Begini Cara Mahathir Melindungi Ekonomi Bumiputera

1
198
Mahathir Mohamad, strong leader asal Malaysia ini berhasil mengakhiri jabatannya dengan nama harus mengangkat derajat ekonomi kaum Bumiputera. Sesuatu yang tak pernah ditemukan di Indonesia.

Nusantara.news, Jakarta – Ekspansi China yang ugal-ugalan di tanah air sungguh sangat memprihatinkan. Dari segala aspek perekonomian nasional, saat ini sudah dikuasai China. Bahkan menurut Yusril Ihza Mahendra, 0,2% warga keturunan menguasai 75% tanah di Indonesia.

Lebih dari itu, 1,2% warga keturunan di Indonesia menguasai 85% kue ekonomi di Indonesia. Terjadi ketimpangan yang sangat besar, tentu ada kesalahan manajemen pembagian kesejahteraan ekonomi di tanah air. Mengapa hal ini sampai terjadi?

Bagaimana Malaysia bisa menyejahterakan penduduk Bumiputera? Apa yang salah dengan kebijakan ekonomi Indonesia sehingga menimbulkan kesenjangan ekonomi yang nyata.

Sejak terjun dalam politik tahun 1959, Mahathir Mohamad memperlihatkan sikap ”kurang ajar” yang selama ini dianggap tabu dalam politik Malaysia. Melalui bukunya, “The Malay Dilemma” yang kemudian dilarang oleh Tunku Abdul Rahman, Mahathir menjadi tonggak sejarah dalam pemikiran perubahan masyarakat Melayu. Dalam kajian politik Malaysia, buku tersebut dianggap sebagai pembuka jalan untuk mengetahui perjalanan politik Malaysia ke depan.

“Kekurangajaran” Mahathir adalah karena sering dainggap keluar dari pakem-pakem gaya kepemimpinan Melayu yang santun, sabar, dan hati-hati. Bahkan, beberapa kebijakannya dianggap sangat kontroversial dan ”tidak Melayu”. Ia juga biasa bicara blak-blakan, bahkan tidak jarang menyerang Barat (Amerika Serikat). Suatu hal yang hampir tidak pernah dilakukan pemimpin Indonesia, kecuali Soekarno.

Debut Mahathir dimulai pada akhir tahun 1960, saat terjadi kerusuhan rasial di Malaysia yang mematikan (konon banyak di pihak etnis keturunan China yang tewas). Menurut buku “The Malay Dilema”  kerusuhan etnis itu karena kecemburuan sosial-ekonomi, di mana 65% warga Bumiputera hanya menguasai sekitar 3% Produk Domestik Bruto (PDB), sementara 25% warga keturunan menguasai 85% perekonomian Malaysia.

Ketika Mahathir menjadi Perdana Menteri sekitar tengah tahun 1970-an, ia mengeluarkan NEP (New Economic Policy—Dasar Ekonomi Baru) yang intinya “kebijakan pemihakan” (affirmative policy) terhadap kaum Bumiputera baik dalam kebijakan moneter, perbankan, tata ruang, pertanahan, perdagangan, industrialisasi, dan investasi.

Hasilnya mencengangkan, warga Bumiputera yang 65% sampai dengan akhir tahun 1980-an–dalam waktu 15 tahun– menguasai perekonomian dari 3% melonjak menjadi 60% dari PDB. Bahkan pada awal tahun 1990-an Mahathir mengeluarkan Visi Malaysia 2020 menuju negara industri modern dan mencabut kebijakan pemihakan tersebut di mana semua warga negara bersaing secara sehat.

Itu sebabnya, Malaysia yang tahun 1970-an pendapatan per kapita penduduknya hampir sama dengan Indonesia, sekarang telah 4 kali dari pendapatan perkapita Indonesia. Bahkan kini Malaysia telah menjadi negara industri maju di mana indeks korupsinya sudah di atas 6 termasuk dalam 25 negara terbersih di dunia, bandingkan dengan indeks korupsi Indonesia baru 3,2.

Mahathir dan pelanjutnya, adalah contoh fenomenal bagaimana melaksanakan pembangunan ekonomi yang memakmurkan penduduk sekaligus berkeadilan sosial. Lewat program NEP yang mulai dilaksanakan pada 1970-an, Mahathir berhasil menyalamatkan ekonomi Bimputera.

Setelah itu dibuka kompetisi sehat karena tidak tercipta seem playing field dan berjalan menuju negara industri maju dengan pelbagai catatan suksesnya.

Lima langkah strategis

Kalau diamati, sukses Mahathir diawali dari keinginan kuat untuk membuat perekonomian yang adil, dengan melindungi dan sekaligus membangun perekonomian pribumi. Adapun langkah-langkah yang ditempuh Mahathir adalah sebagai berikut.

