Batu Sandungan Prabowo di Pilpres 2019

0
442

Nusantara.news, Jakarta – Meski Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dianggap sukses dua kali mengantarkan jagoannya di Pilkada DKI Jakarta, namun bukan berarti mantan Danjen Kopassus itu akan mulus menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Sebab, lawan tandingnya, Jokowi, selain diuntungkan sebagai kandidat petahana, juga teratas dalam hal ekletabilitas dan popularitas oleh sejumlah lembaga survei.

Beberapa batu sandungan Prabowo menuju RI-1 juga sulit dihindari, meski ada waktu enam bulan ke depan menjelang Pilpres 2019 untuk mengatasinya. Pertama, kalkulasi surveinya semakin berat menghadapi kedigdayaan incumbent. Hingga saat ini, elektabilitas Prabowo selalu di bawah Jokowi. Hasil survei elektabilitas capres menjelang Pemilu 2019 yang dirilis Lembaga Media Survei Nasional (Median) pada 2 Oktober 2017, misalnya, Presiden Jokowi menempati posisi teratas dengan perolehan suara 36,2%. Ia unggul dari Prabowo, dengan 23,2%.

Elektabilitas prabowo juga masih tertinggal dari Jokowi berdasarkan rilis lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Berdasarkan hasil top of mind, Jokowi meraih hasil 38,9%. Ia unggul jauh dari Prabowo, yang duduk di posisi ke-2, dengan persentase 12,0%. Survei serupa juga dilakukan oleh lembaga Indikator Politik, hasilnya sebanyak 34,2 persen responden akan memilih Jokowi dan 11,5 persen akan memilih Prabowo.

Kemudian survei Poltracking 18 Februari 2018, popularitas Jokowi mencapai 45,4 persen, sedangkan Prabowo 19,8 persen. Begitu pula dengan Survei Indobarometer 15 Februari 2018, popularitas Jokowi mencapai 32,7 persen dan Prabowo 19,1 persen. Dengan angka elektabilitas yang rendah itu, Tim Sukses Prabowo harus membuat skala prioritas untuk mendongkrak elektabilitas jagoannya selama waktu 6 bulan ke depan. Meskipun sisa waktu itu sebenarnya sangat singkat dan karena itu harus dioptimalkan.

Kedua, Prabowo tampaknya keteteran berhadapan dengan popularitas Jokowi. Selain karena keuntungan posisinya yang saat ini menjabat sebagai presiden berkuasa, Jokowi juga sangat populer di kalangan masyarakat. Publik menjadi lebih sering disuguhi aksi-aksi Jokowi dengan segala program pembangunannya, kunjungan-kunjungannya, viralnya foto-foto serta vlog Jokowi di kalangan warganet, hingga tetek bengek bagi-bagi sepeda dan sembako.

Sejak menjabat pada 2014, incumbent terhitung sudah 496 kali blusukan, 75 kali di antaranya ke Jabar. Ke Jabar, rata-rata 4 kali dalam sebulan. Wajar, mengingat Jabar adalah kantong pemilih terbesar: 32,8 juta dan di pemilu 2014 Jokowi kalah dari Prabowo. Sehingga, Jabar dapat prioritas.

Sementara itu, Prabowo tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi ‘aksi konsolidasi dan pencitraan publik’ Jokowi tersebut. Ditambah, Prabowo tak banyak muncul di media baik dengan narasi politik yang memikat maupun sebatas mengeritik pemerintah. Kondisi ini makin sulit ketika kekuatan Prabowo seolah dilemahkan (langsung ataupun tak langsung) oleh opini publik lewat pemberitaan di media massa cetak dan televisi yang notabene banyak pemilik media tersebut adalah aktor politik yang merapat ke kubu Jokowi.

Kekuatan politik Prabowo memang meningkat pasca aksi 411 dan 212. Apalagi, penggerak aksi tersebut adalah kelompok Islam politik pendukung Prabowo. Namun sejak Perppu Ormas disahkan dan stigma intoleran disematkan pada kelompok pendukung aksi bela Islam, membawa persepsi buruk pada kelompok Islam politik tersebut. Tokoh pendukung Prabowo seperti Rizieq Shihab pun sampai harus “berhijrah” ke Arab Saudi. Sementara, pegiat sosial media yang disinyalir pro-Prabowo dan kritis terhadap pemerintah terus dihajar aparat hukum dengan dalih menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Tindakan-tindakan ini bisa jadi berdampak berkurangnya simpati publik, utamanya masyarakat mengambang, pada kelompok Islam politik yang dicitrakan dekat dengan kubu Prabowo.

