Solusi Ketimpangan Sosial (2)

Belajar dari Malaysia (Sang Sukarno Kecil)

2
362

Nusantara.news – Konsentrasi pasar yang dikuasai segelintir orang (konglomerat) memperlihatkan persoalan fundamental yang dihadapi sistem ekonomi Indonesia. Ketimpangan sosial berpotensi menjadi ancaman bagi stabilitas nasional. Jika terjadi kegaduhan politik seperti tahun 1998, etnis Cina di Indonesia sebagai “penguasa” ekonomi dan aset akan menjadi sasaran jarahan.

Hal ini sudah warisan sejak zaman Kolonial Belanda, dimana etnis Cina menjadi nomor dua setelah etnis Belanda, dan pribumi menjadi Inlander atau nomor tiga dalam strata sosial. Penguasaan ekonomi ini terus terjadi sampai era kemerdekaan dan era reformasi, bahkan sampai titik nadir.

Program Benteng dan Ginanjar Boys

Orde Lama pada era Prof. Soemito Djojohadikoesoemo (1951) pada Kabinet M. Natsir (Masyumi) telah berusaha beremansipasi ekonomi dengan Program Benteng untuk pembangunan ekonomi inklusif agar pedagang Indonesia dan Cina (yang saat itu menguasai distribusi) sejajar atau mampu mengimbangi. Setidaknya, Orde Lama berhasil melahirkan pengusaha sekelas Soedarpo (perkapalan), Bakrie (perkebunan), Dasaat (perdagangan), Pardede (tekstil), Kalla (perdagangan), Rahman Tamin (tekstil), Hasyim Ning (otomotif), dan Andi Sose (otomotif). Sebagian nama yang cukup dikenal sebagai pengusaha yang mengimbangi pengusaha-pengusaha etnis Cina kala itu.

Pada zaman Orde Baru, tahun 1990-an, Soeharto memerintahkan Mensesneg Soedharmono untuk merancang sistem ekonomi inklusif untuk mengejar ketimpangan sebagai ekses konglomerasi sehingga terjadi ketimpangan. Ginandjar Kartasasmita ditunjuk sebagai Menteri UPDN (Upaya Peningkatan Produksi Dalam Negeri) yang sekaligus membina pengusaha pribumi. Tercatat, Aburizal Bakrie, (Bakrie), Iman Taufik (Guna Nusa), Wiwoho Basuki (Tripatra), Sutrisno Bachir (Ikamuda), Agung Laksono (Hanusa), Bambang Yoga (Kresna Group), A.Latief (Pasaraya), Adi/Dali Tahir (telephone mobile Era Mobitel), Hidayat (properti), Arifin Panigoro (Medco), Fahmi Idris, dkk. (Kodel Group), Ponco Sutowo (Hilton, Bank Pacific), Surya Paloh (Media group/Indocater), Jusuf Kalla (Kalla Group), Arnold Baramuli (Poleko Group), dan lain-lain yang dikenal sebagai Ginanjar boys.

Walaupun programnya tidak sukses tapi sudah mengangkat nama-nama tersebut sebagai pengusaha tingkat nasional. Namun hal ini berakibat terjadinya persaingan dalam memimpin KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia. Pengusaha Cina dipimpin oleh Sofyan Wanandi (Gemala Grup) bersama kelompok konglomerat Prasetya Mulya (Jimbaran) ingin KADIN Indonesia bukan lagi domain pengusaha pribumi yang kala itu dipimpin oleh Aburizal Bakrie (Ical). Tepatnya, kepemimpinan Ical periode kedua, Soeharto kala itu memberi sinyal kepada Sofyan Wanandi cs. untuk berkuasa di KADIN Indonesia.

Ternyata Ical terpilih menjadi Ketua KADIN untuk kedua kalinya saat itu, dan pribumi tetap sampai saat ini dominan di kepengurusan KADIN Indonesia. Kepemimpinan Ical dilanjutkan oleh MS. Hidayat, lalu digantikan oleh Suryo Bambang Sulisto, dan saat ini dipimpin oleh Rosan Perkasa Roeslani. Buntutnya konglomerat kecewa, kemudian Sofyan Wanandi mendirikan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dan pengusaha pribumi mendirikan HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia), yang kala itu dipimpin oleh Iman Taufik.

