20 Tahun Reformasi

BBM Makin Tersandera Minyak Mentah dan Rupiah

0
120
Pemerintah Jokowi seperti tersandera ketika akan menaikkan harga BBM jenis premium dan solar, mengingat harga minyak dunia sudah naik menembus level US$80 per barel, sementara rupiah terdepresiasi sangat tajam ke level Rp14.200 per dolar AS.

Nusantara.news, Jakarta – Sejak zaman Orde Baru hingga Orde Reformasi kebijakan bahan bakar minyak (BBM) tak kunjung berubah. Bahkan nasib BBM dalam rentang dua orde tersebut makin tersandera oleh kenaikan harga minyak dunia dan jatuhnya nilai tukar rupiah.

Tidak bisa dipungkiri, kebijakan BBM dari satu orde ke orde lainnya nyaris sama. Kalau tidak menaikkan harga BBM atau mempertahankan harga BBM, meski situasinya sangat sulit.

Tergantung pada situasi dan maksud sebuah kebijakan BBM itu diberlakukan. Zaman Soeharto, terhitung tiga kali menaikkan harga BBM jenis premium. Pertama, pada 1991, Soeharto menaikkan harga premium dari semula Rp150 menjadi Rp550 per liter karena naiknya harga minyak dunia.

Kedua, pada 1993, Soeharto kembali menaikkan harga premium menjadi Rp700 per liter. Hingga, ketiga, saat krisis ekonomi menghantam Indonesia, harga premium naik menjadi Rp1.200 per liter pada 5 Mei 1998 lantaran rupiah terperosok sangat dalam dari Rp2.300 hingga Rp17.000 per dolar AS.

Di masa Presiden Habibie, justru menurunkan kembali harga premium dari Rp1.200 menjadi Rp1.000 per liter. Presiden Abdurrahman Wahid tak mau kalah, menurunkan harga premium hingga Rp600 per liter pada 2000.

Tak lama berselang, tepatnya Oktober 2000, Gus Dur menaikkan kembali premium menjadi Rp1.150, dan per Juni 2001, Gus Dur kembali menaikkan premium menjadi Rp1.450 per liter. Hingga akhirnya Gus Dur jatuh.

Penggantinya, Megawati Soekarnoputri pun tak bisa menghindari kenaikan harga premium, ia memutuskan menjual premium di harga Rp1.810 per liter pada awal 2003, termasuk menaikkan solar. Karena sering didemo, pada 2004 kredibilitas Mega anjlok dan tak terpilih kembali.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhitung tiga kali menaikan dan tiga kali menurunkan harga premium. SBY menaikkan harga premium menjadi Rp2.400 per liter pada Maret 2005. Harga BBM kembali naik menjadi Rp4.500 per liter pada Oktober 2005. SBY kembali menaikkan harga BBM menjadi Rp6.000 per liter pada 23 Mei 2008.

Di penghujung 2008 atau menjelang Pemilu 2009, SBY menurunkan harga BBM menjadi Rp5.500 per liter. Harga BBM kembali turun menjadi Rp5.000 per liter pada 15 Desember 2008. SBY kembali menurunkan harga BBM menjadi Rp4.500 per liter pada 15 Januari 2009.

Setahun jelang lengser, pemerintahan SBY kembali menaikkan harga BBM menjadi Rp 6.500 per liter. Tepatnya pada 21 Juni 2013.

Jika dilihat motif dan modusnya, meski alasan formil diungkapkan, pemerintah ditahun pertama dan kedua cenderung menaikkan harga BBM. Penyebabnya karena memang rupiah makin tertekan dan harga minyak dunia membubung tinggi. Di zaman SBU harga minyak dunia sempat naik hingga US$148 per barel dan rupiah sempat menyentuh level Rp13.000.

Tapi ketika menjelang Pilpres sang presiden cenderung menahan kenaikan harga BBM karena takut tidak terpilih. Ternyata resep itu berhasil.

Bagaimana dengan Jokowi?

Di masa awal jadi Presiden, Oktober 2014, empat bulan pertama Jokowi berani menaikkan harga BBM.

