Begini Cara Korupsi Eddy Rumpoko

0
138
Mantan Walikota Batu, Eddy Rumpoko menjalani sidang perdana kasus korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (2/2/2018).

Nusantara.news, Surabaya – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan peran mantan Walikota Batu, Jawa Timur (Jatim), Eddy Rumpoko dalam kasus korupsi proyek pengadaan barang dan jasa senilai Rp 5,26 miliar.

Hal itu terungkap dalam persidangan perdana Eddy Rumpoko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Jumat (2/2/2018). Suami dari Dewanti Rumpoko, Walikota Batu (saat ini) itu didakwa menerima suap dari pengusaha Filiphus Djap.

Dalam dakwaannya, Jaksa KPK Iskandar Marwoto menyebut tujuh tender yang dimenangkan oleh Filipus Djap pada 2016 melalui PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa yakni di Dinas Pendidikan (Dindik) Batu. Di antaranya, proyek pengadaan batik siswa SD dengan pagu Rp1,2 miliar dengan nilai penawaran Rp1,1 miliar.

Pengadaan batik siswa SMP Rp632,1 dengan nilai penawaran Rp614,1 juta. Pengadaan batik siswa SMA/SMK Rp867,3 juta dengan nilai penawaran Rp640, 4 juta. Pengadaan almari sudut baca SD Negeri Rp2,1 miliar penawaran Rp2 miliar, belanja seragam bawahan SMA/SMK Rp862,3 juta nilai penawaran Rp851,9, belanja seragam bawahan SMP/MTs Rp728,6 dengan nilai penawaran Rp710 juta.

Kemudian pengadaan di Dinas Pendapatan dan Badan Penanaman Modal berupa meja kerja, kursi, meja dan kursi hadap Blok B senilai Rp5 miliar nilai penawaran Rp4,929 miliar. Selanjutnya, dugaan korupsi muncul ketika Filipus Djap menyerahkan uang pada Edi Setiawan. Filipus Djap kemudian menuju ke rumah dinas Eddy Rumpoko di Jalan Panglima Sudirman 98 Kota Batu.

Pria yang dikenal dekat dengan wartawan ini terlihat tenang saat dakwaan dibacakan. Dia didakwa melanggar Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Korupsi, Juncto Pasal 55, Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Marwoto menyebut, terdakwa selama memenangkan tender Filiphus Djap di Kota Batu, telah menerima banyak ‘hadiah’ berupa mobil mewah dan uang tunai. Pada Mei 2016 Eddy Rumpoko telah menerima suap berupa mobil merek Toyota New Alphard senilai Rp 1,6 miliar dari Filiphus Djap.

Menurut JPU, ada banyak istilah yang digunakan terdakwa dalam perkara ini. Misalnya, kendaraan Toyota New Alphard disebut dengan ‘si hitam’. Istilah tersebut terungkap pada 24 Agustus 2017 sekitar pukul 10.20 WIB. Terdakwa juga menghubungi Filiphus dan menyampaikan pesan agar tidak melakukan transaksi terlebih dahulu karena sedang dipantau oleh tim Saber Pungli dan KPK.

Politisi PDIP itu juga menerima uang suap Rp 95 juta dan Rp 200 juta. Dan sebagai gantinya terdakwa akan memberikan proyek-proyek atau paket pekerjaan yang bersumber pada APBD Pemkot Batu.

Sejak pemberian mobil itu, Filiphus melalui dua perusahaannya, yakni PT Dailbana Prima Indonesia dan CV Amarta Wisesa, memenangi lelang tujuh proyek pengadaan barang Pemkot Batu tahun 2016 dengan total proyek senilai Rp 11 miliar.

Selanjutnya, pada 2017, Filiphus kembali memenangi proyek pengadaan pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin untuk pengadaan meubelair senilai Rp 5,26 miliar dan pengadaan pekerjaan pakaian dinas dan atributnya senilai Rp 1,44 miliar.

Dalam proyek pengadaan meubelair, Eddy melalui Ketua Kelompok Kerja Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa VI Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setiawan meminta fee 10 persen. Sedangkan Edi menerima 2 persen.

Total fee yang diterima Eddy Rumpoko mencapai Rp 500 juta. Namun Rp 300 juta lainnya dibayarkan Filiphus untuk melunasi mobil Toyota Alphard. Hakim telah memvonis Filiphus dengan dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan penjara.

Atas dakwaan tersebut, Eddy Rumpoko dan tim Kuasa Hukumnya mengaku tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Pihaknya memilih langsung ke pembuktian. Dia akan mengajukan sejumlah bukti-bukti meringankan bagi kliennya agar lepas dari jerat hukum.

“Kami langsung ke pembuktian saja untuk membuktikan kebenaran dari dakwaan yang yang di bacakan oleh JPU,” kata Agus Dwi Warsono saat dimintai keterangannya usai persidangan.

Sementara Eddy Rumpoko hanya bisa tersenyum saat sejumlah awak media menanyakan kasus yang dihadapinya. “Mohon doanya saja ya,” cetus Eddy sembari meninggalkan area ruang persidangan.

Eddy Rumpoko diamankan KPK di rumah dinasnya pertengahan September 2017. Mantan orang nomor satu di Batu itu diduga menerima uang pemberian pengusaha sebesar Rp200 juta untuk pelunasan mobil Toyota Alphard. Saat diciduk, Filipus Djap membawa paper bag BRI prioritas yang diperuntukkan bagi Eddy Rumpoko.

Dalam hal ini Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setiawan dan pengusaha rekanan Pemkot Batu, Filiphus Djap juga dijadikan tersangka. Edi Setiawan diduga juga menerima suap dari Filiphus Djap sebesar Rp100 juta. Uang tersebut diduga fee dari proyek yang diterima Djap dari Pemkot Batu.

Sebelumnya Eddy Rumpoko mengajukan permohonan gugatan praperadilan tapi ditolak seluruhnya oleh hakim tunggal R Iim Nurohim saat sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 21 November 2017. Dalam pertimbangannya, Hakim Iim berpendapat semua proses hukum yang dilakukan KPK, dalam hal ini sebagai termohon sesuai dengan proses hukum.

KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) bukan termasuk dalam objek praperadilan. Sehingga praperadilan hanyalah memeriksa mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Hal tersebut ditegaskan dalam Perma Nomor 4 Tahun 20016 tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan. Peraturan tersebut menyatakan objek praperadilan terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, serta ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Sebelum melakukan tindakan OTT, KPK sudah menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan tindak pidana itu. Sebab, KPK menemukan komunikasi antara Filiphus dengan Edi Setiawan yang bermaksud menyerahkan uang berkode undangan ke Eddy Rumpoko. Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK lalu segera menangkap pihak terkait. Hal tersebut sesuai dengan aturan KUHAP yang mengharuskan KPK menangkap tangan.

Selanjutnya pada tahap penyidikan KPK juga telah mengamankan dan menyita sejumlah barang bukti, di antaranya mobil, salah satunya mobil Alphard. Kemudian pada tahap penyidikan KPK juga telah memeriksa saksi-saksi dan mengambil sampel suara terhadap Eddy dan Filiphus untuk menyamakannya dengan rekaman sadapan pembicaraan keduanya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here