Beleid KEK untuk Lanjutkan Mega Proyek Meikarta

0
372
Setelah mentok di Pemprov Jawa Barat, Meikarta seperti mendapat momentum baru lewat perjuangan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

Nusantara.news, Jakarta – Sepertinya James Riady sudah mati langkah, upaya Lippo Group untuk mengembangkan mega proyek Meikarta terbentur oleh belum keluarnya Amdal, IMB maupun rekomendasi Pemperintah Provinsi Jawa Barat.

Tapi hambatan yang paling besar sebenarnya terletak pada belum masuknya Meikarta dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Provinsi Jawa Barat. Sehingga Provinsi Jawa Barat tak akan pernah mengeluarkan rekomendasi untuk Meikarta. Pada saat yang sama Lippo Group sudah membuat bussiness plan pengembangan mega proyek Meikarta di kawasan Cikarang hingga Karawang.

Perkembangn terbaru, pemerintah pusat tengah mengkaji pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Megaproyek Meikarta milik Grup Lippo merupakan salah satu proyek yang termasuk di KEK tersebut dan bakal mendapatkan fasilitas kemudahan investasi.

Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yang memfasilitasi, rencana kajian ini dilakukan pasca Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Kamis (26/10). Dalam pertemuan hampir tiga jam yang juga dihadiri CEO Lippo Grup James Riady, Kadin meminta agar pemerintah mengkaji opsi menjadikan wilayah Bekasi, Karawang, dan Purwakarta sebagai KEK.

Jokowi yang menyetujui usulan tersebut kemudian menunjuk Luhut untuk mengkoordinasikan rencana Kadin tersebut. Tiga hari kemudian, pada Minggu, 29 Oktober, Luhut menghadiri topping offatau pemasangan atap bangunan dua tower Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

“Setelah itu hari Minggu saya melihat dengan helikopter daerah itu dan saya singgah di salah satu model di Meikarta. Kemudian hari Senin, Deputi III (Bidang Koordinasi Infrastruktur, Ridwan Djamaluddin) saya minta melakukan preliminary dengan Kadin dan instansi terkait,” kata Luhut seperti di-quote katadata.co.id.

Di sinilah letak masalahnya, Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan rekomendasi Pemprov Jawa Barat belum keluar, pada saat yang sama kajian KEK baru saja dimulai, Luhut malah ikut hadir meresmikan topping off dua tower ilegal. Mungkin saja dalam kerangka Lippo Cikarang sudah keluar, tapi dalam kerangka Meikarta sama sekali belum pernah keluar izin-izin tersebut.

Formula KEK

Luhut menyatakan, hari ini dia melakukan perumusan kajian KEK bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan beberapa kementerian terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dari hasil rumusan tersebut, ditentukan waktu kajian selama dua pekan.

Setelah itu tanggal 16 atau 17 November ini ia akan mendengarkan laporannya. Setelah itu ia akan putuskan apakah masih perlu studi lanjutan atau cukup di situ.

Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani mengatakan, kajian KEK dilakukan untuk mengintegrasi 23 kawasan industri di ketiga wilayah tersebut. Saat ini, seluruh kawasan industri tersebut terpisah sehingga tak membawa kepentingan memajukan industri nasional secara bersama-sama.

Padahal, kawasan industri di tiga wilayah tersebut menyumbang kontribusi industri nasional sebesar 43%. Dengan adanya pembangunan KEK, 23 kawasan industri dapat lebih efisien dan semakin kompetitif bersaing di kancah global. Jadi bagaimana kalau ketiga wilayah itu bisa di-upgrade maka dampaknya akan lebih besar lagi.

Rencana pembangunan KEK juga ditujukan sebagai antisipasi terhubungnya Jakarta dan Bandung pada 2045. Berdasarkan kajian Bappenas, Jakarta dan Bandung akan menjadi kota megapolitan yang dapat menampung 80 juta warga.

