Belajarlah dari Tentara

0
131

PROSES pergantian Panglima TNI kali ini bagai epos atau wiracarita pendek yang alurnya cepat tapi padat. Seluruh rangkaiannya hanya memakan waktu enam hari. Presiden Joko Widodo menerbitkan surat bernomor R-54/Pres/12/2017 yang bersifat “segera” tertanggal 3 Desember 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI kepada DPR. Keesokan harinya, surat yang mengusulkan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI sudah diterima Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Tanggal 6 Desember, DPR langsung menggelar uji kelayakan dan kepatutan kepada Marsekal Hadi. Besoknya, 7 Desember, DPR menyatakan Hadi lolos fit and proper test tersebut.

Dari sini, alur cerita bertambah cepat. Setelah DPR menyatakan Hadi lolos, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan, sebaiknya pelantikan Hadi sebagai panglima segera dilakukan, agar Gatot dapat menyerahterimakan jabatannya kepada penggantinya itu. Dan benar saja, Jumat sore (8 Desember 2017), Presiden melantik Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI di Istana Kepresidenan.

Sabtu pagi pukul 09.00 WIB dilangsungkan serah terima jabatan yang ditandai penyerahan tongkat komando dari Gatot ke Hadi. Selanjutnya kedua jenderal itu menuju rumah dinas Panglima TNI. “Meninjau rumah sekaligus saya menyerahkan kunci rumah dinas,” kata Gatot.

Proses cepat, mulus tanpa gejolak, solid dan penuh persahabatan itu menjadi ciri dari sebuah lembaga yang mekanisme internalnya sudah terbangun dan para anggotanya memiliki disiplin tinggi. Untuk organisasi militer itu tidak aneh, karena memang seharusnya demikian.

Namun itulah yang seyogianya menjadi pelajaran bagi lembaga lain di negeri ini. Di tengah sulit dan alotnya proses pergantian pimpinan organisasi politik, katakanlah Partai Golkar sebagai contoh kasus paling aktual, proses di TNI ini menjadi sesuatu yang langka. Setya Novanto, yang sudah menjadi tersangka kasus korupsi, tetap bergeming dari kedudukannya. Padahal, desakan untuk memintanya mundur sudah sedemikian kuat.

Untuk Partai Golkar, okelah, tidak penting amat. Sebab partai merupakan badan hukum privat yang boleh menentukan mekanismenya sendiri. Biarlah rakyat yang menilai, apakah etika kepemimpinan ditegakkan atau tidak di partai itu. Tapi, untuk jabatan Setya Novanto sebagai Ketua DPR, tentu parameternya harus sama dengan TNI. Mundur ketika sudah tiba waktunya.

Gatot mungkin bisa saja meminta kepada Presiden agar dia diganti ketika masa dinas aktifnya berakhir bulan Maret tahun depan. Tetapi, dia justru menyarankan agar Hadi Tjahjanto segera dilantik segera setelah disetujui DPR. Dia juga menunda pelantikan sejumlah perwira tinggi yang sudah disetujui Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) dengan alasan etika.

Kalimat Gatot “sekaligus saya menyerahkan kunci rumah dinas” di atas juga layak dikontraskan dengan banyaknya kenyataan pejabat yang ketika sudah berhenti tapi tak kunjung mengembalikan barang inventaris negara. Masyarakat tentu masih ingat polemik mobil dinas anggota DPRD DKI Jakarta tempo hari, atau berbagai kejadian serupa di banyak daerah. Dulu juga pernah ada desas-desus mantan menteri yang membawa sejumlah barang berharga milik negara yang ditempatkan di rumah dinasnya.

Aneka gambaran kontradiktif ini jelas berdampak luas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik, parlemen atau lembaga pemerintah lain.

Jika kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi itu merosot, yang terdegradasi bukan hanya mereka, tetapi juga negara. Sebab Indonesia adalah negara demokrasi, dan partai politik menjadi instrumen penting dalam demokrasi. Anggota lembaga perwakilan atau anggota kabinet juga wakil dari partai politik, sehingga kelancungan mereka juga akan disimpulkan sebagai kelancungan partai politik.

Jadi, jika kita serius membangun demokrasi di negara ini, perilaku organisasi dan etika kepemimpinan di TNI yang terlihat dalam proses pergantian panglima ini, selayaknya menjadi pelajaran.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here