Begini Kiat Kemenkeu Mendongrak Penerimaan Pajak 2017

0
215
foto kemenkeu

Nusantara.news, Jakarta – Penerimaan pajak 2016 hanya mencapai 81,54 persen dari target. Itu pun karena ada “doping” dari amnesti pajak. Setelah berakhirnya amnesti pajak apa yang akan dilakukan Kementerian Keuangan di tahun 2017 ini?

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut rasio perpajakan terhadap PDB baru mencapai 11 persen. “Industri perikanan dan pertambangan belum menyumbang pertumbuhan pajak,” keluh Sri Mulyani, Senin (23/1/2017) sore kemarin.

“Akan kami lihat apa yang belum dibayarkan, kegiatan mana yang belum ter-cover, kami akan koordinasi dalam banyak hal termasuk perikanan dan pertambangan,”ujarnya.

Ironisnya, beber Sri Mulyani, sektor manufaktur yang cenderung stagnan justru memberikan kontrbusi pajak yang lumayan besar. “Ada sektor lain yang tumbuh tinggi tapi ke perpajakan kurang,” jelas Sri Mulyani.

Hampir semua realisasi penerimaan pajak komoditas 2016, sebagaimana diungkap Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, menurun. Dari sektor industri logam dasar turun 2,6 persen, dari industri tembakau turun 4 persen, industri batubara dan migas turun 8,5 persen, industri tambang dan logam hanya 17,6 persen, dan pajak industri batubara turun 10 persen.

Harga komoditas sepanjang 2016, imbuh Ken, memang tidak menggembirakan. Harga minyak semakin lama menurun. “Termasuk metal index meski naik, sempat turun di Januari 2016 sejak November 2015,” terang Ken saat meladeni rapat dengar pendapat dengan mitra kerja DPR-nya pekan lalu.

Beruntung ada program amensti pajak yang meskipun semula dipesimiskan oleh banyak orang tapi sedikit mendongkrak penerimaan. Tanpa itu, penerimaan PPh non migas hanya Rp 632,8 triliun atau 77 persen dari target APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 819 triliun.

Meskipun dana masuk dari amnesti pajak belum seperti yang diharapkan, Direktur Penerimaan Pajak Yon Arsal akan menggunakan data amnesti pajak untuk memperoleh basis pajak yang baru. “Maka kami optimis rasio pajak akan tumbuh 18 persen,” ucap Yon.

Sebab setelah program amnesti pajak berakhir, lanjut Yon, akan ada penegakan hukum, pengawasan, ekstensifikasi (perluasan), quick win dari reformasi pajak, dan kejar pajak internasional. Jadi akan dibuat pengturan yang semakin mempersempit ruang gerak wajib pajak yang membandel.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun.

Meskipun tidak memenuhi target, namun penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dari 31 Desember satu tahun sebelumnya.

Sayangnya, daya dongkrak yang hanya 4,13 persen itu adalah masuknya dana amnesti pajak yang berakhir 31 Desember 2016 lalu. Penerimaan tebusan amnesti pajak mencapai Rp107 triliun yang berasal dari tebusan Rp 103 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 739 miliar, dan pembayaran uang tunggakan penagihan pajak  Rp 3,06 triliun.

Adapun total dana repatriasi luar negeri yang masuk sebesar Rp 141 triliun. “Dana deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.013 triliun dan dana repatriasi dalam negeri  sebesar Rp 3.143 triliun mendominasi dana deklarasi yang masuk dalam skema tax amnesty,” sebut Misbakhun.

Bila dana amnesti pajak tidak dihitung, realisasi penerimaan pajak hanya Rp 998 triliun, atau 73,6 % dari target yang dipatok dalam APBNP 2016.. Apakah itu artinya pemerintah akan menyasar lebih banyak lagi calon wajib pajak yang baru?.

Untuk perusahaan milik taipan besar silakan saja kejar hingga ke lubang semut. Tapi bukan ke perusahaan eksportir menengah bawah yang terimbas krisis. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here