Bawaslu Gagal Cegah Politik Uang dalam Pilkada

0
119

Nusantara.news, Jakarta – Pilkada serentak yang digelar di 171 daerah Juni 2018 sudah di ambang pintu. Pada 1 Januari 2018, pilkada masuk tahapan pendaftaran calon. Jika ada 3 pasang calon dalam satu pilkada, maka total calon mencapai 513. Semuanya harus memperoleh rekomendasi partai. Namun, sampai saat ini, tak ada satu pun berita di mana Bawaslu berhasil mendeteksi terjadinya transaksi antara calon dengan pengurus partai sebagai pembayaran mahar politik. Ini adalah bukti atau tanda-tanda Bawaslu gagal mencegah praktik politik uang sebagaimana diatur dalam pasal 93 huruf e Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ini berarti praktik korupsi yang dipicu oleh praktik politik uang dalam proses pilkada akan marak kembali pasca pilkada.

Praktik Politik Uang

Bawaslu sekarang tidak lagi seperti Bawaslu sebelumnya. Bawaslu sekarang sudah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal korupsi.  Posisinya tidak lagi sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetapi mandiri. Tugasnya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga melakukan penindakan terhadap peserta pemilu yang melakukan pelanggaran.

Salah satu tugas Bawaslu adalah mencegah terjadi praktik politik uang sebagaimana diatur dalam pasal 93 huruf e Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Mencegah praktik poliik uang sangat penting, karena diduga kuat menjadi akar terjadinya korupsi di derah secara masif. Seperti diketahui, seorang calon kepala daerah bisa menghabiskan puluhan miliar agar terpilih. Uang yang dikeluarkan ini tentunya harus diganti apabila terpilih. Caranya adalah dengan mengkomersialisasi kewenangan yang dimiliki, alias melakukan tindak pidana korupsi setelah terpilih.

Karena itu, Bawaslu harus mampu memainkan peran penting mencegah terjadi praktik politik uang dalam pilkada sebagaimana diamanatkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Semakin Bawaslu/Panwaslu mampu mencegah terjadinya prakti politik uang, semakin sedikit uang dikeluarkan oleh calon kepala daerah dalam proses pilkada. Semakin sedikit uang yang dikeluarkan dalam proses pilkada, semakin sedikit tuntutan untuk mengembalikan uang yang dihabiskan dalam proses pilkada, dan semakin semakin kecil tekanan untuk melakukan korupsi setelah terpilih.

Titik Rawan Politik Uang dalam Pilkada

Cukup banyak titik-titik yang penting diawasi secara ketat oleh Bawaslu/ Panwaslu dalam proses pilkada. Titik titik rawan uang dalam proses pilkada antara lain terjadi pada proses penentuan calon gubernur, calon bupati, calon walikota dan penentuan calon wakil gubernur, calon wakil bupati, calon wakil walikota.

Dana yang ditransaksikan dalam hal ini disebut dengan mahar politik. Kasusnya sudah muncul di Provinsi Jawa Barat, di mana Ketua DPD Partai Golkar Dedi Mulyadi mengeluh ke media massa karena mengaku diminta mahar politik sebesar Rp10 miliar agar bisa menjadi Calon Gubernur Jabar.

Dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pilakda, pasal 42 ayat (5) disebutlkan, Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

Mengacu pada pasal 42 ayat (5) ini, maka titik transaksi mahar politik bisa terjadi pada mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

Untuk seorang calon bupati yang merupakan ketua DPD/DPC partai tertentu, maka titik rawan praktik politik uang ini terjadi dalam bentuk pembayaran mahar dari bakal calon bupati kepada pengurus partai tingkat propinsi. Titik rawan kedua, pembayaran dari ketua partai tingkat propinsi ke pengurus partai tingkat pusat.

Kalau bakal calon bukan ketua partai atau tidak merupakan orang dalam partai, maka titik rawan mahar politik terjadi dalam bentuk pembayaran dari bakal calon kepada ketua partai tingkat kabupaten, propinsi dan pusat.

Titik rawan lain adalah mahar dari wakil. Biasanya bakal calon wakil berasal dari partai lain atau profesional. Titik rawan praktik politik uang dalam hal ini terjadi karena biasanya ada pembayaran mahar dari bakal calon wakil kepada pengurus partai tingkat kabupaten, propinsi dan pusat.

Banyak varian dalam hal pembayaran mahar politik. Demikian juga nilai mahar politik atau hitung-hitungan mahar.

Terkait nilai mahar, ada yang menghitung secara sekenanya. Ada juga yang menghitung berdasarkan jumlah kursi partai pengusung di DPRD. Kalau satu kursi dihargai Rp500 juta maka jika jumlah kursi partai pengusung di DPRD sebanyak 5 kursi, maka mahar yang dibayar bakal calon dan wakil mencapai Rp2,5 miliar.

Mahar politik memang pastiu tidak terjadi di semua partai. Tetapi dapat dipastikan mahar ini merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam proses pencalonan.

