Bawaslu Putuskan KPU Langgar Prosedur Situng, Apa Dampaknya?

0
122

Nusantara.news, Jakarta – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melanggar tata cara dan prosedur dalam input data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) serta pendaftaran dan pelaporan lembaga survei hitung cepat di Pemilu 2019. Hal itu dinyatakan dalam pembacaan putusan dugaan pelanggaran administratif pemilu terkait Situng yang dipimpin Ketua Bawaslu Abhan di Gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/5/).

“Memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur dalam input data sistem informasi pemungutan suara dalam Situng, serta memerintahkan kepada KPU untuk mengumumkan lembaga penghitungan cepat yang tidak memasukkan laporan ke KPU,” ucapnya.

Sidang ini berawal dari laporan yang dilayangkan Direktorat Advokasi dan Hukum BPN, Sufmi Dasco Ahmad, ke Bawaslu terkait Situng KPU dan quick count lembaga survei. Dia menilai Situng KPU menimbulkan keresahan dan membuat tingkat kepercayaan masyarakat berkurang. 

Meski begitu, dalam persidangan, majelis tak menyebut untuk menghentikan Situng KPU. Namun, hanya meminta KPU memperbaiki prosedur dan tata cara dari input data Situng agar menjadi akurat. Begitupun terkait penanganan lembaga survei yang menayangkan quick count, KPU hanya perlu mengumumkan lembaga yang tidak melaporkan sumber dana dan metodologi kepada KPU. Anehnya, Bawaslu justru sudah mengumumkan lembaga-lembaga tersebut ketika sidang berlansgung.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dian Islamiati Fatwa, menyayangkan putusan Bawaslu yang hanya menyalahkan operator yang menjalankan Situng di KPU. Menurut dia, Bawaslu seharusnya merekomendasikan agar dilakukan audit digital forensik terhadap sistem KPU.

Lantas apa dampak atas putusan Bawaslu tersebut?

Tampaknya putusan Bawaslu tersebut tidak begitu tegas. Sebab, tidak mencantumkan implikasi hukum atau sanksi terhadap pegawai KPU yang melanggar situng sesuai UU Pemilu. Kesalahan KPU juga tak hanya terkait input data ataupun tak menayangkan sumber dana dan metodelogi lembaga survei hitung cepat, tetapi diperparah dengan adanya kekeliruan dari para petugas Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara (KPPS) ketika mengisi formulir C1.

Namum dalam putusan itu, Bawaslu hanya meminta KPU untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan rekapitulasi di situng KPU tetap dilanjutkan. Melihat hal ini, bisa dikatakan putusan Bawaslu tersebut sebatas ‘hiburan’ semata bagi pihak penggugat.

Padahal, jika merujuk pasal 532 dan 536 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai, atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan atau pengurangan suara, dapat dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda Rp 48 juta.

Sedangkan jika dilakukan tanpa kesengajaan (termasuk human error), Pasal 505 Undang-undang No.7 Tahun 2017 menegaskan kepada Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara atau sertifikat rekapitulasi perolehan suara, dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun.

Selain itu, pada Pasal 504 UU No.7 Tahun 2017 menegaskan, kepada setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan, perhitungan suara atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun dan denda paling banyak Rp.12 juta.

Pihak KPU boleh saja menyebut kesalahan entri data merupakan human error. Namun, banyak kalangan yang meragukan karena kesalahan atau kelalaian tersebut terjadi tak cukup sekali. Jika kesalahan itu sekali atau dua kali barangkali wajar dianggap human error, namun jika terjadi ‘kesalahan’ hingga ratusan kali dan terjadi di banyak daerah patut dicurigai ada tangan-tangan tersembunyi yang melakukan kecurangan.

“Masak, salah input data sampai di 9 daerah? Masak dalam 3 hari baru terinput 5 persen? Penghitung swasta/perseorangan saja sudah lebih di atas 50 persen,” tegasnya. Menurutnya, keadaan ini menimbulkan berbagai spekulasi negatif dan semakin memperpanas suasana,” tandas mantan Ketua MK Mahfud MD dalam akun twitternya (21/4).[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here