Begini Paniknya Jokowi Teken Perpres TKA

0
242
Ribuan buruh menolak keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) China yang tidak memiliki skill dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Selain itu, mendesak Perpres No 20 Tahun 2018 dicabut karena mengancam tenaga kerja lokal.

Nusantara.news, Jakarta – Sebelum curhat soal tagar #2019GantiPresiden, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sudah panik terlebih dahulu sejak menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Tampaknya Jokowi tidak sabar ingin mencari dana segar investasi untuk mengejar target pembangunan infrastruktur jelang Pilpres 2019.

Hal itu sudah jelas disebutkan dalam laman setkab.go.id, pertimbangan terbitnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 bertujuan untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, pemerintah memandang perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres TKA. Menurut Perpres ini, setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

Perpres ini juga menegaskan, bahwa pemberi kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan dalam jabatan yang sama, paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan pemberi kerja TKA pertama. Adapun jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Perpres juga menegaskan, setiap pemberi kerja TKA harus memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan sedikitnya memuat: a. alasan penggunaan TKA; b. jabatan dan/atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan; c. jangka waktu penggunaan TKA; dan d. penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.

Pemberi Kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA yang merupakan: a. pemegang saham yang menjabat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Pemberi Kerja TKA; b. pegawai diplomatik dan konsuler pada perwakilan negara asing; atau c. TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah,” bunyi Pasal 10 ayat (1) Perpres ini. Selengkapnya Perpres TKA

Sesuai Perpres, pemberi kerja TKA wajib membayar dana kompensasi penggunaan TKA yang dipekerjakan setelah menerima notifikasi, dan dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh Menteri, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pembayaran dana kompensesi penggunaan TKA dan kewajiban memiliki RPTKA ini tidak diwajibkan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional yang mempekerjakan TKA.

Sebelum terbit Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, sebenarnya keberadaan TKA di Indonesia bukan fenomena baru. Keikutsertaan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan penanaman modal asing sebagai salah satu target pemerintah untuk mengenjot ekonomi nasional adalah beberapa faktor yang menyebabkan penambahan kuantitas TKA di Indonesia.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), melalui pengaturan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 49, telah memasukkan TKA sebagai bagian dari dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Rangkaian aturan di bidang ketenagakerjaan terkait TKA telah digulirkan sebagai pedoman dalam tataran pelaksana, antara lain Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Permenaker 16/2015) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 35 Tahun 2015 (Permenaker 35/2015),  Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing, Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping.

TKA didefinisikan dalam Pasal 1 angka (13) UU Ketenagakerjaan sebagai warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Adapun visa menurut Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Undang-Undang Keimigrasian) diberikan arti sebagai keterangan tertulis yang diberikan pejabat berwenang yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia atau dasar pemberian izin tinggal. Ada empat macam visa yang diakui dalam UU Keimigrasian, yakni visa diplomatik, visa dinas, visa kunjungan, dan visa tinggal terbatas. Visa untuk  pekerja masuk dalam lingkup visa tinggal terbatas.

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 keberadaan TKA memang diatur dengan cukup ketat, yakni melarang TKA unskill bekerja di Indonesia, kecuali yang memiliki keterampilan seperti tenaga ahli mesin teknologi tinggi, ahli hukum internasional, akuntansi internasional, dan lain-lain. Itu pun wajib dipersyaratkan TKA harus bisa berbahasa Indonesia, satu orang TKA didampingi 10 orang pekerja lokal, terjadi transfer of knowledge dan transfer of job.

Tapi, dengan terbitnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018, malah mempermudah masuknya TKA. Sebab ribuan buruh kasar TKA China jumlahnya mencapai berkali-kali lipat membanjiri Indonesia sehingga buruh lokal akan menjadi penonton di negerinya sendiri. Alih-alih ada Perpres, tidak ada Perpres saja buruh China sudah membanjiri Indonesia, di mana hal ini telah melanggar UU Nomor 13 tahun 2003.

Sebut saja sopir forklif di sebuah perusahaan investasi China yang memproduksi baja di daerah Pulogadung Jakarta, mereka bergaji kurang lebih 10 juta per bulan. Sedangkan pekerja Indonesia di perusahaan yang sama hanya bergaji 3,6 juta. Hanya sepertiga dari TKA China.

