Bebaskan Baasyir, Demi Kemanusiaan Atau Politik?

0
88

Nusantara.news, Jakarta – Pembebasan Abu Bakar Baasyir terus jadi polemik. Alasan kemanusiaan yang jadi dasar pembebasan Baasyir, dianggap tak jelas dasar hukumnya dan berpretensi menimbulkan kecemburuan napi lain. Publik pun bertanya-tanya, setelah Baasyir siapa lagi yang akan minta dibebaskan? Pembebasan Baasyir memang terasa janggal bagi sebagian pihak. Wajar, kalau kemudian keputusan itu dikait-kaitkan dengan politik.

Baasyir adalah napi terorisme. Pengasuh Pondok pesantren Ngruki Solo itu divonis 15 tahun penjara oleh majelis hakim pada 2011. Usianya sekitar 80 tahun. Sudah sepuh dan sering sakit-sakitan. Dia juga telah memenuhi syarat mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah menjalani 2/3 masa tahanan. Di titik ini, pembebasan bersyarat Baasyir dengan alasan kemanusiaan tentu sah-sah saja. Terlebih itu adalah hak.

Namun persoalannya, apakah dasar hukumnya terpenuhi? Menurut beberapa ahli hukum, Ba’asyir bisa bebas melalui tiga jalur, yakni bebas murni, bebas bersyarat, atau mekanisme grasi. Bebas murni setelah habis menjalani pidana, bebas bersyarat setelah menjalani 2/3 masa pidana, dan grasi presiden dengan pengampunan (termasuk alasan kemanusiaan).

Dalam pasal 14 ayat 2 UD 1945, Presiden memang bisa menetapkan grasi, amnesti, atau abolisi. Itu semua bisa diberikan kepada terpidana, tak terkecuali Baasyir. Untuk grasi (pengampunan), dapat diberikan Presiden dengan pertimbangan Mahkamah Agung setelah menerima permohonan dari terpidana (Baasyir). Hal ini berarti terpidana mengakui kesalahannya dan meminta pengampunan dari Presiden.

Begitu pun dengan abolisi, bisa diberikan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Hanya saja, baik grasi ataupun abolisi tak pernah diminta Baasyir. Bagaimana grasi dan abolisi bisa dipenuhi jika tak ada permohonan dari terpidana?

Kembali ke soal pembebasan bersyarat. Hak hukum ini juga bisa diajukan atau tidak tergantung keinginan terpidana. Sebagai contoh, Ahok menolak mengajukan pembebasan bersyarat, dan memilih menghabiskan masa tahanan di penjara. Dalam konteks Baasyir, Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM), M Mahendradatta, memang sudah sejak lama menuntut pembebasan Baasyir dengan mengirimkan surat pada Presiden karena alasan kesehatan.

Persoalannya, Baasyir sendiri menolak salah satu syarat pembebasan bersyarat sehingga ia tidak mau menandatangani, yakni soal ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila, serta mengakui perbuatan dengan berjanji untuk tidak mengulanginya. Poin itu tercantum dalam Pasal 84 huruf d ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018.

Sebab itu, pengacara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra kemudian meminta tolong kepada Presiden Jokowi dalam penyelesaian hukuman Baasyir. Ia mengklaim Jokowi setuju mengesampingkan aturan pemberian bebas bersyarat dengan alasan kemanusiaan, yakni karena usia dan kesehatan.

“Sekarang, Presiden ambil alih dan memiliki kebijakan. Artinya ia menyampingkan Permenkumham tersebut, kalau Presiden sudah menyampaikan [memutuskan], maka selesai persoalan itu,” kata Yusril.

Presiden memang punya kewenangan politik dalam hukum yang berada di bawahnya seperti mengabaikan peraturan menteri. Akan tetapi, itu pun presiden harus mengeluarkan peraturan baru sebagai cantelan hukumnya. Sejauh ini presiden belum melakukan hal tersebut.

