Begini Hubungan PDIP dan Jokowi

0
340

Nusantara.news, Jakarta – Pilkada serentak yang digelar di 171 daerah Juni 2018 mendatang disebut-sebut sebagai pilpres kecil. Karena itu Prabowo bersama Partai Gerindra membentuk koalisi tiga partai bersama PKS dan PAN. Mengapa PDIP sebagai partai yang bakal mengusung Jokowi pada Pilpres mendatang belum bergerak seperti Gerindra, terutama di daerah yang daftar pemilihnya besar seperti Jabar dan Jateng dan juga Sumut? PDIP memang terbiasa menetapkan calon pada saat saat terakhir. Tetapi kali ini keterlambatan itu diduga disebabkan terjadinya disharmoni hubungan antara Jokowi dengan PDIP atau Megawati Soekarnoputri. Seperti apa hubungan Jokowi dan PDIP? Siapa yang diuntungkan? Apakah memperkecil peluang Jokowi memenangi persaingan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 mendatang?

Hubungan PDIP dan Jokowi

Pilkada serentak di 171 daerah yang digelar Juni 2018 adalah pilkada istimewa. Pilkada ini adalah pilkada yang disebut sebagai pilkada rasa pilpres. Karena, pilkada kali ini digelar jelang pilpres. Selisih waktunya hanya 10 bulan. Pilkada serentak digelar 27 Juni 2018, sedang pilpres digelar 17 April 2019.  Karena waktunya berdekatan, maka memang layak dimanfaatkan oleh kandidat presiden dan partai pengusung untuk menjadikan even pilkada tersebut sebagai ajang penetrasi ke pemilih, sekaligus membantu pemenangan calon kepala daerah yang dijagokan agar pada even pilpres bisa mengendorse calon presiden di derah masing-masing.

Dari dua calon presiden paling kuat saat ini, yakni Prabowo dan Jokowi,  Prabowo tampak lebih cekatan. Prabowo sudah membentuk koalisi tiga partai yakni Gerindra, PKS dan PAN. Ketiganya berkoalisi di 5 daerah. Sementara PDIP baru menetapkan calon gubernur di Jatim.

Lambatnya PDIP menetapkan cagub di dapil dengan DPT sangat besar terutama Jabar dan Jateng, seolah-olah tidak menjadi masalah karena dianggap sesuai gaya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang terbiasa menetapkan calon di saat-saat terakhir penutupan pendaftaran. Kasus seperti ini terjadi pada Pilkada Gubernur DKI Jakarta yang digelar April 2017, di mana penetapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur ketika itu dilakukan saat-saat terakhir atau selang beberapa hari jelang penutupan pendaftaran.

Keterlambatan itu mungkin juga sebagai strategi PDIP untuk terus mencari calon terbaik sekaligus memperbandingkan kekuatannya dengan calon yang diusung partai lain.

Tetapi sudah barang tentu ada kemungkinan lain. Hal ini terkait dengan keberadaan Jokowi sebagai capres yang bakal diusung PDIP. Sebagai bajal calon yang akan diusung PDIP, Jokowi tentunya berkepentingan untuk setidaknya ikut urun rembuk dengan PDIP menentukan atau siapa cagub yang akan diusung.

Kemungkinan mana yang paling mendekati kebenaran? Tidak ada yang tahu pasti.

Jika diacu pada kecepatan PDIP menetapkan pasangan Saifullah Yusuf – Abdullah Azwar Anas sebagai Calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Timur dan pasangan Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, kemungkinan pertama yakni karena gaya mega yang biasa menetapkan calon pada saat terakhir penutupan pendaftaran, gugur dengan sendirinya.

Kemungkinan keterlambatan sebagai strategi, terutama di jabar dan Sumut memang masuk akal.

Sebab dua daerah ini adalah basis PDIP. Di Sumut PDIP berhasill meraup 16 kursi  di DPRD Sumut, atau terbesar kedua setelah Partai Golkar yang mememiliki 17 kursi. Sedang untuk DPR RI dari Dapil Sumut, dari jatah 30 kursi, PDIP memperoleh 4 kursi, sama banyak dengan kursi Golkar, tetapi lebih banyak dibanding kursi yang diperoleh partai lain.

Demikian juga di DPRD Jawa Barat, PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak mencapai 20 kursi. Untuk DPR RI dari dapil Jabar, dari jatah 91 kursi,  PDIP memperoleh 18 kursi, terbanyak dibanding kursi partai-partai lain.

