Belum Matang, Madura Jadi Provinsi Sarat Kepentingan Politis

0
230

Nusantara.news, Surabaya – Keinginan Madura menjadi provinsi sendiri harus betul-betul diawasi. Sebab, upaya pemekaran wilayahnya rawan kepentingan politik dan bisnis. Apalagi, tak hanya investor-investor raksasa yang sudah terpikat, tapi elit politik di daerah maupun pusat pun juga sudah terlibat. Tak heran, karena di kepulauan yang pernah menjadi Negara Madura pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) di tahun 1948 itu terpendam sumber daya alam yang melimpah ruah. Terutama, sumber daya minyak dan gas.

Dari data yang dihimpun Nusantara.news mengungkap, ada sejumlah nama korporasi yang sudah dan akan mengoperasikan sumur migas di kepulauan berpenduduk lebih dari 7 juta jiwa itu. Diantaranya, ARCO-Kangean Block, Trend Java Sea Block, Masalembu Shell, British Petroleum, Sakala Timur dan Mobile Oil. Ada juga Amco Indonesia, Hudbay Oil International, Anadarko, Petronas Carigali, dan Santos Oil. Sedangkan pemerintah lebih condong ke PT Energy Mega Persada (EMP) Kangean Limited. Kandungan “emas hitam”yang kini diincar pemain-pemain minyak inilah yang juga menjadi sorotan politisi kawakan Partai Golkar Ridwan Hisjam campur tangan.

“Tujuan pemekaran adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Bila dilihat dari potensi daerah dan sumber daya alam yang ada, seharusnya Madura bisa saja menjadi provinsi. Dan sudah waktunya Madura memisahkan diri dari Jawa Timur untuk menjadi provinsi sendiri,” ujar politisi yang akrab disapa Tatok kepada wartawan dalam forum diskusi yang turut diikuti Nusantara.news di Surabaya (14/1/2017).

Tatok meyakini, Madura bisa berkembang setelah memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu, anggota Komisi X DPR RI ini sangat mendukung langkah masyarakat Madura yang mengajukan Judicial Review Pasal 35 dalam UU Nomor 23 Tahun 2014  Tentang Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Judicial Review dilakukan, sebab dalam pasal itu, mengatur syarat untuk menjadi provinisi harus memiliki minimal lima wilayah setingkat kabupaten/kota. Sedangkan di Madura saat ini hanya memiliki empat wilayah kabupaten yang terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Sampang dan Pamekasan.

“Proses judicial review ke MK sudah diajukan oleh masyarakat. Bahkan pembentukan Provinsi Madura sudah deklarasikan sejak 2014. Makanya, kita perlu mendorong kepada empat Bupati dan DPRD se-Madura untuk menindaklanjuti langkah ini,” terang politisi yang pernah menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur ini.

Wacana Madura lepas dari “kekuasaan” Jawa Timur memang sudah sejak lama tersiar. Namun skenario itu kini kembali bergeming mengiringi pesta demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang sebentar lagi dihelat 2018 nanti. Terlepas dari kepentingan dari berbagai pihak, bentuk dukungan dan campur tangan untuk menjadikan Madura menjadi provinsi sendiri memang sah, setidaknya dari segi aspirasi politi. Hanya saja, Madura bisa cepat jadi sejarah jika dipimpin dan dikelola orang yang salah. Terancam lekas punah jika Madura hanya dihitung dan dieksploitasi sumber daya alamnya, tanpa memperdulikan lingkungan dan dampaknya. Tanpa mempertimbangkan kemampuan fiskal yang benar-benar bisa memakmurkan masyarakat di sana.

Seperti yang diketahui, saat ini kondisi sosial terutama kesejahteraan warga di Madura masih sangat jauh dari mapan. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah sangat kontras dengan potret kemiskinan yang merata di empat kabupaten di Madura. Yang lebih miris, masyarakat yang hidup di sekitar pusat-pusat eksplorasi migas, hanya menjadi penonton saja. Contohnya di Kangean dan Pagerungan, yang sejak tahun 1982. Di sana, perusahaan-perusahaan migas silih berganti beroperasi. Namun fasilitas kesejahteraan masyarakatnya hingga kini masih memprihatinkan. Semisal pasokan listrik yang terbatas.

Kepulauan yang memiliki sumber migas bernilai triliunan rupiah itu, penduduknya hidup dalam kesusahan. Rumah-rumah mereka terbuat dari kayu yang harus didatangkan dari Kalimantan. Penghasilannya lebih banyak berasal dari hasil tangkapan ikan, yang kemudian dijual ke pedagang ikan dari Jawa. Dan jika musim kemarau tiba, sebagian penduduk harus mendatangkan air bersih dari pulau tetangga.

Derita masyarakat di sana berbanding terbalik dengan keuntungan perusahaan migas yang sekarang ada. Perusahaan-perusahaan itu mampu membangun fasilitas pengelola gas berkapasitas 2×175 juta kaki kubik gas alam per/hari. Sarana penyimpanan kondensat (single point mooring system) berkapasitas 125.000 ton dwt, lengkap dengan 2,5 km sistem pipanisasi ladang gas.

Tentu saja, jika mengamati potret demografi dan kondisi perekonomiannya saat ini, upaya pemekaran wilayah Madura bukanlah hal yang mudah. Masih membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang. Apalagi, semua masyarakat di sana juga belum sepenuhnya mendukung langkah Madura jadi provinsi sendiri. Pro dan kontra masih mewarnai wacana di masyarakat.

Namun, mengingat sarana dan prasarana di Madura masih belum ideal untuk menunjang konsep kemaritiman seperti yang digagas Presiden Jokowi, maka, kematangan untuk menjadi provinsi boleh dibilang masih jauh dari panggang api. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here