Beginilah Cara Direksi Jasindo Menggangsir Kas Perusahaan?

0
360
Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) Budi Tjahjono ditahan KPK dan diperpanjang masa penahanannya terkait kejahatan klaim fiktif saat dirinya menjabat sebagai Dirut PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo).

Nusantara.news, Jakarta – Citra Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai ‘sapi perahan’ ternyata hingga kini masih terjadi. Kasus teranyar adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) digangsir keuangannya oleh diresksinya sendiri lewat mekanisme klaim fiktif.

Kalau ada yang bilang BUMN adalah pos yang basah, ada benarnya juga. Sebab itu banyak fenomena BUMN yang banyak mengerjakan proyek, bahkan proyek raksasa, tapi BUMN bersangkutan bertahun-tahun kinerja keuangannya merugi terus. Patut dicurigai ada sesuai dalam manajemen BUMN bersangkutan.

Hal ini juga terjadi di Jasindo, yakni asuransi papan atas yang mengkafer penutupan asuransi minyak dan gas. Berulang kali Jasindo diisukan kasus tak sedap, namun selalu lolos. Kali ini sepertinya tak ada ampun lagi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar mencecar pelaku kejahatan di dunia asuransi (crime insurane) tersebut.

Awal Mei 2018 merupakan hari-hari yang panas buat Budi Tjahjono, mantan Dirut Jasindo. Karena saat itu dirinya yang sedang asing-asiknya menjabat sebagai Dirut PT Asuransi Kredit Indonesia (Aksrindo) di tetapkan sebagai tersangka kasus klaim fiktif.

Jasindo merupakan perusahaan asuransu umum (general insurance) dengan core business dibidang penutupan asuransi korporat. Sebagai asuransi papan atas, Jasindo mengkafer asuransi kebakaran, pesawat dan ruang angkasa, engineering, migas, kecelakaan diri, rangka kapal, pengangkutan, keuangan dan asuransi aneka.

Nah dalam penetapan Budi sebagai tersangka terkait penutupan asuransi migas. Budi dijadikan tersangka oleh KPK diduga terkait pembayaran kepada dua agen dalam penutupan asuransi minyak dan gas di BP Migas atas kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2009-2012 dan 2012-2014.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Budi memerintahkan bawahannya untuk menyewa dua agen dalam dua pengadaan asuransi yang dilakukan BP Migas. Jasindo kemudian membayar dua agen tersebut sebesar Rp15 miliar. Rinciannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp8,4 miliar dan U$$767 ribu. Tapi dengan kurs saat ini, nilai kerugian itu melonjak menjadi Rp19,59 miliar.

Padahal, PT Jasindo yang merupakan BUMN itu sedianya tidak perlu menyewa agen dalam mengikuti kegiatan tender. Sebab, proses tender dilaksanakan secara terbuka. KPK menilai bayaran terhadap dua agen yang ditunjuk Jasindo tersebut sebagai kerugian keuangan negara.

Kedua agen dimaksud diduga Kiagus Emil Fahmy Cornain dari pihak swasta dan Supomo Hidjazie selaku Direktur PT Bravo Delta Persada (tahun 2008-2012 Agen Asuransi Jasindo). Kasus ini sebenarnya sudah pernah diramaikan oleh media sejak 2012, namun Budi rupanya cukup sakti lewat jaringannya di jajaran aparat hukum. Namun belakangan jaringannya sudah mulai melemah, ada yang pensiun, meninggal, dan ada juga yang memutus jejaring, sehingga posisinya melemah dan itu sebabnya dengan mudah dicokok oleh KPK.

Gedung PT Asuransi Jasa Indonesia menjadi saksi bisu sejumlah kejahatan asuransi.

Selain itu, ungkap Febri, ada indikasi aliran dana yang diberikan kepada agen juga mengalir kembali ke beberapa pejabat Jasindo. “Fee komisi alasannya dianggap berjasa proses lelang di BP migas namun diduga komisi tersebut juga diduga mengalir ke pejabat di Jasindo,” demikian ungkap pejabat KPK itu.

Febri menambahkan, dalam proyek itu Jasindo merupakan ketua konsorsium dengan keanggotan yang terdiri dari PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia selaku ketua dua konsorsium, PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Astra Buana, ASEI, dan PT Adira Dinamika.

Atas perbuatan itu, Budi Tjahjono disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atas tudingan KPK tersebut, Kementerian BUMN langsung memberhentikan Budi dari jabatannya sebagai Dirut Askrindo. Boleh jadi di Askrindo, Budi juga sudah menjejakkan kejahatan asuransi yang baru, makanya ia segera dicopot dari perusahaan asuransi kredit tersebut.

Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, menegaskan Kementerian BUMN tidak akan menolerir setiap kegiatan melanggar hukum dalam operasional BUMN saat memberikan pelayanan kepada publik.

“Pelanggaran hukum tersebut tidak sesuai dengan rencana besar Kementerian BUMN untuk membangun BUMN sebagai agen pembangunan dan nawacita. Segala perbuatan yang menyalahgunakan jabatan mencederai mimpi BUMN dan menyimpang dari salah satu kriteria utama pimpinan BUMN yaitu memimpin dengan hati untuk rakyat Indonesia,” tegas Gatot.

Kementerian BUMN berkomitmen menerapkan zero tolerance terhadap segala kasus korupsi dan telah memberhentikan Budi sebagai Direktur Utama Askrindo.

