Begini Modus Mafia Impor Bawang Putih dari Cina

0
193
Bareskrim Polri mengungkap impor bawang putih ilegal sebanyak 300 ton dalam bentuk benih sebanyak 7 ton dari Cina dan Taiwan..

Nusantara.news, Jakarta – Tidak tanggung-tanggung, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap penyalahgunaan izin dan distribusi nonkonsumsi bawang putih impor tidak sesuai ketentuan undang-undang dari Cina sebanyak 300 ton dari Surabaya. Berdasarkan uji laboratorium, ada 7 ton dari 300 ton bawang putih mengandung cacing Nematoda dan bakteri.

Pengungkapan kasus ini sekaligus menunjukkan permainan kartel bawang putih di tanah air. Penyalahgunaan izin impor melibatkan empat perusahaan, yakni PT Pertani (Persero), PT CGM, PT FMT, dan PT ASJ, sebagai perusahaan importir. Selain itu, satu perusahaan bernama PT TSR ikut terlibat karena menjual bawang putih impor ilegal.

Penyalahgunaan izin impor terjadi pada pemasangan keterangan label yang tidak benar di produk bawang putih. Label yang seharusnya bertuliskan PT Pertani disamarkan menjadi PT CGM.

Yang mengejutkan, dari 300 ton bawang putih yang diimpor, 7 ton di antaranya bawang putih bibit dianggap tidak layak konsumsi dan menyalahi Undang-Undang Karantina. Bawang putih bibit itulah yang dijual ke masyarakat oleh PT TSR.

Wakil Direktur Tipideksus Komisaris Besar Daniel Tahi Monang Silitonga dalam keterangan pers mengatakan penyalahgunaan izin impor itu berawal dari kerja sama PT Pertani dengan PT CGM, PT FMT, dan PT ASJ. PT Pertani memiliki kuota impor bawang putih dari Cina dan Taiwan sebesar 30.000 ton. Kuota impor itu lalu dibagi-bagi PT Pertani kepada tiga perusahaan tersebut. Padahal ketiga perusahaan itu tidak memiliki kuota impor bawang putih.

Polisi menetapkan empat tersangka dari penyalahgunaan izin impor itu. Di antaranya Direktur PT TSR, MYI, SE, dan PN yang pengendali pembiayaan dan distribusi penetapan pasar. PN ini yang berperan dalam menjalin kerjasama dengan PT Pertani.

Para pelaku disangkakan dengan Pasal 144 juncto Pasal 147 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 62 juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian juncto Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rupiah 10 miliar.

Modus mafia impor bawang putih

Sejak 1998, Indonesia sudah mempunyai ketergantungan terhadap pasokan bawang putih impor. Bawang putih 85 persen lebih pasokannya dari impor dan menyumbang inflasi setiap menjelang hari raya. Sementara produksi bawang putih lokal hanya mampu memenuhi sekitar 5-10 persen dari kebutuhan pasar dalam negeri. Mendekati Lebaran, permintaan secara musiman produk ini pasti tinggi. Biasanya timing (pengaturan waktu) untuk impor justru selalu diupayakan pada masa panen. Sehingga memunculkan ketergantungan impor secara terus-menerus. Ini yang harus diperhatikan pemerintah karena inflasi langsung memukul daya beli masyarakat miskin.

Mengutip data dari situs resmi Info Pangan Jakarta, harga bawang putih tertinggi di Pasar Pramuka pada bulan April 2018 mencapai Rp 60.000 per kg, bahkan sempat menembus Rp 80.000 per kg. Bahkan, sejak 27 Maret 2018, pasokan bawang putih ke pasar induk terjadi peningkatan dua kali lipat berkisar 36-60 ton per hari dengan harga Rp 19.000 sampai Rp 21.000 per Kg.

Meningkatnya pasokan bawang putih ini sejalan dengan mulai direalisasikannya impor bawang putih oleh importir sesuai Surat Persetujuan Impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan oleh importir. Sementara Kementerian Pertanian memastikan agar importir segera memasok dan mendistribusikan bawang putih. Hal ini menyusul dengan melonjaknya harga di pasaran hingga mencapai Rp 60.000 per kg.

Namun demikian, harga bawang putih ini justru dimanfaatkan oleh mafia impor. Modus-modus yang digunakan kartel bawang putih biasanya dengan cara mempertahankan harga pada kisaran Rp50.000 hingga Rp90.000 per kg di banyak daerah. Kemudian mereka melepas bawang putih impor ke pasaran secara bertahap.

Akibat sistem kuota impor yang dijalankan pemerintah itu, pada pedagang pangan grosir di Pasar Induk Kramatjati mengeluh pasokan bawang putih di pasar menjadi langka. Para pedagang pun mengaku telah mencari tahu penyebab sulitnya memperoleh  pasokan dari pelaku usaha. Dari informasi, sejumlah importir beralasan kesulitan mengirim barang karena terganjal sistem pengurusan bea cukai serta lamanya waktu pada saat uji laboratorium di bagian karantina. Padahal itu hanya satu modus importir untuk mempertahankan harga.

Dari modus mempermainkan harga ini, menurut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dalam setahun para mafia impor bawang putih mendapatkan keuntungan hingga Rp 19 triliun. Perhitungannya, para mafia itu mendapat harga impor dari Cina Rp 5.600 per kg. Ketika masuk ke Indonesia harganya mencapai Rp 8.000 sampai Rp 10 ribu per kg. Tapi harga di konsumen mencapai Rp 45 ribu sampai Rp 50 ribu per kg, bahkan hingga Rp 60 ribu per kg.

“Ini setahun mereka bisa mendapat untung mencapai Rp 19 triliun. Keuntungan ini kan fantastis, namun merugikan konsumen dan petani,” kata Amran saat ditemui setelah menggelar upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, (1/6/2018).