The Malay Dilemma

Mahathir Mohammad (Sukarno kecil) adalah pahlawan bagi pribumi Malaysia, karena setelah menjadi Wakil Perdana Menteri (1971), dengan Program NEP (New Economic Policy), dinilai berjaya menciptakan pengusaha dan tenaga profesional menengah atas dari kelompok pribumi Malaysia. Perbaikan di dalam kekuatan ekonomi Melayu tampak nyata hasilnya. Pemerintah Malaysia, walau dikritik etnis Cina, tetap menjalankan politik diskriminatif yang menguntungkan etnis Melayu.

Perspektif wawasan 2020 adalah visi yang dirilis Mahathir Mohammad (1991) bahwa Malaysia akan menjadi negara maju pada tahun 2020. Bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang politik, sosial dan persatuan nasional di bawah partai UMNO. Selama 22 tahun kepemimpinannya, Mahathir telah mengubah wajah Malaysia, namun kemajuan ekonomi dinilai masih dibayang-bayangi politik diskriminatif.

Mahathir berpolitik ketika masih sangat muda (1959); dikenal berkat bukunya “The Malay Dilemma” yang dilarang oleh penguasa kala itu, Tunku Abdul Rahman. Ia menjadi mailstone pembaruan politik di Malaysia. Kemerdekaan Singapura (1957) dari negara bagian Malaysia membuat kaum Nasionalis di Malaysia berwaspada terhadap gerakan Cina di Malaysia, termasuk Mahathir Muda.

Puncaknya, terjadi kerusuhan ras antara etnis Cina dan Melayu yang meledak di tahun 1969, dimana Mahathir dan Anwar Ibrahim muda bahu-membahu untuk menegakkan keberadaan etnis Melayu sebagai pribumi menjadi tuan rumah di negeri sendiri dalam bidang politik dan ekonomi Malaysia. Mahathir dengan buku “The Malay Dilemma” menjadi tokoh pujaan kala itu, yang menempatkannya menjadi Wakil Perdana Menteri di tahun 1971. Semenjak itu, karir Mahathir cemerlang, sehingga pada tahun 1981 dia terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia.

NEP yang digagas dan gaya kepemimpinannya keluar dari pakem gaya Melayu yang santun dan biasa bicara terbuka, agak mirip Sukarno, sehingga “Barat” menganggap dia “Sukarno kecil”.

Politik Mahathir lepas dari hegemoni barat, sehingga Amerika Serikat (AS) tidak terlalu suka dengan kemandiriannya. Namun terbukti saat currency war 1997, Malaysia aman dari serangan USD (George Soros), dan ekonominya stabil.

New Economic Policy (NEP)

NEP yang dilaksanakan Malaysia selama 20 tahun sebagai reaksi keras atas konflik etnis Melayu dan Cina, juga bagaimana Lee Kuan Yew memperlakukan etnis Melayu di Singapura. Dalam program NEP pengusaha-pengusaha Cina dilarang masuk pada sektor-sektor strategis seperti perbankan, jasa keuangan, transportasi, dan telekomunikasi.

Walau NEP tidak sempurna, karena ada unsur KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) pada pejabat pribumi Melayu.

Artinya, dalam 25 tahun perusahaan pribumi meningkat 10 kali lipat (1.000%), etnis Cina meningkat 10%, dan asing turun 36%. Kebijakan ini tentu tidak memuaskan sektor swasta dan asing.

Perdana Menteri Najib Razak mengganti NEP dengan NEM (New Economic Model), mulai kendur dengan kebijakan diskriminatif terhadap non-Melayu karena dianggap tidak sesuai dengan kaidah pasar bebas (liberalisasi ekonomi) dan globalisasi.

Bagaimanapun kegagalan mengatasi sejumlah masalah tidak berhasil mencegah pelarian modal, jadi berindikasi akan menimbulkan instabilitas di Malaysia.

Malaysia dengan NEP-nya berhasil mengangkat pembangunan etnis Melayu, karena: Pertama, membeli semua perusahaan Asing khususnya perusahaan Inggris; Kedua, meningkatkan SDM (Sumber Daya Manusia) khususnya etnis Melayu; Ketiga, modernisasi di bidang pertanian yang mayoritas mata pencaharian etnis Melayu sebagai pembangunan ekonomi inklusif; Keempat, membangun infrastruktur jalan tol untuk konektivitas agar harga dan distribusi barang terjangkau; dan Kelima, Mahathir membuat program “Demi Kebanggaan Nasional”, seperti mobil Proton (kebanggaan Malaysia).

Program SDM di bidang luar angkasa, membangun Twin Tower dari Petronas yang menjadi ikon Kuala Lumpur.

