Bela Novanto, Surat Fadli Zon ke KPK Diduga Kuat Ilegal

0
182

Nusantara.news, Jakarta – Surat yang ditandatangani Wakil Ketua DPR Fadli Zon ke KPK adalah kali kedua. Yang pertama adalah surat permohonan kepada Konsulat Jenderal RI (KJRI) di New York untuk menyediakan fasilitas dan pendampingan terhadap putrinya Shafa Sabila Fadli yang akan melakukan perjalanan ke New York, Amerika Serikat untuk mengikuti Stagedoor Manor 2016 tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2016. Untuk surat yang pertama, Fadli Zon sudah meminta maaf dan berjanji mengganti uang bensin KJRI. Sementara surat yang kedua, Fadli Zon masih ngeles membela diri.

Arogansi Kekuasaan

Sebagai salah seorang Wakil Ketua DPR dari sebuah partai sekelas Gerindra, Fadli Zon seharusnya lebih memahami hal-hal yang terkait dengan DPR, baik tentang tugas dan fungsi DPR sebagaimana tertuang dalam UU MD3, Peraturan DPR tentang Tata Tertib maupun tentang Kode Etik DPR.

Sebagai unsur pimpinan, maka pemahaman itu seharusnya tidak sekadar substansinya, tetapi juga filosofinya. Sebab dengan begitu dia bisa fasih dalam memimpin sidang, saat memberikan keterangan pers, dan tuntas dalam berlaku tindak.

Dengan memahami substansi dan filosofi tugas, fungsi, tata tertib dan kode etik DPR, dia juga akan mampu membedakan secara tegas dan jernih, kapan dia bertindak sebagai pribadi dan kapan dia bertindak sebagai wakil ketua atau anggota DPR.

Dengan pemahaman itu pula, seorang Fadli Zon atau siapa pun anggota DPR akan bisa membedakan secara tegas mana tugas sebagai anggota DPR dan mana tugas sebagai pribadi, mana tugas yang diemban dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara dan mana tugas yang harus dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi.

Apakah mungkin seorang Fadli Zon yang top dan dikenal sebagai salah seorang anggota DPR yang vokal, tidak mengerti dan tidak atau kurang memahami UU MD3, tata tertib dan Kode Etik DPR?

Agak tidak masuk di akal kalau dikatakan dia tidak mengerti dan memahami hal-hal yang disebutkan di atas. Tetapi, kalau dikatakan dia mengerti dan memahami, mengapa ada dua surat yang bernada seperti itu? Mengapa ada surat ke KJRI terkait putrinya dan surat ke KPK terkait Setya Novanto?

Terkait surat ke KJRI New York itu misalnya, Fadli mengatakan tidak pernah meminta Sekretariat Jenderal DPR untuk membuat surat permohonan penyediaan fasilitas dan pendampingan terkait kegiatan putrinya selama di New York. Fadli mengklaim hanya meminta kepada staf sekretariat untuk menyampaikan pemberitahuan kepada KJRI New York tentang kegiatan putrinya di New York dalam Stagedoor Manor Camp 2016 dari 12 Juni-12 Juli 2016.

Pertanyaannya, mengapa mesti dia meminta staf sekretariat DPR yang memberitahukan? Mengapa pemberitahuan itu ditujukan kepada KJRI kalau hal itu tidak terkait dengan tugas kenegaraan? Apakah ini indikasi arogansi kekuasaan, di mana kekuasaan yang melekat pada lembaga DPR ditafsirkan melekat pada diri sendiri juga?

Tentang surat ke KJRI itu Fadli sudah meminta maaf dan bersedia mengganti uang bensin KJRI.

Sementara terkait suratnya ke KPK, Fadli masih ngeles. Soal tanda tangan Fadli mengakui.  “Iya (ditandatangani). Kan saya bidang hukum pasti melalui saya. Jadi kan itu ditembuskan,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/9 2017).

Surat itu berisi permohonan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto hingga proses praperadilan berakhir. Surat tersebut dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Sekjen DPR Hany Tahapary.

Alasan Fadli mengirim surat itu adalah karena surat tersebut merupakan bagian dari aspirasi Ketua DPR RI Setya Novanto selaku masyarakat. “Ini surat aspirasi biasa semua masyarakat juga bisa, kita kan meneruskan aspirasi. Saya meneruskan aspirasi yang isinya sesuai yang ada di dalam surat,” tutur Fadli Zon.

Surat Ilegal?

Foto Fadli Zon, Setya Novanto dan Donald Trump pernah viral di Indonesia. Foto itu adalah jepretan saat Trump masih sebagai kandidat Presiden AS. Foto itu memperlihatkan hubungan Fadli dengan Setya Novanto.  Tetapi fokus bukan pada foto itu, melainkan pada kasus surat Fadli ke KPK yang diduga ilegal karena diduga melanggar sejumlah ketentuan yang menjadi koridor aktivitas anggota DPR.

Koridor itu antara lain adalah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor  1 tahun 2014 tentang Tata Tertib. Tentang surat, diatur dalam peraturan ini. Tentang surat, Peraturan Nomor  1 tahun 2014 tentang Tata ini malah mengaturnya dalam sejumlah pasal. Pada Pasal 312 ayat (1) disebutkan, Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR.  tentang hal ini tidak ada masalah karena surat yang diteken Fadli itu memang dikirim melalui Sekretariat Jenderal DPR.