Sejauh ini memang banyak importir nakal bawang putih yang sudah dijadikan tersangka karena diduga menyalahi hukum. Ada sekitar 490 importir menjadi tersangka. Namun hal itu tidak membuat mereka jera.

Indikasi permainan para importir bawang putih tak hanya sebatas harga saja. Kebijakan Kementan yang mewajibkan mereka menanam lima persen bawang putih dari kuota impor yang dimiliki pun dipermainkan. Padahal kebijakan tanam bawang sudah diatur melalui Permentan 38 tahun 2017 khususnya pasal 32, yang mewajibkan para importir menanam dan menghasilkan produksi bawang putih sekurang-kurangnya 5% dari volume pengajuan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Bahkan Ditjen Hortikultura sudah membentuk dan menerjunkan Tim Verifikator ke sejumlah daerah produksi. Tim terdiri staf-staf yang dipilih dan teruji kredibilitasnya. Dirjen Hortikultura juga jauh hari sudah memperingatkan importir untuk melaksanakan kewajibannya.

Menurut catatan Kementerian Pertanian, sejak Juli 2017 hingga April 2018, volume RIPH yang telah dikeluarkan mencapai 1.53 juta ton untuk 95 importir. Total luas wajib tanam dan menghasilkan sekitar 12.828 hektar, sebagian harus terealisasi paling lambat Juli 2018 dan sebagian hingga Desember 2018. Namun hingga saat ini baru terealisasi 1.309 Hektar.

Ada saja kelakuan para importir nakal. Mereka acapkali menyuap pihak Kementan untuk tidak melakukan wajib tanam. Ujung-ujungnya uang sogok atau gratifikasi diberikan kepada staf Kementerian Pertanian. Meski sudah beberapa kali dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), praktik kotor itu tetap saja terjadi.

Terbukti lebih dari 1200 pegawai Kementan yang didemosi, diberhentikan dari jabatannya, dan bahkan ada yang dipecat dari PNS. Kenakalan oknum importir memang ada, seperti pemalsuan dokumen, penggunaan benih yang tidak sesuai, dan lainnya, tentu ini semua menjadi bahan evaluasi.

Nah, dalam kasus penyalahgunaan izin dan distribusi kelima perusahaan yang kini ditangani Bareskrim, kuota impor bawang putih tersebut kini telah dialihkan untuk Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara. Beberapa dialihkan untuk BUMD yang ada di Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Perusahaan Daerah Sulawesi Selatan.

Ancam blacklist importir nakal

Importir nakal tetap akan diberi sanksi bagi yang menyalahi aturan seperti manipulasi harga dan tidak menjalankan aturan wajib tanam. Ini sesuai dengan aturan pasal 37 ayat 3 Permentan 38 tahun 2017 tentang bentuk sanksi-sanksinya seperti penangguhan penerbitan RIPH selanjutnya. Termasuk, bila ada indikasi manipulasi data laporan wajib tanam dan manipulasi harga, pihak Kementan tak segan-segan ajukan ke proses hukum.

Sejauh ini ada 26 importir yang mendapat izin impor di tahun 2018. Namun bila terbukti terlibat dengan kartel maka Kementan akan segera melakukan blacklist. Hal yang sama juga berlaku pada importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

“Bagi 26 importir yang sudah mendapat ijin impor 2018, terus kami evaluasi, apabila terbukti melakukan kartel, tidak segan segan mem-blacklist beserta group perusahaannya. Demikian juga bagi importir yang tidak melakukan wajib tanam, langsung di blacklist perusahaannya,” sebut Amran.

Perusahaan yang diberi catatan hitam adalah perusahaan yang bermasalah dengan hukum, mengimpor barang yang tidak sesuai peruntukan dan mempermainkan harga sehingga dispasritas tinggi 500 hingga 1000 persen, manipulasi wajib tanam dan lainnya.

Kementan mendukung penuh upaya penegakan hukum dan memberikan apresiasi kepada jajaran Polri beserta Satgas Pangan. Bagi perusahaan importir nakal yang pemiliknya telah ditetapkan tersangka oleh Polri seperti PT PTI, PT TSR, PT CGM, PT FMT dan PT ASJ, maka proses perizinannya langsung dimasukkan dalam catatan hitam.

“Perusahaan dan kroninya kami tutup dan tidak boleh bisnis di sektor pangan, dan buka pintu lebar lebar bagi perusahaan dan investor yang profesional dan berintegritas,” ungkapnya.

Sejauh ini, Mentan Amran Sulaiman memang sudah menyatakan perang terhadap kejahatan pangan yang merugikan petani sehingga membuat Indonesia seolah selalu bergantung pada impor bahan pangan. Namun yang juga perlu diketahui, kebijakan impor bukanlah ada di tangan Kementerian Pertanian tetapi ada pada Kementerian Perdagangan.

Maraknya impor bahan pangan, terutama kartel bawang putih, disinyalir ada pihak-pihak tertentu, terutama para pemegang kuota impor, yang dengan sengaja menciptakan kelangkaan buatan. Gejala-gejala ini yang harus ditangkap oleh Kementan. Untuk memerangi kejahatan pangan itu, pihak Kementan harus bersinergi dengan entitas lain, seperti Satgas Pangan dari Polri dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pasalnya sampai saat ini KPPU berhasil menangani lebih dari 40 kasus pupuk oplosan. Kartel daging, ayam, jagung dan lainnya diproses KPPU. Termasuk juga penanganan kasus bawang ilegal, oplos minyak goreng, dan lainnya. Sudah lebih dari 300 kasus mafia pangan diproses Satgas Pangan, termasuk pengungkapan kasus beras PT IBU sebelumnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here