Bawaslu Gagal, Pilkada Lahirkan Koruptor Baru di 171 Daerah

0
102

Nusantara.news, Jakarta –  Bawaslu, Pilkada  dan korupsi kepala daerah. Tiga hal ini teramat penting disorot jelang pilkada yang digelar di 171 derah pada Juni 2018 mendatang.  Penting karena indeks persepsi korupsi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh korupsi di daerah. Oleh sebab itu, kemampuan Bawaslu sebagai KPK Pilkada akan menentukan indeks korupsi di Indonesia ke depan. Jika Bawaslu mampu melakukan tugasnya dengan baik, maka Pilkada akan melahirkan kepala daerah sesuai misi pilkada. Sebaliknya, jika Bawaslu gagal maka yang lahir adalah koruptor baru di 171 daerah

Daerah dan Indeks Persepsi  Korupsi

Pada Januari 2017 lalu, badan anti-korupsi dunia yang berkantor di Berlin Transparency International mengeluarkan laporan tahunan Indeks Persepsi Korupsi yang menunjukkan tingkat korupsi di 176 negara.  Indeks Persepsi Korupsi ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-90 negara paling korup dengan skor 37.

Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan Transparency International didasarkan pada survei dan laporan tentang bagaimana pandangan pebisnis, pakar, pemerintah terhadap korupsi di sektor publik.

Indeks itu menggunakan skala 0 – 100, di mana 0 adalah skor untuk negara dengan tingkat korupsi terburuk dan 100 untuk negara yang paling bersih dari korupsi.

Bawaslu menjadi sangat peting dalam hal ini, karena korupsi paling massif terjadi di birokrasi daerah, DPRD dan kepala daerah.

Mengacu pada laporan Transparensy International, Koordinator Divisi Korupsi Politik badan pemerhati korupsi Indonesian Corruption Watch Donald Fariz mengatakan, skor tinggi itu terjadi karena begitu banyaknya terjadi korupsi di daerah. Peringkat pertama korupsi yang terjadi di Indonesia justru terjadi di kalangan birokrasi, DPRD dan kepala daerah. Bentuk korupsi yang dilakukan bukan lagi sekedar manipulasi uang transportasi, hotel dan uang saku, tetapi tender proyek fiktif, pemerasan, mark-up pengadaan barang hingga penggelapan pajak.

“Korupsi itu terjadi dalam hal pengadaan barang dan jasa. Bentuknya, mark-up, mark-down dan manipulasi pengadaan barang dan jasa. Tidak ada pengawasan efektif sehingga pelaksanaan di lapangan tidak sesuai rencana,” kata Donald Fariz.

Korupsi di daerah juga terjadi dalam hal perizinan, mulai dari ijin pertambangan, usaha perkebunan dan lain-lain. Sebagai contoh ijin pertambangan. “Kasus-kasus yang ditangani KPK menunjukkan perijinan tambang, alih fungsi hutan dan pengadaan barang dan jasa adalah kasus-kasus paling dominan yang ditangani penegak hukum karena celah terjadinya manipulasi sangat mudah,” tambah Donald.

Sudah banyak hal yang dilakukan untuk memberantas korupsi di daerah. Presiden Jokowi sudah melakukan berbagai akselerasi untuk mendorong perbaikan di sektor ijin usaha, menekan praktik pungli dan lain lain, tapi belum memberi dampak signifikan sehingga skor indeks persepsi korupsi di Indonesia juga belum membaik.

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki  organ sampai ke daerah. Sehingga korupsi di daerah yang berhasil dijaring KPK terbatas pada kasus-kasus kepala daerah yang menonjol saja. Sedang korupsi di birokrasi daerah dan DPRD, sulit dijangkau. Padahal korupsi di birokrasi dan DPRD banyak terjadi faktor kepala daerah. Mengapa, karena korupsi  di birokrasi dan DPRD diduga bisa terjadi karena kurang pengawasan atau malah dibiarkan oleh inpektorat.