Namun dalam even pilgub, pasangan calon yang diusung PDIP di Jabar  dan Sumut mengalami kekalahan dalam dua kali pilgub. Pada Pilgub 2008, pasangan Tritamtomo-Benny Pasaribu yang diusung PDIP dikalahkan oleh pasangan Syamsul Arifin-Gatot Pujonugroho yang diusung koalisi PKS.

Pada Pilgub Sumut 2013, PDIP mengusung pasangan Effendi Simbolon-Jumiran Abdi. Pasangan ini kembali dikalahkan oleh koalisi PKS yang mengusung pasangan Gatot Pujo Nugroho dengan Tengku Erry Nuradi.

Pada Pilgub Jabar  2008, PDIP juga menelan kekalahan dalam dua kali pilgub. Pasangan Agum Gumelar – Nu’man dikalahkan oleh pasangan Ahmad Heryawan – Dede Yusuf juga diusung koalisi PKS. Pilgub Jabar 2013, pasangan Rieke Diah Pitaloka – Teten Masduki, kembali dikalahkan lagi-lagi oleh koalisi PKS yang mengusung pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar.

Oleh sebab itu, masuk akal apabila PDIP sangat berhati-hati menetapkan pasangan calon di dua daerah basis tersebut.

Tetapi apabila diacu lagi-lagi pada kecepatan PDIP menetapkan pasangan Saifullah Yusuf dan Abdullah Azwar Anas di Pilgub Jatim yang juga merupakan basis PDIP, maka faktor kehatian-hatian dalam menetapkan calon di Jabar dan Sumut, juga gugur dengan sendirinya.

Sebab, di Pilgub Jatim 2008 pasangan Sutjipto-Ridwan Hisjam yang diusung PDIP juga kalah dengan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf yang diusung PKS bersama Partai Demokrat dan PAN. Demikian juga pada Pilgub Jatim 2013, pasangan Bambang Dwi Hartono-Said Abdullah yang diusung PDIP kembali dikalahkan oleh pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf.

Kalau kekalahan di Sumut dan Jabar dijadikan alasan untuk berhati hati dan oleh sebab itu terlambat menetapkan calon, maka sikap hati-hati itu juga seharusnya dilakukan oleh PDIP dalam menetapklan pasangan cagub di Jatim dan Sulsel.

Berdasarkan hal ini maka, lambatnya PDIP menetapkan calon di Jabar dan Sumut kemungkinan lebih karena hubungan antara Jokowi dengan PDIP diduga kurang kompak atau disharmoni. PDIP sebagai bakal partai pengusung dan Jokowi sebagai bakal capres yang diusung, sama sama berkepentingan dalam menetapkan siapa cagub. Keterlambatan itu diduga karena kepentingan keduanya tidak terakomodir dalam hal menetapkan siapa pasangan cagub.

Ketidakkompakan itulah yang diduga melatarbelakangi disharmoni hubungan Jokowi dengan PDIP. Ketidakkompakan itu bisa jadi bahkan memperuncing sebutan PDIP kepada Jokowi sebagai petugas partai, dan keinginan PDIP menjadikan Puan Maharani atau Budi Gunawan sebagai bakal calon wakil presiden untuk dipasangkan dengan Jokowi sebagai calon presiden.

Jokowi Tanpa PDIP

Lalu bagaimana neraca persaingan antara Prabowo dengan Jokowi yang sampai saat ini  masih mendominasi bursa calon presiden terkuat pada Pilpres 2019 mendatang?

Ketidakkompakan atau disharmoni antara Jokowi dengan PDIP jelas merugikan Jokowi. Tetapi yang paling dirugikan adalah PDIP. Sebab, Jokowi saat ini sudah menjadi ikon PDIP.  PDIP sudah beberapa kali ikut dalam even pilpres. Tetapi dari semua even pilpres, PDIP baru sekali merasakan kemenangan, yakni saat mengusung Jokowi-Jk. Dan sampai saat ini, PDIP nyaris tidak punya tokoh sekuat Jokowi.

Jokowi sendiri sudah barang tentu dirugikan, karena tidak leluasa memanfaatkan Pilkada 2018 sebagai even penting mempersiapkan kemenangan pada Pilpres 2019 mendatang.

