Pertamina Dililit Utang (2)

Belajar dari Dwi Soetjipto Memangkas Utang Pertamina

0
154
Dwi Soetjipto saat menjelaskan bagaimana ia bisa mengatrol laba bersih dari Rp19 triliun menjadi Rp42 triliun pada 2017 di sela-sela ujian dan penganugerahan dirinya menjadi Pendekar Penuh di cabang pencak silat Perisai Diri.

Nusantara.news, Jakarta – PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan BUMN migas terbesar kini menghadapi menghadapi permasalahan serius, yakni laba bersihnya tergerus oleh utang jumbo. Adakah kita untuk membebaskan kembali Pertamina dari utang yang melilitnya?

Belajar dari Pak Tjip

Kondisi kinerja keuangan Pertamina yang kacau sebenarnya pernah terjadi saat Dwi Soetjipto diamanahkan memimpin BUMN migas tersebutpada 28 November 2014 hingga Februari 2017. Dalam masa 2 tahun 2 bulan tersebut, Pak Tjip, begitu biasa ia dipanggil, menggoreskan prestasi demi prestasi buat Pertamina.

Ketika masuk, Dwi mewarisi kondisi Pertamina yang sedang bermasalah, seperti turunnya harga minyak dunia dari kisaran US$100 per barrel menjadi US$40 per barel, ketergantungan kinerja Pertamina pada sektor hulu sehingga sektor hilir dan bisnis Pertamina yang mencakup banyak sektor usaha membuat pusing siapapun pemimpinnya. Terutama untuk memenuhi kebutuhan dolar AS yang besar setiap bulan, khususnya setiap akhir tahun.

Bahkan agar Pertamina dan PLN tidak memburu dollar di pasar terbuka, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dimasa itu memerintahkan bank-bank BUMN untuk memasok kebutuhan dollar kedua BUMN tersebut, jika tidak cukup sisanya mencari di pasar. Tentu saja diantara Pertamina dan PLN, kebutuhan dollar Pertamina jauh diatas PLN mengingat impor BBM yang rata-rata sebesar US$600 ribu barel per hari, jika harganya sekitar US$120 per barel, maka dibutuhkan US$72 juta per hari, atau per bulan butuh dollar US$2.160 milliar atau setara dengan Rp20 triliun per bulan.

Tingginya ketergantungan pada impor BBM serta lainnya, termasuk tentu saja impor barang modal untuk sektor hulu, geothermal dan lainnya, maka utang Pertamina melonjak drastis. Yang mengerikan tentu saja banyak dari utang tersebut yang sifatnya berjangka pendek. Mengapa hutang jangka pendek, bisa jadi adalah permintaan dari kreditur yang “kurang percaya” dengan prospek bisnis Pertamina sehingga amannya tentu saja mengucurkan utang jangka pendek.

Seperti dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR), semakin panjang tenor kredit tentu semakin ringan tekanan cicilan dari debitor, seiring kenaikan pendapatan debitor maka semakin lama debitur akan merasa semakin ringan mencicil rumah, dan tentunya bagi perbankan akan semakin besar margin bunga yang didapatkan.

Pasca diangkat sebagai Dirut Pertamina pada RUPS 28 November 2014, per Desember 2014 total saldo short term loan (trust receipt) Pertamina mencapai US$4,98 miliar atau setara dengan Rp60 triliun. Adapun komposisinya terdiri dari US$4,7 miliar di Pertamina sebagai induk dan US$0,28 miliar di anak usaha.

Dwi yang juga menyandang gelar Magister Keuangan, melakukan serangkaian financial engineerin” dan negoisasi serta merubah sistem keuangan di Pertamina sehingga pada Desember 2016 mampu menurunkan saldo short term loan menjadi hanya US$0,13 miliar atau sekitar Rp1,6 triliun. Itupun hutang jangka pendek US$0,13 miliar ada di anak usaha, karena di Pertamina selaku induk usaha sudah “nol” alias tidak punya utang jangka pendek.

Dapat dibayangkan lepasnya tekanan Pertamina dari kewajiban jangka pendek dari semula Rp60 triliun ke Rp1,6 triliun atau turun sekitar 97,3%. Maka dengan lepasnya Pertamina dari utang jangka pendek, banyak manfaat yang diperoleh pertama tentu saja penurunan risiko pinjaman yang diberikan perbankan.

Pembubaran Petral dan pengadaan melalui ISC Pertamina yang salah satunya adalah mengubah tata cara pembelian minyak dari menggunakan Letter of Credit (LC) ke barang tiba lalu dalam jangka waktu tertentu dibayar menjadikan Pertamina yang saat itu via Petral berutang jangka pendek ke Perbankan.

Cukup memutar BBM hasil impor kemudian hasilnya untuk membayar ke para supplier. Akibatnya Pertamina mudah memperoleh pinjaman dengan bunga yang sangat kompetitif, dampak positif lainnya tentu saja ruang untuk meminjam menjadi semakin besar sehingga memudahkan Pertamina untuk membiayai mega proyek sebagai upaya dukungan bagi upaya mewujudkan program kemandirian energi sebagaimana dicantumkan dalam Nawacita Jokowi.

Jadi tentu tidak benar rumor yang berkembang pasca pencopotan Dwi Soetjipto yang dikatakan dalam kepemimpinannya utang Pertamina membengkak. Konteks membengkak ini bisa bermakna ganda. Kinerja Pertamina turun-stagnan dengan utang membengkak tentu adalah bahaya. Tetapi dengan kinerja Pertamina yang moncer dengan utang yang membengkak untuk sebuah investasi, tentu adalah cara membangun perusahaan dengan baik. Dengan investasi yang terukur, maka kedepan pendapatan Pertamina akan berlipat ganda, sehingga bukan persoalan untuk mengembalikan pinjaman, karena tentunya keuntungan perusahaan juga berlipat ganda.

Dengan demikian, mengapa Pertamina sekarang memasuki era baru utang yang kembali membubung, sementara laba bersih terus merosot, menunjukkan leadership yang lemah. Pak Tjip sudah memperlihatkan sebuah kepemimpinan yang kuat sekaligus inovatif, sehingga mampu mengubah bencana utang menjadi peluang yang memperkuat kinera Pertamina.

Apalagi Nicke disebut-sebut sudah beberapa kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus penyuapan PLTU Riau-1, sehingga leadership-nya dipertanyakan.

Dengan ditunjuknya Dwi Soetjipto sebagai Kepala SKK Migas, maka peluangnya kembali membenahi Pertamina kembali terbuka. Terutama bagaimana membuat utang Pertamina kembali nol.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here