Mengapa Inpektorat membiarkan? Hal itu karena terkait dengan korupsi kepala daerah yang sudah umum diketahui meminta setoran dari kepala dinas. Inspektorat yang berada di bawah kepala daerah bahkan seringkali dijadikan sebagai alat menjustifikasi korupsi yang terjadi di birokrasi dan DPRD.

Karena itu, Bawaslu harus mampu memainkan peran penting dalam pilkada. Peran penting itu adalah, selain menyeleksi calon kepala daerah yang berkarakter koruptor, juga mencegah praktik politik uang dalam pilkada yang merupakan cikal bakal terjadinya korupsi setelah memenangi pilkada.

Bawaslu menjadi penting dalam hal ini karena sejak UU Pilkada, Bawaslu diberikan peran dan kewenangan dalam menjalankan pengawasan terhadap proses pilkada. Bawaslu kini tidak lagi dibentuk oleh KPU, sebaliknya malah bisa mengotrol KPU.

Bawaslu juga bisa mengotrol peserta pemilu. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu bisa mengadili dan melakukan penindakan terhadap pelanggarann yang dilakukan peserta pemilu. Peran Bawaslu bahkan melebihi peran KPK, karena Bawaslu memiliki kewenangan penindakan. Artinya, selain memiliki tugas menyelidiki, juga berhak mengambil keputusan. Keputusan Bawaslu harus dilakukan atau dieksekusi oleh KPU.

Titik Rawan Politik Uang dalam Pilkada

Cukup banyak titik-titik yang penting diawasi secara ketat oleh Bawaslu/ Panwaslu dalam pilkada. Terutama yang terkait dengan uang.

Titik titik rawan uang dalam proses pilkada antara lain terjadi pada proses penentuan calon gubernur, calon bupati, calon walikota dan penentuan calon wakil gubernur, calon wakil bupati, calon wakil walikota. Dana yang ditransaksikan dalam hal ini disebut dengan mahar politik. Kasusnya sudah muncul di Provinsi Jawa Barat, di mana Ketua DPD Partai Golkar Dedi Mulyadi mengeluh ke media massa karena mengaku diminta mahar politik sebesar Rp10 miliar agar bisa menjadi Calon Gubernur Jabar.

Dalam UU No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 42 ayat (5) disebutkan, Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

Mengacu pada pasal 42 ayat (5) ini, maka titik transaksi mahar politik bisa terjadi pada mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Untuk seorang calon bupati yang merupakan ketua DPD/DPC partai tertentu, maka titik rawan money politik terjadi dalam bentuk pembayaran mahar dari bakal calon bupati kepada pengurus partai tingkat propinsi. Titik rawan kedua, pembayaran dari ketua partai tingkat propinsi ke pengurus partai tingkat pusat.

Kalau bakal calon bukan ketua partai atau tidak merupakan orang dalam partai, maka titik rawan mahar politik terjadi dalam bentuk pembayaran dari bakal calon kepada ketua partai tingkat kabupaten, propinsi dan pusat.

Titik rawan lain adalah mahar dari wakil. Biasanya bakal calon wakil berasal dari partai lain atau profesional. Titik rawan money politik dalam hal ini terjadi karena biasanya ada pembayaran mahar dari bakal calon wakil kepada pengurus partai tingkat kabupaten, propinsi dan pusat.

Banyak varian dalam hal pembayaran mahar politik. Demikian juga nilai mahar politik atau hitung-hitungan mahar.

Terkait nilai mahar, ada yang menghitung secara sekenanya. Ada juga yang menghitung berdasarkan jumlah kursi partai pengusung di DPRD. Kalau satu kursi dihargai Rp500 juta maka jika jumlah kursi partai pengusung di DPRD sebanyak 5 kursi, maka mahar yang dibayar bakal calon dan wakil mencapai Rp2,5 miliar.

Mahar politik memang pastiu tidak terjadi di semua partai. Tetapi dapat dipastikan mahar ini merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam proses pencalonan.