Tetapi apakah ketidakkompakan antara Jokowi dengan PDIP akan memperkecil peluang Jokowi memenangi persaingan dengan Prabowo padda pilpres mendatang?

Dalam batas-batas tertentu justru memperkuat. Mengapa?

Pertama, karena sejak Jokowi,  even pilpres sudah mulai bergeser dari arena atau milik partai politik menjadi arena atau milik para tokoh.  Walau partai masih berperan, tetapi peran tokoh kini menjadi lebih menonjol.

Kondisinya sudah mulai mirip dengan pilpres di Amerika Serikat, di mana peran tokoh  berada di depan partai pengusung. Yang “dijual” tidak lagi partai melainkan tokoh. Partai dalam hal ini cenderung berperan sebagai kendaraan politik, sementara mesin pendulang suara adalah tokoh atau pasangan calon yang diusung.

Yang kedua, Jokowi dianalis atau dispekulasikan juga telah memiliki kendaraan politik atau partai alternatif sebagai pengusung selain PDIP. Partai itu dispekulasikan adalah Partai Demokrat dan Partai Golkar. Kedua partai ini masing-masing memiliki 61 kursi (Demokrat) dan  91 kursi (Golkar) di DPR RI. Jumlah kursi keduanya mencapai 152 kursi atau lebih 20 persen (112 kursi), syarat minimal bagi partai politik atau koalisi partai untuk bisa mengusung satu pasang calon presiden.

Jokowi juga diuntungkan karena PDIP agak kaku dalam menentukan partai koalisi. Kekakuan itu terkait dengan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang kurang baik dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) setelah Pilpres 2004. SBY yang ketika itu salah satu menteri di Kabinet Megawati, dinilai “menelikung” karena akhirnya mencalonkan diri sebagai calon presiden berpasangan dengan Jusuf Kalla.

Demikian juga hubungan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo yang dinilai kurang baik menyusul pengingkaran PDIP terhadap Perjanjian Batutulis yang dibuat tahun 2009, di mana keduanya sepakat mengusung Mega-Prabowo pada Pilpres 2009, dan pada Pilpres 2014 giliran Prabowo diusung oleh PDIP. Tetapi pada Pilpres 2014, Prabowo gagal diusung oleh PDIP karena akhirnya memilih mengusung Jokowi.  Dengan PKS, hubungan PDIP juga kurang baik karena masalah ideologi.

Di tengah pergeseran even pilpres dari even partai menjadi even tokoh, maka jika Jokowi tidak lagi diusung PDIP, maka Jokowi sebagai petahana dengan elektabilitas paling tinggi saat ini, berpotensi menjadi perekat bagi partai-partai di luar koalisi partai yang bakal mengusung Prabowo.

Partai yang saat ini sudah berkoalisi dengan Gerindra  adalah PKS dan PAN. Partai selebihnya berpotensi mendekatkan diri mengusung Jokowi, selain PDIP tentunya. Dalam kenyatananya, sampai saat ini sudah ada sejumlah partai yang secara terbuka menyatakan akan mengusung Jokowi sebagai capres pada Pilpres 2019 mendatang. Yakni Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan PPP. Sementara Partai Demokrat belum menyatakan dukungan secara terbuka. Namun dalam hal Pilkada 2018, dispekulasikan, Jokowi diam-diam “berkoalisi” atau bekerja sama dengan SBY.

Kerja sama itu antara lain menghasilkan penetapan Deddy Mizwar sebagai cagub Demokrat untuk Pilgub Jabar, penetapan Kofifah Indar Parawansa sebagai cagub Demokrat untuk Pilgub Jatim, dan akan menyusul penetapan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso (Buas) sebagai cagub untuk Pilgub Jateng.

Namun disharmoni hubungan antara Jokowi dengan PDIP atau Megawati Soekarnoputri belum final. Keduanya diduga kuat sedang “bernegosiasi” dengan cara yang unik.

Seperti apa akhirnya hubungan keduanya, antara lain akan terindikasi dari sikap PDIP terhadap siapa cagub yang dipilih di terutama Jabar dan Jateng. Jika PDIP pada akhirnya tidak bergabung dengan Partai Demokrat dan Partai Golkar mengusung pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi, maka patut diduga hubungan keduanya semakiin tidak baik.

Demikian juga jika PDIP tidak mengusung Buas sebagai Cagub Jateng, maka hubungan Jokowi dan Mega atau PDIP patut diduga kian memburuk. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here