Ketiga, homogenitas pangsa pasar Prabowo dapat menyulitkan ia untuk maju dan memenangkan kontestasi 2019. Selama ini kubu Prabowo dipersepsikan sebagai kelompok Islam politik, kanan, dan kelas menengah atas. Pun begitu, Guru Besar Universitas Airlangga Kacung Marijan mengungkapkan hal berbeda. Dia tidak setuju jika Prabowo dianggap sebagai tokoh religius Islam. Menurutnya, Prabowo tetaplah seorang nasionalis, meskipun dengan basis pendukung religius Islam. Yang menjadi soal, Prabowo terkunci oleh persepsi bahwa pendukungnya hanya segmented dari kalangan kanan.

Karena itu, tim Prabowo perlu mematahkan persepsi itu dengan memperluas basis pendukung dari kalangan kiri, tengah, anak muda milenial, dan memproduksi wacana-wacana kemajemukan. Salah satu cara barangkali dengan menggaet koalisi politik, bahkan capres, yang merepresentasikan corak dari lawan politik.

Keempat, Prabowo lemah dalam menggarap kalangan anak muda milenial. Hal ini berbanding terbalik dengan Jokowi yang kerap membangun “marketing politik” yang menyasar generasi milenial. Tak tanggung-tanggung, manuver Jokowi di kanal-kanal media sosial miliknya seperti di twitter, instagram, facebook, youtube, atau sekadar negvlog, sanggup menarik perhatian para netizen yang didominasi anak muda ini. Tak heran, perkara kostum Jokowi, payung, sepeda motor, hingga adegan-adegan gaya kekinian Jokowi, menjadi heboh di jagat media dan berpotensi mendongkrak popularitas mantan Walikota Solo tersebut. Di titik ini, Jokowi memang lihai memanfaatkan celah, lepas hal itu atas saran timnya atau inisiatif pribadi.

Problemnya, Prabowo dan timya sejauh ini tak mampu mengaktivasi tools tersebut. Sebaliknya, nama Prabowo cenderung tenggelam di tengah sorotan media sosial dan perbincangan di kalangan generasi milenial. Jika beberapa bulan jelang kampanye Pilpres 2019 Prabowo dan timnya gagal merangkul kaum muda milenial, maka kans Prabowo menuju RI-1 akan semakin berat. Alasannya, di 2019 adalah eranya generasi milenial yang jumlahnya sekitar 10 juta orang, umumnya mereka telah dikategorikan sebagai pemilih pemula. Melalui “jempol” generasi ini, wacana publik dan keberpihakan politik akan sangat mudah darahkan.

Di luar itu, batu sandungan Prabowo ke istana makin berat dengan munculnya tokoh-tokoh potensial lain yang berpeluang menjadi penantang serius di 2019. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo adalah salah satunya. Bahkan, peneliti politik Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut Gatot sebagai tokoh yang berpeluang merebut basis pemilih Prabowo. Ia juga dekat dengan kelompok pemilih dari kalangan muslim yang selama ini mendukung Prabowo.

Gatot Nurmantyo akhir-akhir ini muncul sebagai tokoh politik yang cukup kuat. Ia dan peci putihnya berpeluang merebut basis massa pendukung Prabowo

Lalu, apakah hal lain misalnya dukungan partai bisa menjadi batu sandungan Prabowo? Rasanya tidak terlalu menjadi persoalan. Sebab, mitra abadinya (PKS) dikenal sebagai partai yang memiliki mesin politik militan dan cerdas dalam menggalang dukungan suara. Terlebih jika koalisi Gerindra-PKS diperkuat dengan PAN, PKB, dan Demokrat.

Perkara banyaknya jumlah dukungan partai politik, di tengah era keterputusan aspirasi rakyat dengan partai, bukanlah faktor utama yang mempengaruhi kemenangan kandidat. Sebab beberapa kali Pilpres dan Pilkada, kecenderungan preferensi pilihan publik terhadap kandidat lebih pada ketokohannya, tanpa melihat partai mana yang mendukung.

Bukankah saat Pilpres 2004, pasangan SBY-Jusuf Kalla (JK) yang didukung partai gurem sanggup mengalahkan raksasa politik Megawati-Hasyim Muzadi yang didukung partai-partai kakap? Juga pada 2014, saat Jokowi-JK yang hanya diusung dua partai baru (Nasdem, Hanura) plus PDIP serta sosok Jokowi yang masih dianggap amatiran kala itu, tetapi mampu membalikkan keadaan dengan menaklukan pasangan Prabowo-Hatta yang dimajukan koalisi besar.

Namun, apakah pada pilpres 2019, ‘dejavu pilpres 2009 dan 2014’ akan membawa keberuntungan pada Prabowo? Entahlah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here