.

Pembatalan Sipol itu sendiri berawal dari gugatan 9 partai politik yang melaporkan KPU. Gugatan diajukan dengan tuduhan KPU melakukan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu.

Sembilan parpol yang mengajukan gugatan, meliputi PKPI Hendropriyoni, PBB, Partai Idaman, Partai Bhinneka, PPPI, Partai Republik, Partai Rakyat, Parsindo, dan PIKA.

Gugatan itu kemudian diperiksa atau disidangkan oleh Bawaslu. Dalam putusannya Bawaslu mengatakan KPU telah melakukan pelanggaran administrasi, mengenai tata cara dan prosedur pendaftaran parpol.

“Menyatakan KPU RI telah melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendafatran partai politik peserta pemilu,” ujar Ketua Bawaslu, Abhan dalam sidang pembacaan putusan, di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2017).

Abhan yang juga seorang advokad kemudian memerintahkan KPU untuk menerima dan memeriksa kembali kelengkapan berkas partai politik. KPU diperintahkan untuk melaksanakan putusan 3 hari kerja sejak pembacaan putusan dibacakan.

Dalam amar putusannya, Bawaslu mengatakan, “Memerintahkan KPU RI memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran PKPI dengan menerima dokumen sesuai ketentuan pasal 176 ayat 1 UU pemilu,” kata Abhan.

Tentang Sipol ini, sebelumnya berkembang menjadi polemik. Sebab, sebagian partai berhasil mengisi data melalui Sipol, sementara sebagian lainnya gagal. Partai yang gagal mengisi data melalui Sipol dianggap memang tidak memenuhi syarat sebagai perserta pemilu, karena antara data-data yang dimasukkan dalam Sipol pada dasarnya sama dengan data-data dokumen fisik.

Partai yang gagal memasukkan data-data ke dalam Sipol itu terindikasi dokumen yang ada tidak atau kurang lengkap.  Sebab, jika lengkap, maka logikanya mereka akan berhasil memasukkan data-data partai ke dalam Sipol  seperti partai lain’.

Tetapi apapun alasannya dan sebesar apapun polemiknya, Bawaslu sudah mengambil keputusan, bahwa Sipol KPU merupakan pelanggaran administrasi tentang tata cara dan prosedur pendafatran partai politik peserta pemilu.

Dengan keputusan ini, maka KPU harus membatalkan Sipol, dan harus membuka serta memeriksa kelengkapan dokumen 9 partai yang menggugat. KPU harus melakukan pemeriksaan terhadap fisik dokumen.

Dengan keputusan itu pula, maka 9 partai penggugat berpeluang kembali menjadi peserta pemilu pada 2019 mendatang, asal dalam pemeriksaan fisik dokumen data-data yang dipersyaratkan lengkap. Sebaliknya, apabila dokumen fisik tidak lengkap, maka KPU tetap bisa menolak 9 partai itu sebagai peserta pemilu.

Gebrakan Setiap Tahapan Pemilu

Keputusan membatalkan Sipol itu merupakan gebrakan pertama Bawaslu yang signifikan setelah tugas dan kewenangannya diperbesar sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Gebrakan ini diharapkan konsisten dilakukan pada semua tahapan tidak saja pada tahaopan pemilu presiden dan pemilu legislatif tahun 2019, tetapi juga pada tahapan-tahapan pilkada serentak di 171 daerah yang digelar Juni 2018.

Gebrakan demi gebrakan diharapkan dilakukan Bawaslu secara konsisten karena pemilu adalah mekanisme rekrutmen pejabat negara, baik  di tingkat nasional, propinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

Pejabat negara itu sendiri, terutama kepala daerah, banyak yang akhirnya harus berurusan dengan KPK dan masuk tahanan. Penyebabnya karena mereka terlalu banyak menggunakan uang sebagai cara memenangi pilkada. Akibatnya, setelah menang, kepala daerah terpilih mengkorupsi APBD memperjualbelikan perizinan dan lain sebagainya untuk mengembalikan dana yang sudah dihabiskan dalam pilkada, sekaligus meraup kekayaan secara ilegal.

Karena pengaruh uang tersebut, calon kepala daerah mengabaikan program yang seharusnya menjadi inti pemilu dan pilkada.

Akibat lanjutannya, pemilu dan pilkada yang seharusnya menjadi lembaga rekrutmen untuk memperoleh pejabat negara yang berkualitas dan berintegritas, gagal, karena yang lahir adalah koruptor-koruptor baru.

Bawaslu dengan tugas dan kewenangannya yang besar sudah barang tentu mengemban amanah berat melahirkan pejabat berkualitas dan berintegritas.

UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memang pula memberikan kewenangan kepada Bawaslu dengan struktur di bawahnya seperti Panwalu untuk mendisain lahirnya pejabat berkualitas dan berintegritas tadi baik di pemerintahan maupun di legislatif.

Dikatakan demikian karena dalam UU Pemilu 7 / 2017 disebutkan bahwa,  Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, yang dilaksanakan siara langsung, umum, bebas, rahasia, juur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bawaslu bisa menggapa misi pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat, , karena UU Pemilu 7 tahun 2017 juga memberikan kewenangan untuk menyusun standar pengawasan.

Dalam Pasal 93 huruf a secara tegas disebutkan, Bawaslu bertugas menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan, yang tentunya harus dipatuhi oleh peserta pemilu.

KPU sudah membuat tahapan-tahapan pemilu dan juga pilkada. Bawaslu tentunya sudah merespon hal itu dengan menyusun standar tata laksana pengawasan untuk setiap tahapan. Berdasarkan standar tata laksana pengawasan yang disusun, Bawaslu dan Panwaslu bisa melakukan pengawasan di setiap tahapan dan melakukan penindakan terhadap siapa saja yang melanggar sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Jika Bawaslu melakukan hal ini maka, kedaulatan  akan kembali ke tangan rakyat, dan pejabat negara yang terpilih adalah pejabat yang berkualitas dan berintegritas. Semoga []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here