Pada pilkada Juni mendatang, ada 171 daerah yang melakukan pilkada. Potensi tranksaksi terkait mahar politik dengan demikian bisa terjadi di 171 daerah. Satu daerah kemungkinan terjadi dua transaksi yakni trasaksi dari bakal calon gubernur/bupati/walikota dan bakal calon wakil gubernur/bupati/walikota. Total transaksi mencapai 342 kali.

Titik rawan lain adalah dalam hal dana kampanye, mulai dari sosialisasi sampai pencoblosan. Dana sosialiasi yang dilakukan sebelum tahap tahap pencoblosan juga penuh dengan praktik politik uang, karena sejumlah kegiatan yang dilakukan pada umumnya dibiayai oleh bakal calon. Masih banyak titik titik rawan di mana bakal calon harus mengeluarkan biaya tidak kecil.

Semua titik rawan ini harus diawasi ketat oleh Bawaslu dan Panwaslu, agar dengan demikian bakal calon tidak mengandalkan uang dalam mendekati calon pemilih, melainkan mengandalkan program sebagai daya tarik.

Bawaslu dan Panwaslu juga harus ketat mengawasi dana kampanye. Bawaslu/Panwaslu harus memiliki mnetode dalam menghitung dana kampanye, sehingga mudah disesuaikan dengan batas sumbangan yang diperbolehkan undang-udang.

Teknis Pengawasan

Pertanyaannya, bagaimana Bawaslu melacak praktik politik uang yang terjadi di setiap tahapan pilkada? Misalnya, bagaimana Bawaslu melacak transaksi mahar politik antara calon dengan pengurus partai? Apakah Bawaslu memiliki metode menetapkan dana sosialiasi dalam berbagai bentuknya merupakan praktik politik uang atau tidak? Bagaimana metode Bawaslu mencegah terjadinya praktik politik yang dikenal dengan serangan fajar yang ditandai dengan pembagian sembako?

Bawaslu secara resmi sudah meluncurkan apa yang disebut dengan Aplikasi ‘Tembang Lawas’ yang menjadi whistleblowing system (sistem pengaduan). Tembang Lawas merupakan singkatan dari Temukan Berbagai Pelanggaran Lapor Bawaslu.

Aplikasi Tembang Lawas yang dapat diakses melalui situs www.tembanglawas.bawaslu.go.id tersebut bertujuan menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian keuangan dan non keuangan serta merusak citra Bawaslu.

Tembang Lawas juga bertujuan untuk memudahkan manajemen penanganan laporan dugaan pelanggaran secara efektif. Tembang Lawas membangun kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari tindakan terlapor dan mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini dan meningkatkan reputasi lembaga Bawaslu.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, dengan adanya aplikasi Tembang Lawas ini diharapkan dapat termanfaatkan sebagai alat pengawasan secara maksimal.

“Sehingga good governance  di Bawaslu betul-betul terimplementasi dengan baik,” ujar Abhan saat memberikan sambutan pada Kegiatan Pembukaan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilhan Umum Republik Indonesia di Jakarta, Jumat (1/12/2017).

Bawaslu juga sudah meluncurkan apa yang disebut Pojok Pengawasan, Senin (4/12/2017). Pojok Pengawasan yang pertama diluncurkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pojok Pengawasan ini diluncurkan sebagai wadah penyediaan berbagai informasi tentang pengawasan pemilu. Pojok Pengawasan diharapkan menjembatani terciptanya hubungan yang makin baik antara masyarakat dengan Bawaslu serta kerja-kerja pengawasan pemilu. Pojok pengawasan diorientasikan untuk mendekatkan Bawaslu dengan masyarakat.

Dua produk yang dilucurkan ini patut dicatat sebagai gagasan kreatif. Namun, pada saat bersamaan, Bawaslu harus pula membuat apa yang dimaksud atau definisi praktik politik uang. Pengertian atau definisi itu pun tentunya harus disosialiasikan baik kepada peserta pilkada juga kepada masyarakat.

Tanpa membuat pengertian dan definisi tentang praktik politik uang dan menyosialiasikannya, maka sulit diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam membantu Bawaslu melakukan pengawasan terutama terkait praktik politik uang.

Pilkada serentak yang digelar Juni 2018 sudah di ambang pintu, karena tahapan pilkada sudah masuk tahap pendaftaran calon pada 1 Januari 2018. Sebagian calon sudah memperoleh rekomendasi dari partai politik pengusung. Sebagian lainnya harus dituntaskan pada Desember 2017 ini juga.

Jumlah calon yang harus memperoleh rekomendasi partai cukup banyak. Jika dalam satu pilkada terdapat 3 pasang calon, maka dari 171 daerah yang menggelar pilkada secera serentak, terdapat 513 pasang calon. Sangat kuat diyakini bahwa dari 513 pasang calon ini dapat dipastikan ada atau malah sebagiannya membayar mahar politik kepada pengurus partai.

Sayangnya, sampai saat ini Bawaslu sama sekali tidak mampu mendeteksi dan melacak tranksasi terkait mahar politi tersebut. Ini artinya, Bawaslu gagal mengemban tugas mencegah praktik politik uang sebagaimana diamanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Atau apakah Bawaslu beranggapan tidak ada mahar politik?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here