Pada tahun 2002, setelah 22 tahun berkuasa, Sukarno kecil mundur, dilanjutkan oleh Perdana Menteri Najib Razak sebagai penerusnya di Partai UMNO.

Lima tahun terakhir, Mahathir sering berbeda pendapat dengan Najib, sehingga protesnya dilahirkan dengan turun ke jalan sebagai protes keras kebijakan Najib (NEM) yang menyimpang dari garis NEP.

Apapun, Mahathir telah membawa ekonomi Malaysia yang menempatkan etnis Melayu (pribumi) sebagai tuan rumah di negara sendiri. Alangkah wajarnya jika dari sudut pandang nasionalisme dan kebangsaan jika pribumi diprioritaskan, karena jika tidak diskriminatif persaingan menjadi tidak seimbang. Proteksi kepada yang kecil merupakan ekonomi yang berkeadilan sosial. Kita berharap ekonomi Indonesia juga protektif terhadap pribumi, sesuai sila ke-lima Pancasila. Mahathir bisa, seharusnya Indonesia juga bisa.

Satu persen (1%) konglomerat menguasai 49% aset nasional, bahkan yang lebih tragis adalah aset 4 orang terkaya sama dengan aset 100 juta orang miskin di Indonesia. Hal ini sudah cukup meyakinkan kita bahwa setelah redistribusi aset dan akses perbankan, UKM harus digenjot dengan program khusus semacam NEP di Malaysia. Indonesia harus berani memilih pertanian dan kelautan sebagai pembangunan ekonomi inklusif.

Setelah itu baru digencarkan pendidikan vokasional secara intensif dan terukur. Dengan demikian barulah bonus demografi akan menjadi berkah. Jika tidak disiapkan, justru sebaliknya bonus demografi bukan menjadi bonus tapi musibah. Angkatan kerja yang begitu besar tidak diikuti oleh ketersediaan lapangan kerja justru akan menjadi bom waktu.

Konglomerasi kita lihat di Indonesia tidak berhasil membangun kelas menengah baru, karena kebijakan diskriminatif dari perusahaan konglomerat yang lebih memprioritaskan etnis Cina di posisi strategis, dan pribumi tetap prioritas kedua. Konglomerat memiliki kekuatan politik yang mampu memesan kebijakan publik, dan mengkondisikan opini publik untuk kepentingan ekonomi. Mereka bahkan bisa menciptakan kondisi mendikte kemauannya untuk eksistensi dan pengembangan korporasinya.

Pemerintah diharapkan independen dan adil, jangan berpihak pada establishment yang cenderung menjadi oligarki politik bersama DPR dan Pemerintah. Pada gilirannya, ketimpangan tidak akan dapat (diatasi oleh diktator yang berjiwa baik sekalipun), karena kebijakan pro pasar melalui undang-undang dan produk hukum turunannya telah menjadi platform bisnis yang mengakar di Indonesia. Redistribusi aset adalah langkah awal sehingga petani dapat memiliki akses ke perbankan, lalu pendidikan vokasional dilakukan secara intensif.

Langkah strategis berikutnya adalah penciptaan ekonomi inklusif yang memihak UKM agar bisa kompetitif.

Pertanian dan Kelautan harus menjadi pilihan sektor pembangunan ekonomi inklusif. Keberhasilan Soeharto (Orde Baru) dalam menyejahterakan masyarakat karena perhatiannya pada sektor pertanian. Kebijakan subsidi sembako dengan keberadaan Bulog, subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) dan Energi adalah solusi Orde Baru untuk menjaga agar petani yang merupakan 65% rakyat Indonesia terjaga dari jebakan kemiskinan.

Setelah subsidi dicabut (era Reformasi), banyak petani yang tergelincir ke garis kemiskinan, dan menurunkan peringkat Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia.

Prinsipnya, Mahathir di Malaysia berhasil karena berani mengambil risiko untuk kebijakan yang sangat tidak populer waktu itu (1991). Namun, dia meyakini bahwa kebijakan diskriminatif harus diambil agar pengusaha pribumi (Melayu) sejajar bersaing dengan pengusaha Cina di Malaysia. Semua didasari oleh rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air, yang seharusnya juga dimiliki oleh pemimpin nasional kita. []

2 KOMENTAR

  1. Saya salut kpd Mahathir Mohamad. Ia pemimpin yang sukses, tetapi dia juga berkhianat kpd Anwar Ibrahim. Hukum karma berlaku, Sekarang Datok MM dilecehkan NTR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here