Beginilah Regulasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

0
138
Ritel Modern bersandingan (Sumber: ImGrid)

Nusantara.news, Kota Malang – Dunia Usaha, Perindustrian, Perdagangan perlu diatur dan dikendalikan. Itulah fungsi dari adanya negara atau pemerintah. Sebagai stabilitator ekonomi masyarakat.

Dengan demikian pekerja dan majikan bisa saling menghidupi satu dengan yang lainnya. Begitu juga antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya. Untuk itu perlu regulasi yang mengatur hak dan kewajiban, baik itu majikan maupun pekerja sehingga ada pedoman dalam menangani konflik perburuhan atau konflik di antara pelaku usaha.

Untuk itu, legislatif bersama eksekutif di Kota Malang saat ini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Perda No 8/2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.  Panitia Khusus (Pansus) Raperda itu pun telah terbentuk.  Pembahasan rancangan regulasi itu saat ini mulai masuk tahap awal penyusunan.

Ketua DPRD Kota Malang Drs Abdul Hakim mengungkapkan, ada sejumlah usulan penting yang diajukan. satu di antaranya perlu tambahan pasal tentang pembatasan toko modern.

“Adanya tambahan pasal tentang pembatasan jumlah toko modern di masing-masing kelurahan dan kecamatan, agar bisa seimbang modern tradisional. Juga keberadaan yang modern tidak menggerus yang tradisional,” paparnya kepada wartawan saat ditemui di gedung DPRD Kota Malang, (19/12/2017).

Ia mempertahankan dan mempertimbangkan tradisional karena merupakan budaya yang erat dari masyarakat Indonesia. “pasar tradisional menjadi salah satu wujud budaya kita. Budaya tawar menawar, keakraban penjual pembeli dan lainnya. Jika yang bermasalah itu tempatnya kotor bukan ditiadakan pasar tradisional namun dibenahi,” tandas Hakim.

Selain itu, pihak legislatif menghimbau kepada pemkot untuk menggalakkan pemberdayaan masyarakat setempat. Untuk itu Pemkot Malang dapat mengalokasikan dana hibah untuk pembentukan usaha masyarakat.

Pihaknya bersama tim Pansus telah berkonsultasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), belum lama ini. Gayung bersambut, Kemendag mendukung usulan tambahan pasal tersebut.

“Kami diskusi soal ini. Responnya bagus, Kementerian mendukung karena aturannya memang bisa didirikan tempat usaha menggunakan APBD. Sekarang tinggal kembali kepada Kepala Daerah bagaimana,” pungkasnya.

Hakim menegaskan, legislatif tidak bermaksud melarang masuknya investasi. Melainkan, pihaknya ingin mengatur agar keberadaan toko modern tertata. Di sisi lain, masyarakat juga mampu berdiri di kaki sendiri (berdikari) sebagaimana konsep Tri Sakti yang dicetuskan Bung Karno. Hanya saja, sampai saat ini usulan tersebut belum masuk dalam Raperda.

“Yang jelas harus ada pembatasan. Tapi tetap tidak melarang investasi, hanya perlu ditata pemilik modal kecil dan modal besar bisa saling mengisi bukan malah menjatuhkan dan melemahkan satu sama lain,” jelas Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Malang.

Keberadaan regulasi itu tidak lepas dari amanat Undang-undang (UU) nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hal ini menjadi perhatian Dinas Perdagangan Kota Malang, terutama untuk para pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) berkaitan dengan aspek perizinan. Dinas Perdagangan menyerukan agar setiap UMKM segera mengurus perizinan usahanya.

Di sisi lain, digodoknya Raperda Perubahan Perda Kota Malang No 8/2010 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan disorot warga. Langkah yang diambil eksekutif bersama legislatif dinilai bukan solusi menyelesaikan carut-marut toko modern di Kota Malang.

Koordinator Aliansi Anti Toko Modern Ilegal (AATMI) Kota Malang, Soetopo Dewangga, menilai, eksekutif dan legislatif hanya mampu ‘berternak’ Perda. Sebab, Kota Malang telah memiliki Perda No 1/2014 tentang Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

“Bagaimana dengan Perda itu? Eksekutif dan legislatif hanya bisa ternak Perda, tapi mandul dalam pelaksanaannya. Percuma punya segudang Perda tapi minim pelaksanaaanya,” tegasnya.

Pihaknya pun mendesak ada pertanggungjawaban dan evaluasi atas pelaksanaan regulasi yang telah ada. Sebagaimana sempat ramai diberitakan beberapa waktu lalu, ia menilai Perda No 1/2014 disebut-sebut sebagai simbol amburadulnya sistem penegakkan Perda Kota Malang terkait tata kelola toko modern.

“Perda itu harus dipertanggungjawabkan. Selain itu bagaimana evaluasi pelaksanaannya? Uang rakyat dipakai ratusan juta untuk menghasilkan Perda itu, dan cacat tidak jelas nasibnya serta minim implementasinya, itu harus dipertanggungjawabkan,” tutup Soetopo.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here