KEK bisa menjadi kawasan perkotaan yang sangat besar. Karena itu harus ada antisipasi untuk infrastrukturnya. Ini harus ditangani secara khusus.

 Berbagai kemudahan

Luhut berpendapat, dengan adanya KEK, perizinan di daerah tersebut akan dipermudah. Selain itu, 23 kawasan yang terdapat di KEK tersebut akan terhubung dengan adanya berbagai infrastruktur penunjang.

“Kami buat efisiensi. Jadi sekarang jalan dari industrimu lebih bagus, modalnya, terus semua masalah lingkungan, semua connecting,” kata Luhut,” kata Luhut.

Luhut berencana memanggil Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta usai hasil kajian diselesaikan. Tujuannya untuk mengkoordinasikan pemberian kemudahan perizinan. Rencananya akan dilakukan pada 16–18 November sesuai waktu tersedia.

Meikarta merupakan salah satu kawasan yang memungkinkan dimudahkan perizinan serta infrastrukturnya imbas rencana ini. Megaproyek kota baru senilai Rp278 triliun itu akan ikut serta dalam rencana pembangunan KEK.

Seperti diketahui, RDTR megaproyek Meikarta seluas 84,6 hektar masih dibahas pemerintah provinsi Jawa Barat. Belum rampungnya pembahasan RDTR membuat Meikarta hingga kini belum mengantongi izin Amdal dan IMB.

Tak penuhi syarat

Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro memiliki pandangan yang berbeda dengan Luhut. Dia berpendapat Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta tak memenuhi syarat sebagai kawasan KEK. Ketiga daerah tersebut dianggap sudah berkembang pesat, telah memiliki fasilitas pembangunan infrastruktur dan tak memerlukan insentif fiskal.

“Jadi yang akan kami dorong adalah pengembangan kawasan metropolitan karena kawasan metropolitan Jakarta masih terpaku seolah hanya Jabodetabek,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, dengan menjadi kawasan metropolitan, pemerintah dapat fokus pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas di wilayah tersebut. Selain itu aturan yang dibuat bisa lebih dinamis dan efisien untuk memudahkan investasi. “Kalau (di wilayah) ini kan sudah banyak investor tapi kami ingin lebih banyak lagi yang datang,” katanya.

Apalagi menurut Bambang, pada 2045 nanti metropolitan Bandung serta Metropolitan Jakarta akan bersinggungan dan akan membentuk megapolitan berpenduduk 80 juta orang. Oleh sebab itu perlu segera ada penataan yang dilakukan dari tingkat perencanaan.

Meski demikian, dia memastikan konsep kawasan metropolitan ini tidak terbatas pada Jakarta saja namun akan diberlakukan di kota lain seperti Surabaya, Bandung, Medan, serta Makassar. Juga membuka kemungkinan adanya payung hukum dari kawasan terintegrasi ini.

Nampaknya beleid melanjutkan Meikarta lewat KEK akan menemukan momentum baru. Tinggal bagaimana trade-off dengan Pemprov Jawa Barat, terutama terkait rencana tata ruang yang ada.

Pada saat yang sama, KEK ini nantinya tidak semata-mata untuk kepentingan Meikarta, tapi juga diperbolehkan pengembang lain untuk berkecimpung menggarap potensi bisnisnya.

Tapi yang terpenting adalah, jumlah manusia sebanyak 80 juta pada 2045 di kawasan ini akan membuat sebuah kawasan dengan otonomi khusus seperti provinsi tersendiri.

Tapi sekali lagi, bagaimana daya dukung wilayah tersebut bisa disiapkan. Mengingat hari ini saja, kawasan Cikarang telah stagnasi dan tingkat kemacetannya sudah terjadi sejak Cawang, termasuk dari Pasar Miggu dari jalur JORR.

Jangan sampai beleid KEK hanya sekadar menyelamatkan Meikarta yang sudah bolak-balik melanggar regulasi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here