Bedol Ibu Kota dengan Dana Swasta

0
145
Pembangunan proyek infrastruktur diupayakan lewat skema Public Private Partnership (PPP) mengingat adanya keterbatasan APBN

Nusantara.news, Jakarta – Jika selama ini orang hanya mengenal istilah “bedol desa”, maka kini bakal ada istilah baru: Bedol ibu kota. Pemerintah memang berencana memindahkan ibu kota negara. Kemana? Belum tahu. Tapi Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Bappenas untuk membuat kajian yang serius soal kepindahan ibu kota.

Keinginan memindahkan ibu kota muncul sejak Presiden Soekarno pada 1957. Bung Karno konon merencanakan ibu kota akan dipindahkan dari Jakarta ke Palangkaraya (Kalimantan Tengah).

Mengapa pilihan jatuh ke Palangkaraya, Soekarno saat itu menganggap kota Palangkaraya merupakan posisi paling tengah dari seluruh zona Indonesia, sehingga dekat kemana-mana. Sementara luas Palangkaraya empat kali  Jakarta. Tambahan pula di Provinsi Kalteng itu bukan termasuk daerah jalur gempa bumi.

Wacana itu muncul lagi di masa Orde Baru, namun Presiden Soeharto memilih lokasi di Jonggol, Jawa Barat. Namun rencana itu urung lantaran Soeharto keburu lengser keprabon. Rencana itu pun gagal total.

Di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono wacana itu mencuat kembali dengan memindahkan ibukota ke Palangkaraya. Tapi kemudian lenyap begitu saja seiring selesainya masa pemerintahan SBY dalam 10 tahun. Wacana pemindahan ibu kota kembali tenggelam.

Memang, Jakarta saat ini sudah seperti lumpuh. Ibu kota negara ini demikian crowded, kelebihan populasi, kelebihan beban dan daya dukungnya makin menurun. Jadi bedol ibu kota memang ada argumentasi logisnya.

Pertanyaannya, berapa biaya yang diperlukan untuk memindahkan ibu kota? Berdasarkan kajian Bappenas pada 2013, sedikitnya dibutuhkan biaya sebesar Rp100 triliun jika proses pemindahannya 10 tahun, atau Rp200 triliun jika proses pemindahan diperpanjang hingga 20 tahun.

Dalam rentang waktu 2015-2019 Indonesia paling tidak harus menyiapkan dana pembangunan infrastruktur berkisar Rp6.200 triliun. Sementara Bappenas sudah menyusun skema pembangunan infrastruktur 2015 hingga 2020 mencapai US$550,3 miliar atau ekuivalen dengan Rp7.319 triliun. Atau dengan kata lain setiap tahun membutuhkan biaya pembangunan infrastruktur sebesar Rp1.220 triliun.

Pada 2017 saja, APBN kita menganggarkan belanja pembangunan infrastruktur sebesar Rp378,3 triliun. Artinya, biaya pembangunan infrastruktur hanya bisa dikafer APBN hanya 31,01%, artinya kebutuhan 68,99% sisanya atau sebesar Rp841,67 triliun harus ditopang oleh investasi swasta ataupun asing. Termasuk biaya untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain, harus melibatkan swasta.

Katakanlah, proyek pemindahan ibu kota negara dimulai pada 2018, sehingga dengan asumsi pembiayaan infrastruktur naik menjadi Rp400 triliun, maka tetap saja mayoritas pembiayaan infrastruktur akan melibatkan swasta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pihaknya telah menyiapkan kajian untuk perpindahan ibu kota di sebuah kota di Kalimantan, termasuk skema pembiayaan yang melibatkan swasta lewat pola Public Private Partnership (PPP).

PPP merupakan pola kemitraan dalam pembiayaan pembangunan proyek besar seperti infrastruktur. Dimana sebagian biaya ditopang oleh pemerintah, sebagian lain yang biasanya lebih besar ditopang oleh swasta. Namun posisi pemerintah dan swasta dalam kemitraan ini setara.

“APBN kita terbatas, maka itu kita harus melibatkan swasta agar program pembangunan infrastruktur bisa jalan,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Bambang mengatakan skema yang dipertimbangkan adalah, kepemilikan lahan tetap punya pemerintah, sementara pembangunan fisik ibu kota akan melibatkan swasta.

Ia menjelaskan, apabila pemerintah membangun pusat administrasi baru di atas luasan tanah milik pemerintah, maka menjadi lebih efisien dari sisi anggaran. Pemerintah tak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk mendapatkan lahan baru atau membayar ganti rugi atas lahan milik pihak lain, baik masyarakat maupun swasta.

Selanjutnya, lahan milik pemerintah tersebut, akan ditawarkan ke pihak swasta dengan skema PPP melalui penawaran kepemilikan tanah.

Dengan skema ini, swasta berhak mendapatkan kepemilikan dengan syarat turut berkontribusi pada pembangunan ibu kota baru tersebut. Sehingga, di sisi anggaran, akan lebih efisien karena berhasil mendapat bantuan dari swasta dan tak memberatkan APBN.

“Keterlibatan swasta nanti di dalam pembiayaan tentunya melalui skema kepemilikan lahan. Masa (mereka dikasih) tanah tidak mau?” ujarnya di Gedung DPR, Rabu (5/7).

Direktur PPP Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bastari Pandji Indra menjelaskan, untuk memenuhi kekurangan dana itu sebenarnya bisa didatangkan dari berbagai cara selain APBN. Salah satunya adalah dengan skema PPP dengan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here