Pada ayat  (2) disebutkan, Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua surat keluar dicatat dan diberi nomor agenda.  Tentang hal ini mungkin juga tidak ada masalah, karena mungkin sudah dilakukan pencatatan.

Tetapi pada ayat (3) disebutkan, Sekretariat Jenderal DPR menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPR yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.  Dan pada ayat (4) disebutkan, Dalam hal pimpinan DPR memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak dan dibagikan kepada seluruh Anggota.

Pertanyaannya, apakah surat tersebut disertai tembusan kepada pihak-pihak yang disebutkan pada ayat (3) dan (4)?

Fadli Zon mengemukakan, mengirim surat itu adalah karena surat tersebut merupakan bagian dari aspirasi Ketua DPR RI Setya Novanto selaku masyarakat. “Ini surat aspirasi biasa semua masyarakat juga bisa, kita kan meneruskan aspirasi. Saya meneruskan aspirasi yang isinya sesuai yang ada di dalam surat,” tutur Fadli Zon.

Tentang aspirasi masayarakat ini juga ada koridornya sebagaimana diatur pada  Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Pasal ini menyebutkan sejumlah kewajiban anggota DPR. Pada huruf (i) disebutkan,  menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;  Alasan Fadli jelas tidak merujuk pada pasal 81 hurf (i) ini. Yang dirujuk Fadli tampaknya adalah pasal 81 huruf (j) berbunyi, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Pertanyaannya, apakah ada surat pengaduan dari Setya Novanto sebagai anggota masyarakat seperti dikemukakan Fadli. Kalau tidak ada, surat pimpinan DPR kepada KPK yang diteken Fadli itu merupakan inisiatif pribadi.

Tetapi surat itu diberitakan ada. Dalam pemberitaan disebutkan, sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto meminta Pimpinan DPR untuk menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaannya. Novanto berharap, agar Pimpinan DPR meminta KPK menunda pemeriksaan terhadap Ketua Umum Partai Golkar tersebut hingga praperadilan usai.

Pertanyaannya, mengapa Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto tidak tahu mengenai surat itu? Bukankah pimpinan DPR itu bersifat kolektif kolegial?

Fadli mengklaim, meneken surat itu atas sepengetahuan pimpinan yang lain termasuk Agus Hermanto. Ia beralasan meneken surat itu untuk menyampaikan aspirasi dari para pimpinan DPR. “Ya (tanda tangan) meneruskan aspirasi saja. Jadi permintaan pak Novanto. Diketahui (pimpinan lain) meneruskan. Suratnya juga dibacakan,’ ujar Fadli.

Kalau suratnya dibacakan, mengapa Agus mengatakan tidak tahu menahu? Menurut Agus, seharusnya, segala urusan surat menyurat yang berkaitan dengan urusan legislatif dikoordinasikan dengan seluruh pimpinan.

Siapa yang bohong dalam hal ini? Pasal 312 ayat (4) Tata Tertib DPR menyebutkan, Sekretariat Jenderal DPR menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan DPR yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.

Berdasarkan hal ini, maka Agus Hermanto setidaknya mengetahui surat itu melalui tembusan. Tetapi pengakuan Agus, dirinya tidak tahu menahu surat itu. Jadi jangankan menerima tembusan, atau diajak rapat, Agus bahkan tidak tahu mengnenai  surat itu.

 

Melanggar UU MD 3, Tata Tertib dan Kode Etik DPR

Surat yang diteken Fadli Zon dan dikirimkan kepada KPK  penting diselidiki. Sebab, ichwal surat itu terkait dengan korupsi, suatu hal yang menjadi sorotan masyarakat. Figur yang terkait adalah Setya Novanto, Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan korupsi kasus e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

Kasus e-KTP itu sendiri merupakan kasus hukum tetapi memanaskan suhu politik, termasuk mewacanakan pembekuan KPK.

Oleh sebab itu surat itu harus diselidiki secara tuntas. Jika Agus Hermanto benar, maka surat yang diteken Fadli itu merupakan inisiatif pribadi Fadli dengan mengatasnamakan lembaga DPR. Ini berarti ada abuse of power.

Jika surat itu inisiatif pribadi, maka Fadli bisa didakwa telah melanggar sejumlah aturan. Fadli bisa didakwa melanggar Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 huruf (d). Berbunyi, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; Melanggar Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3  huruf (g). menaati tata tertib dan kode etik; dan melanggar Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 huruf (h), berbunyi,  menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain;

Fadli juga dapat dituding melanggar Tata Tertib DPR terutama Pasal 316, berbunyi, Lambang DPR yang dibuat di atas kertas sebagai kop surat hanya digunakan untuk keperluan dinas DPR atau Anggota.

Pelangaran laina adalah Kode Etik DPR Pasal 6 ayat 5 dan Pasal 3 ayat 1. Pasal 6 ayat 5 berbunyi, anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk memengaruhi proses peradilan yang ditujukan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.

Sedangkan Pasal 3 ayat 1 berbunyi, anggota harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR baik di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR menurut pandangan etika dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Kode Etik Pasal 21 menyebutkan, anggota yang dinyatakan melanggar Kode Etik dikenai sanksi berupa: a.   sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis; b.   sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPR atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPR atau pimpinan alat kelengkapan DPR; atau c.   sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai Anggota. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here