Pada pilkada Juni mendatang, ada 171 daerah yang melakukan pilkada. Potensi traksaksi terkait mahar politik dengan demikian bisa terjadi di 171 daerah. Satu daerah kemungkinan terjadi dua transaksi yakni trasaksi dari bakal calon gubernur/bupati/walikota dan baka calon wakil gubernur/bupati/walikota. Total transaksi mencapai 342 kali.

Apakah Bawaslu atau panwaslu mampu melacak dan melakukan operasi tangkap tangan terkait pembayaran mahar politik ini?

Kemurnian pilkada sebagiannya ditentukan di sini. Jika Bawaslu/Panwaslu tidak mampu melakukan pelacakan dan menghentikan traksaksi mahar politik, maka bakal calon yang lolos alias menang pilkada diyakini akan menjadi koruptor. Sebab setelah terpilih, mereka akan berusaha mengembalikan uang yang sudah dihabiskan dalam proses pilkada.

Titik rawan lain adalah dalam hal dana kampanye, mulai dari sosialisasi sampai pencoblosan. Dana sosialiasi yang dilakukan sebelum tahap tahap pemilu juga penuh dengan praktik politik uang, karena sejumlah kegiatan yang dilakukan pada umumnya dibiayai oleh bakal calon. Jumlah dana yang harus dikeluarkan dalam ini cukup signifikan karena semua kegiatan umumnya dibiayai oleh bakal calon. Masih banyak titik titik rawan di mana bakal calon harus mengeluarkan biaya tidak kecil.

Semua titik rawan ini harus diawasi ketat oleh Bawaslu dan Panwaslu, agar dengan demikian bakal calon tidak mengandalkan uang dalam mendekati calon pemilih, melainkan mengandalkan program sebagai daya tarik.

Bawaslu/panwaslu harus mampu melakukan pengawasan, karena semakin bawaslu/panwaslu lemah, maka bakal calon semakin leluasa menggunakan uang dalam melakukan pendekatan kepada calon pemilih. Semakin besar bakal calon melakukan pendekatan uang, maka semakin besar dana politik yang harus dikeluarkan. Semakin besar dana politik yang dikeluarkan, semakin besar kemungkinan mereka menjadi koruptor setelah terpilih, sebab calon terpilih akan berusaha mengembalikan uang yang dikeluarkan selama mengikuti proses pilkada.

Bawaslu dan Panwaslu juga harus ketat mengawasi dana kampanye. Bawaslu/Panwaslu harus memiliki mnetode dalam menghitung dana kampanye, sehingga mudah disesuaikan dengan batas sumbangan yang diperbolehkan undang-udang.

Yang tidak kurang penting untuk diawasi oleh Bawaslu/Panwaslu adalah terkait kriteria calon kepala daerah.

Dalam UU Pilkada disebutkan calon kepala daerah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawalsu harus mampu melakukan penyelidikan, sehingga tidak ada calon yang anti-Pancasila.

Dalam UU Pilkada juga disebutkan, calon berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Beberapa kasus muncul kasus ijazah palsu.

Juga disebutkan dalam UU Pilkada bahwa calon tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Tentang hal ini juga sangat penting diawasi karena, banyak kasus di mana calon yang kalah dilaporkan menjadi gila.

Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu seharusnya bisa lebih efektif, karena berbeda dengan KPK, Bawaslu memiliki organ yakni Panwaslu yang ada di setiap daerah. Mampukah Bawaslu?

Mampu tidaknya Bawaslu/Panwaslu akan menentukan nasib pemerintahan di 171 daerah. Jika Baswaslu/Panwaslu mampu maka pemerintahan di 171 daerah yang menggelar Pilkada 2018  berpotensi akan berjalan baik sesuai misi pilkada. Jika tidak, maka pilkada dengan biaya tinggi itu cenderung hanya melahirkan koruptor baru di 171 daerah. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here