Memang, sejak akhir 2016, jumlah TKA di Indonesia saat ini mencapai 126 ribu pekerja atau naik 70%. Angka tersebut merupakan yang tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. TKA di Indonesia didominasi oleh pekerja asal Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat dan Singapura.

Data izin mempekerjakan tenaga asing Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan, pekerja asal Negeri Sakura (Jepang) periode Januari-November 2016 mencapai 12.490 orang atau sekitar 16,8 persen dari total TKA yang terdaftar di Indonesia sebanyak 74.183 pekerja. Hal ini menyusul kedatangan Perdana Menteri Shinzo Abe ke Indonesia pada 15-16 Januari 2016 dengan membawa para CEO perusahaan Jepang. Dalam rangka berkontribusi untuk pembangunan daerah di Indonesia, PM Abe menciptakan kesempatan bisnis senilai 74 miliar yen di bidang irigasi dan konversi pantai.

Sedangkan untuk TKA asal China menjadi yang terbesar, yaitu berjumlah 21.271 pekerja atau sekitar 28,7 persen. Besarnya transaksi perdagangan Indonesia-China serta banyaknya bantuan maupun kerja sama antar kedua negara membuat pekerja dari Negeri Tirai Bambu membanjiri TKA di Indonesia. Periode Januari-November 2016, jumlah tenaga kerja asing dari China meningkat 21,44 persen dari posisi akhir 2015. Adapun TKA asal Korea Selatan menjadi yang terbesar ketiga dengan jumlah 8.424 pekerja atau sekitar 11.4 persen.

Berikutnya TKA dari Singapura mencatat kenaikan tertinggi sepanjang 2016, yaitu sebesar 40 persen menjadi 1.748 pekerja. Adapun jumlah tenaga kerja asing dari Thailand menurun paling besar sebesar 32,7 persen menjadi 2.394 pekerja.

Masuknya aliran investasi asing ke Indonesia, terutama dari Tiongkok yang diikuti tenaga kerja asing merupakan bentuk ketidakpercayaan investor mancanegara pada tenaga lokal. Mereka memilih membawa pekerja dari negara asalnya untuk memantau dan menjalankan pekerjaan terkait pelaksanaan investasinya.

Pelonggaran regulasi bagi TKA yang bekerja di Indonesia sebetulnya belum menyelesaikan persoalan rumitnya penyelesaian izin bekerja TKA di dalam negeri. Pasalnya keberadaan TKA masih terkait dengan sejumlah aturan perundang-undangan lainnya, seperti UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Keimigrasian, UU Kependudukan. Kehadiran Perpres No 20 Tahun 2018 justru tidak menyelesaikan masalah.

Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan mempermudah izin TKA melalui penerbitan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 adalah pengingkaran dan menciderai konstitusi dan berpotensi presiden melanggar UUD 1945.

Sebetulnya kekayaan alam Indonesia sangat melimpah, jika pengelolaan SDA dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh. Indonesia tidak perlu mengundang investor asing untuk mengeruk SDA Indonesia. Terlebih, membiarkan para investor mendikte kemauan mereka kepada Indonesia. Ini sama saja menjadikan diri Indonesia sebagai jajahan bagi negara-negara investor.

Kebijakan pemerintah memperlancar investasi asing di Indonesia dengan menghapus syarat wajib bahasa Indonesia bagi TKA merupakan kebijakan yang akan membunuh tenaga kerja dalam negeri. Mereka akan tergeser dengan hadirnya TKA yang dipermudah aksesnya oleh pemerintah. Inilah ciri khas rezim neoliberalisme yang lebih mementingkan asing daripada rakyatnya sendiri.

Karena itu KSPI mendesak agar Perpres No 20 Tahun 2018 dicabut karena mengancam tenaga kerja lokal yang akan kehilangan kesempatan kerja. Selain itu TKA yang masuk harus skill workers. Mereka yang unskhil workers harus dilarang, terutama buruh kasar dari China. Pemerintah wajib mematuhi ketentuan UU No 13 Tahun 2003 yang berkaitan dengan TKA, bukan lantas membuat peraturan sendiri. Terakhir, mendesak DPR membentuk Pansus TKA (tidak hanya Panja) yang melibatkan antara lain Komisi IX, Komisi III, dan Komisi I. Karena jika banyak buruh kasar yang masuk akan menjadi ancaman bagi kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here