Mencermati Tekanan Terhadap Rupiah (4)

Beberapa Alternatif Solusi Penguatan Rupiah

0
87
Beberapa alternatif solusi penguatan kembali nilai tukar rupiah, namun memang dibutuhkan keberanian pemerintah.

Nusantara.news, Jakarta – Pemerintah Jokowi belakangan kewalahan dalam mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah. Berbagai alternatif upaya sudah ditempuh, bahkan BI harus kehilangan cadangan devisa hingga US$12,18 miliar untuk intervensi pasar, namun rupiah tak kunjung menguat.

Adakah alternatif dan inovasi cesplenk yang mampu memperkuat rupiah? Apa saja yang perlu dilakukan pemerintah, Bank  Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)?

Belakangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seperti orang yang kehabisan akal sehingga mengusulan 50.664 botol minuman keras ilegal asal Singapura yang diamankan Bea Cukai Jawa Timur I untuk dilelang. Alasannya, dana hasil penjualan miras ilegal itu untuk menambah pemasukan negara.

Ini jelas usulan panik karena penerimaan pajak dan cukai jauh di bawah target yang telah ditetapkan, pada saat yang sama pengeluaran APBN 2018 terus bertambah. Sehingga Menkeu terlihat panik, hal yang diharamkan pun terpaksa diusulkan menjadi bagian penerimaan negara. Apa bedanya dengan menghalalkan uang hasil perjudian, pelacuran dan narkoba?

Beberapa alternatif solusi

Dengan segala upaya pemerintah dan BI, serta OJK dan LPS, berikut kelebihan dan keterbatasannya, tentu ada beberapa tawaran solusi yang patut dilakukan.

Pertama, sebagai disarankan Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Pieter Abdullah Redjalam, yakni kebijakan capital flows management, yakni BI mengatur supaya dana yang masuk tidak mudah keluar lagi. Kebijakan ini lebih berkelanjutan untuk menghadapi situasi-situasi krisis seperti yang terjadi saat ini.

Padahal, dana yang masuk ke Indonesia itu paling besar dalam bentuk portfolio. Namun dana yang masuk itu dengan mudahnya merembes keluar dari dalam negeri. Jadi dana masuk dan keluar baik-baik, artinya keluarnya dana tidak dibebaskan begitu saja.

Yang terjadi saat ini yaitu dana yang terparkir di dalam negeri dalam bentuk dolar AS begitu mudah keluar. Lantaran bank sentral AS menaikkan suku bunga dan insentif luar negeri yang begitu tinggi.

Kedua, masih menurut Piter, melakukan capital control. Capital control ini bukan berarti melarang orang memiliki devisa. Tetapi mewajibkan eksportir khususnya BUMN menyerahkan hasil devisanya ke pemerintah atau BI.

Hal seperti ini bisa dilakukan BI, tapi yang mana yang paling tepat itu lihat kondisinya. Kalau BI menahan suku bunga, seharusnya BI menyiapkan lebih awal agar saat The Fed menaikkan suku bunga lagi itu tidak ada lonjakan capital inflow karena mereka sudah terbatasi dengan ketententuan yang sekarang berlaku.

UU Lalu Lintas Devisa memang tak membolehkan capital control, karena itu untuk bisa merealisasikannya perlu ada amendemen UU Lalu Lintas Devisa. Tentu nanti akan ada pro dan kontra. Tapi melihat pengalaman Hong Kong dan Malaysia, sejak 1998 sudah menerapkan capital control, kedua negeri itu aman-aman saja dan bertambah makmur. Harusnya Indonesia juga bisa melakukannya tanpa harus kehilangan identitasnya di dunia.

Ketiga, melakukan asset back securites (ABS) atau asset back nature (ABN), sebagaimana diusulkan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli. Yakni melakukan sekuritisasi aset nasional, baik berupa sumber daya alam, pulau, maupun BUMN yang bernilai komersial tinggi. Sekuritisasi itu yang dijual di pasar global sehingga bisa menghadirkan likuditas dolar maupun rupiah.

Keempat, sebagaimana saran dari mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, menciptakan new ship economy. Caranya dengan menjadikan alur laut internasional Indonesia sebagai alur laut komersial. Setiap kapal asing yang melewati di-charge sebagaimana jalan tol. Sejak kita merdeka laut internasional kita gratiskan untuk kemakmuran negara lain.

Kalaupun pun kita tidak men-charge biaya, setidaknya kapal-kapal asing yang melewati alur laut internasional Indonesia harus membeli solarnya dari Indonesia. Sehingga tetap ada pemasukan likuiditas dolar AS.

Kelima, sebagai bagian dari new ship economy, memindahkan pusat trading sawit internasional dari Belanda ke Indonesia. Alasannya sederhana, produsen sawit terbesar di dunia ada di Indonesia lalu disusul Malaysia. Indonesia bisa melobi Malaysia untuk menciptakan pusat trading sawit bersama di Indonesia karena bahan baku dan produk turunan sawit terbesar di dunia ada di Indonesia.

Dengan demikian akan ada aliran likuditas dolar AS dari trading sawit internasional yang diadakan di Indonesia.

Itulah beberapa usulan inovasi tambahan agar rupiah menguat kembali dan defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan bisa menyempit kembali. Tinggal bagaimana pemerintah dan BI bisa melihat peluang itu dengan bijak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here