Pertama, Mahathir mengundang kaum cendekiawan dan teknokrat Malaysia membuat cetak biru NEP, yang di dalamnya jelas target bagaimana Bumiputera menaikkan saham dan kesejahteraannya baik dalam kebijakan APBN, perbankan, tata ruang beserta regulasi yang menjamin akses Bumipetera kepada pelbagai sumberdaya (kapital, teknologi, informasi, diklat, lahan, bahkan dalam politik).

Kedua, dibangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menopang kebangkitan bumiputera tersebut.

Ketiga, setiap korporasi besar, nasional maupun asing, diciptakan skim kerjasama untuk pemberdayaan Bumiputera.

Keempat, dibuat regulasi yang menopang untuk memastikan program NEP berhasil.

Kelima, konsesus politik untuk menciptakan stabilitas agar pembangunan ekonomi dengan dasar NEP tersebut berjalan.

Terbukti, NEP berhasil membawa perubahan. Penguasaan ekonomi oleh orang Melayu telah mendekati mencapai 60%. Meskipun hal ini juga diperkuat oleh kebijakan-kebijakan ekonomi Mahathir yang memprioritaskan orang Melayu, baik itu melalui perbankan, perlindungan bisnis orang Melayu maupun bentuk-bentuk kebijakan lainnya yang menurut kalangan oposisi sangat rasialis. Pengusaha Melayu yang sebelumnya tidak mendapat tempat sekarang sudah patut diperhitungkan.

Meskipun bukan murni ide Mahathir, karena sejalan dengan visi PBB, Visi 2020 sebagai kelanjutan dari NEP, kebijakan itu telah memperkuat posisi ekonomi Malaysia. Perubahan besar dalam bidang ekonomi, pertanian, perbankan, dan pengembangan infrastruktur menjadikan Malaysia berbeda sama sekali. Kehadiran Putra Jaya sebagai pusat birokrasi Malaysia—dengan supermultimedianya—juga membuat Malaysia sebagai negara yang efisien dan efektif.

Kelas ekonomi baru

KeTerrence Gomez, analis Melayunist, mengatakan, pada 10 tahun pertama pelaksanaan NEP, redistribusi aset negara dilakukan pemerintah melalui berbagai bentuk termasuk pajak, pendanaan perusahaan-perusahaan umum dan sistem perbankan yang memberikan kemudahan kredit bagi pengusaha bumiputra dan kemudahan untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan.

“Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan non Bumiputra,” tulis Gomez dalam tulisannya berjudul “The Rise and Fall of Capital: Corporate Malaysia in Historical Perspective.”

Di akhir tahun 1970-an, kepemilikan modal oleh kalangan bumiputra di Malaysia meningkat menjadi 12.5% dari yang tadinya hanya 3%. Penguasaan kue ekonomi oleh Bumiputra sebanyak 12.5%% tampaknya tidak cukup bagi Mahathir karena hanya sedikit sekali kaum Bumiputra yang menguasai perusahaan-perusahaan besar.

Maka kebijakan itu terus dipompa hingga pada 2003 penguasaan kue ekonomi oleh pribumi telah menyentuh level 50% dari PDB Malaysia. Hingga kini penerusnya menggenapkan hingga 60%.

Gomez mengatakan bagi Mahathir kepemilikan perusahaan besar oleh warga Melayu adalah tujuan dari kebijakan mendahulukan kaum Bumiputra.

Caranya, menurut Gomez, Mahathir bersikap bahwa pemerintah perlu memilih pengusaha yang potensial, tanpa tender terbuka, seperti memberikan lisensi, kontrak, dan proyek-proyek privatisasi dan juga menawarkan modal dari bank-bank pemerintah kepada pengusaha-pengusaha pilihan tersebut.

Berkat kebijakan Mahathir ini, semua perusahaan-perusahaan yang punya hubungan khusus dengan pemerintah berkembang pesat dan berhasil menjadi kelas kaya baru di Malaysia.

Berkebalikan dengan Indonesia, para pemimpin Indonesia sejak Soekarno hingga Jokowi, nyaris tidak memiliki visi yang konkrit untuk penguatan ekonomi pribumi. Belakangan malah 0,2% penduduk keturunan China sudah menguasai 75% tanah di Indonesia.

Tak hanya itu, redistribusi aset dan kue pembangunan hampir 85% dikuasai oleh 1,2% penduduk keturunan. Ke depan, diperlukan seorang pemimpin yang visi nasionalismenya tidak sebatas kata-kata, apalagi hanya dibesar-besarkan media, namun kenyataannya malah makin mempertebal penguasaan ekonomi oleh segelintir warga keturunan China.

Lewat pemimpin yang bervisi keadilan, Indonesia akan menjadi negara kuat, dengan penguasaan sumber ekonomi maksimal oleh kaum pribumi. Akankah hadir Mahathir versi Indonesia?. Hanya rakyat sendiri lah yang bisa merealisasikannya.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here