Aksi Simpatik atau Politik?

Pembebsaan Ustad Abu Bakar Baasyir di satu sisi perlu diapresiasi. Namun di sisi lain, pembebasan itu dinilai sebagai manuver pencitraan politik petahana menjelang Pemilu Presiden 2019. Sebab itu, sejumlah kalangan meminta pembebasan Baasyir tidak dipolitisir untuk kepentingan politik elektoral. Pihak kuasa hukum Baasyir pun tidak setuju jika pembebasan klainnya itu sebagai wujud kecintaan pada ulama dan dipolitisasi.

Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi Abu Bakar Baasyir

Dalam konteks pilpres, muatan politik terhadap pembebasan Baasyir sulit dihindari. Sang petahana tentu berkepentingan menyedot simpati dan suara umat Islam. Terlebih, adanya tuduhan Jokowi yang kerap mengkriminalisasi ulama cukup meresahkan karena bisa berdampak negatif terhadap elektabilitas Jokowi. Dengan pembebasan Baasyir, yang notabene ulama berpengaruh dan banyak pengikutnya, langsung atau tidak, bisa jadi menambah pundi-pundi elektoral, sekaligus menepis persepsi buruk Jokowi soal Islam.

Langkah pemulihan dari persepsi buruk tersebut sebenarnya sudah dilakukan Jokowi sedari awal. Sebut saja mulai dari mendudukkan mantan politisi Golkar Mochtar Ngabalin dalam pemerintahan, mendekatkan eks-pengacara Habieb Rizieq yaitu Kapitra Ampera ke istana, memilih Ma’ruf Amin yang saat itu jadi ketua umum MUI dan Rais Aam PBNU sebagai cawapresnya, kerap mengundang ulama ke istana dan berkunjung ke pesantren, hingga aksi menjenguk dai kondang Arifin Ilham.

Dugaan terselip kepentingan politik di balik pembebasan Baasyir juga makin menguat jika ditelisik dari pernyataan pengacara paslon 01 Jokowi-Maruf Amin dan Ketua Umam PBB Yusril Ihza Mahendra. Dari pernyataan Yusril, pembebasan Baasyir rupanya sekaligus membawa pesan politik: Jokowi peduli umat Islam dan ulama.

“Sekarang ini sudah saatnya (Abu Bakar Baasyir) untuk dibebaskan. Ini juga menunjukkan kepada publik dan masyarakat, bahwa tidak betul Pak Jokowi ini melakukan persekusi atau melakukan kriminalisasi terhadap ulama, ini contoh nyata concern beliau, ungkapnya di Lapas Gunungsindur, Bogor, Jum’at (18/1/2019).

Hanya saja, keberadaan Yusril dalam ‘misi pembebasan’ Baasyir dipertanyakan sejumlah kalangan. Pasalnya, proses dan keputusan pembebasan Ba’asyir yang disampaikan oleh kuasa hukum Jokowi di pilpres, Yusril Ihza Mahendra, tidaklah tepat. Padahal jika atas nama Presiden, seharusnya Jokowi menyerahkan perkara pembebasan ini kepada Menkumham yang membawahi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sedangkan posisi Yusril di lingkaran petahana adalah sebagai pengacara Jokowi-Maruf Amin dalam Pilpres.

Karena itu, tindakan Yusril dalam pembebasan Baasyir itu sesungguhnya bukan atas nama presiden, tetapi mewakili Jokowi sebagai calon presiden. Apa bisa Jokowi sebagai capres (warga negara biasa) memiliki kewenangan hukum membebaskan terpidana?

Dengan logika itu, tak heran jika publik menilai tindakan tersebut merupakan manuver politik dari kontestan Pemilu 2019: Jokowi sebagai capres dan Yusril selaku ketua umum partai. Tidak berlebihhan jika sejumlah pihak menduga keduanya berharap berkah elektoral dari manuvernya itu.

Namun lepas dari polemik, biarkan publik yang menilai.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here