Kementerian BUMN juga meminta Jasindo untuk melakukan audit investigasi lebih lanjut terhadap penutupan asuransi minyak dan gas pada BP Migas-KKKS tahun 2010-2012 dan tahun 2012-2014 yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp19,59 miliar.

Gatot berharap kasus ini menjadi pembelajaran kepada semua pimpinan maupun karyawan BUMN untuk selalu menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan tugas.

“Selaku perusahaan milik negara, pada hakekatnya tugas yang diemban BUMN adalah amanah dari rakyat. Untuk itu seluruh Komisaris Utama dan Direktur Utama BUMN wajib menghindari perbuatan tidak terpuji dan kegiatan melanggar hukum. BUMN juga harus terus menerapkan praktik GCG secara konsisten dan berkesinambungan serta melakukan pengawasan kepada seluruh jajarannya untuk menghindari praktik pelanggaran hukum dalam menjalankan tugas,” demikian Gatot.

Siap Budi Tjahjono?

Budi Tjahjono sebenarnya seorang pejabat karir yang tumbuh dan berkembang di Jasindo. Ia sempat menjadi Kadiv Humas Jasindo, lalu menjadi Direktur dan pada 2010 diangkat sebagai Dirut Jasindo oleh Kementerian BUMN.

Budi sendiri mulai ditahan oleh KPK sejak 16 Juli 2018. Kemudian KPK melakukan perpanjangan penahanan untuk tersangka mantan Dirut Jasindo itu selama 40 hari dimulai tanggal 5 Agustus 2018 hingga 13 September 2018.

Febri mengatakan, penyidik KPK juga memeriksa Kepala Sub Divisi Akuntansi Umum Divisi Akuntansi dan Anggaran PT Jasindo, Tri Yulprianto. Dia merupakan Koordinator Keuangan Oil and Gas pada Divisi Akuntansi dan Anggaran Tahun 2010-2013.

Tri Yulprianto diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Tjahjono. KPK, kata Febri, terus mengonfirmasi pengetahuan saksi terkait dengan mekanisme pembayaran agen. Dalam kasus ini, Budi diduga memerintahkan bawahannya untuk menyewa dua agen dalam dua pengadaan asuransi yang dilakukan BP Migas.

Persoalan asuransi nasional karena dianggap rendahnya kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni hanya 2%. Konitribusi industri perbankan sudah mencapai 21%.

Bandingkan dengan di luar negeri, kontribusi industri asuransi terhadap PDB sudah lumayan besar. Katakanlah Malaysia sudah 12%, Singapura, China dan Jepang sudah di atas 20%, Inggris bahkan mencapai 40%.

Meskipun kontribusi terhadap PDB kecil, namun pasar asuransi di Indonesia terbilang besar. Itu sebabnya asing berebut masuk dan berebut pasar di industri asuransi nasional. Setiap aspek kehidupan dan ekonomi selalu bersentuhan dgn asuransi.

Pertumbuhan belanja asuransi oleh sejumlah BUMN pun setiap tahun meningkat. Pada saat kasus Jasindo berlangsung, estimasi kapitalisasi premi asuransi lebih dari Rp7 triliunm, itu diluar premi dari bank-bank BUMN. Portofolio premi asuransi dari bank-bank BUMN hampir sama dengan premi BUMN lain yaitu lebih dari Rp7 triliun per tahun.

Premi dari bank-bank BUMN ini umumnya berasal dari premi risiko pertanggungan agunan kredit nasabah, asuransi jiwa debitur, tabungan dan lainnya. Berbeda dengan anggaran premi asuransi BUMN yang bersumber dari kas BUMN itu sendiri, premi asuransi perbankan (BUMN) bersumber dari nasabahnya.

Meski pun demikian, karena pemungut premi asuransi para nasabah tersebut adalah bank-bank BUMN, maka penyimpangannya juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Kejahatan yang biasa dilakukan di industri asuransi mulai dari mark up premi, discount atau komisi illegal, pertanggungan fiktif sampai dengan investasi fiktif.

Modus yang paling konvensional dan sampai sekarang mayoritas terjadi adalah melalui pembayaran komisi asuransi fiktif. Komisi asuransi atau brokerage atau diskon sebenarnya secara hukum adalah sah dan legal, berlaku universal di seluruh dunia. Komisi, brokerage, diskon ini jadi tindak pidana korupsi jika ada kesengajaan menikmati komisi asuransi yang merugikan keuangan negara.

Contoh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membayar premi asuransi untuk pertanggungan aset tahun 2012 sebesar Rp500 milyar kepada Jasindo. Lalu oknum direksi Jasindo merekayasa keterlibatan broker asuransi untuk maksud bisa mengeluarkan atau membayar komisi asuransi ke oknum PLN.

Rekayasa keterlibatan perusahaan broker asuransi selalu terjadi di Jasindo. Lalu Jasindo seolah-olah membayar komisi 15% hingga 30% ke PLN. Dari kas Jasindo kemudian dikeluarkan pembayaran komisi rekening broker asuransi. Misalkan Rp150 miliar. Uang inilah yang jadi bancakan bersama.

Akibat rekayasa peran broker pada penutupan asuransi PLN ini saja, misalnya, negara dirugikan hingga Rp150 milyar per tahun. Itu sebabanya kalau KPK baru memproses modus klaim fiktif senilai Rp15 miliar, diduga baru puncak dari gunung es persoalan kejahatan asuransi di Jasindo.

Kemungkinan besar akan terungkap modus-modus korupsi lainnya yang membuat Jasindo menjadi perusahaan asuransi besar yang tak pernah meraksasa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here