Pertama, belum sebulan Jokowi menjadi Presiden, BBM naik Rp2.000 pada 17 November 2014 menjadi Rp8.500 dari sebelumnya Rp6.500. Meski sempat menurunkan BBM dua kali menjadi Rp6.600 per liter, pemerintah kembali menaikkan harga BBM 200 per liter menjadi Rp6.800 Februari 2015.

Pada 28 Maret, Pemerintah Jokowi kembali naikkan harga BBM ketiga kalinya sebesar Rp500 menjadi Rp7.300. Dan naik lagi menjadi Rp7.500. Ketika harga minyak dunia terpuruk hingga di bawah US$30 per barel, Jokowi sempat menurunkan BBM premium berkali-kali hingga ke level Rp6.550.

Tapi ketika menjelang Pilpres, Jokowi mengunci harga premium di level Rp6.550, tentu motifnya jelas agar elektabilitasnya tidak rontok. Meskipun harga minyak mentah dunia naik dan rupiah terkoreksi.

Tampaknya Jokowi juga memiliki motif yang sama, ia sempat menegaskan tidak boleh ada kenaikan harga premium dan solar. Mengapa? Karena 2019 ia akan berlaga untuk putaran kedua kepemimpinannya.

Tapi situasinya jauh lebih parah. Bayangkan, harga minyak dunia hari ini sudah menyentuh level US$80 per barel dari sebelumnya sempat jatuh di bawah level US$30 per barel. Sementara rupiah terpuruk hingga ke level Rp14.200. Padahal 800 ribu barel minyak mentah dunia setiap hari harus kita impor.

Itu artinya pemerintah harus spent biaya besar untuk mengkafer biaya kenaikan harga minyak mentah dan depresiasi rupiah. Namun nyatanya Pemerintah Jokowi tak mau APBN dikorbankan, celakanya PT Pertamina (Persero) sebagai pemegang mandat menjalankan fungsi APBN.

Awalnya Pertamina mengeluhkan harus menanggung kerugian Rp12 triliun akibat menjual premium dan solar di bawah harga minyak mentah dunia. Tapi Anggota Komisi VI Sartoni Hutomo membocorkan ke publik, bahwa ternyata kerugian Pertamina sudah mencapai Rp28 triliun sebagai pelaksana tugas Public Service Obligation (PSO).

“Saya sih menghitung kerugian Pertamina malah bisa mencapai Rp38 triliun,” kata orang dalam Pertamina.

Karena itu, untuk memperkecil kerugian, tapi juga agar tidak melanggar perintah Presiden Jokowi agar premium dan solar tak dinaikkan, Pertamina menempuh cara mengurangi SPBU yang menjual premium dan solar. Dari 3.900 SPBU yang ada di Indonesia, 1.900 SPBU di antaranya sudah menghapus premium dan solar dari daftar menu SPBU. Jumlah itu naik signifikan jika dibandingkan tahun lalu yang hanya 800 SPBU.

Sebagai alternatif, Pertamina menjual pertalite, sebagai produk oplosan antara pertamax dan premium dengan harga yang juga terus membubung. Bahkan dengan rupiah tembus Rp14.200 dan harga minyak mentah dunia tembus level US$80 per barel, konon pertalite dan pertamax akan dinaikkan lagi.

Faktanya memang tak ada kenaikan premium dan solar, namun pertalite dan pertamax berkali-kali dinaikkan. Kebijakan BBM Pemerintah Jokowi memang rada hipokrit, tidak gentlement, karena memang mau Pilpres 2019, namun ini tidak elok.

Oleh karenanya Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, bahkan Bank Indonesia, mengkritik kebijakan hipokrit Jokowi soal BBM tersebut. Tapi memang Jokowi dihadapkan pada dilema, kalau menaikkan harga BBM elektabilitasnya bakal merosot, tapi kalau tak menaikkan seperti sekarang ini, Pertamina yang bakal menjadi korban.

Akankah akhirnya Jokowi dengan sangat terpaksa menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut? Sudah dapat dipastikan, Jokowi tidak memiliki keberanian itu, ia lebih memilih mempertahankan jabatannya dengan tidak menaikkan harga BBM.

Tapi sampai seberapa kuat daya tahan Pertamina menjadi bulan-bulanan kenaikan harga minyak dunia dan lemahnya nilai tukar rupiah?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here