Belum Puasa Harga Sudah Naik, Satgas Pangan Polri Diuji

0
75

Nusantara.news, Jakarta  – Puasa masih 16 hari lagi, tetapi harga kebutuhan pokok mulai merambat naik. Harga bawang putih kini bertengger di kisaran Rp 50 ribu/kg hingga Rp 70/kg di beberapa pasar Jakarta. Padahal, pemerintah lewat Kementerian Perdagangan sudah mulai mematok harga jual tidak boleh lebih dari Rp38 ribu/kg.

Naiknya harga bawang putih ini setidaknya menjadi ujian awal bagi Satgas Pangan bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Juga ujian awal bagi Menperindag Enggartiasto Lukita, yang sebelumnya sudah menebar ancaman, bila ada yang menjual bawang putih di atas harga tersebut, pasti akan ditindak oleh Satgas Pangan.

Kapolri sendiri sudah tegas menyatakan, jika ada anak buahnya yang tahu ada kenaikan harga di daerahnya, tetapi tidak melakukan tindakan apa-apa, dia sendiri yang akan memecatnya.

Beberapa hari yang lalu, Tito sendiri yang menugaskan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Setyo Wasito, memberi peringatan dan menindak Diskrimsus bila tidak melakukan tindakan apa-apa setelah tahu ada kenaikan harga di daerahnya.

Tugas Diskrimsus ini akan melakukan langkah preventif sampai dengan upaya penegakan hukum.

Turun tangannya pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri,  yang dibantu Satgas Pangan memang mendapat respon positif dari masyarakat  yang mengharapkan keseriusan aparat di lapangan agar mampu meredam gejolak harga yang sering dimainkan oleh para penimbun barang.

Di dalam upayanya mengendalikan harga bawang putih ini, Menperindag Enggartiasto Lukita telah menetapkan harga eceran tertinggi bawang putih paling tinggi harus Rp38 ribu per kilogram. Menurutnya, harga yang ditetapkan tersebut merupakan kesepakatan dari para distributor. “Jadi, harga jualnya tidak boleh lebih dari Rp 38 ribu/kg,” ujarnya.

Pemerintah menetapkan harga bawang putih Rp 38 ribu/kg itu sudah mencakup biaya produksi dan distribusi termasuk bongkar-muat serta penyimpanan di gudang.

Dalam kaitan ini, para distributor dan pedangan besar pun sudah bersepakat mendaftarkan gudang serta melaporkan stok bawang putih mereka.

Selain itu, para importir bawang putih ini juga telah berkomitmen memberikan laporan data stok bawang yang masih mereka miliki di gudang penyimpanan.

“Data stok ini akan menjadi syarat bagi pengusaha untuk mendapatkan status distribusi dan importir,” ujar Enggar.

Oleh karena itu, katanya, importir tidak perlu lagi mengajukan diri sebagai perusahaan ekspedisi dan perantara. Karena, pemerintah sudah lebih mudah mengetahui data stok bawang yang disimpan improtir.

Di samping itu, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf  juga menyatakan kesiapan  KPPU bekerja sama  dengan Kementerian Perdagangan untuk mengawasi harga komoditas pangan strategis. Menurut Syarkawi, saat ini ada 11 komoditas yang harganya akan diawasi oleh KPPU, salah satunya adalah bawang putih.

Menurut Syarkawi, kalau para importir ramai-ramai menetapkan harga jual bawang di atas Rp38 ribu, KPPU pasti akan segera menindaknya.

Tetapi, fakta di lapangan saat ini memang beda dan cenderung masih jauh dari yang diharapkan.

Bulan puasa masih 19 hari lagi, harga bawang putih di sejumlah pasar Jakarta meroket hingga Rp50 ribu/kg. Bahkan, di beberapa pasar tertentu di Jakarta, seperti Pasang Mampang, Jakarta Selatan, pada Senin (8/5/17), harga bawang putih sudah lebih dari Rp60 ribu/kg. Di Pasar Pademangan, Jakarta Utara, harga tertinggi bawang putih mencapai Rp70.000/kg. Sedangkan harga terendah bawah putih terjadi di Pasar Kalibaru, Jakarta Utara dengan harga jual Rp 40.000/kg.

Apakah Satgas Pangan sudah mulai bergerak memantau harga seperti bawang putih? Atau Satgas tidak bekerja baik?

Naiknya harga bawang putih di berbagai pasar Jakarta saat ini tentu merupakan ujian pertama bagi Satgas Pangan. Jika didiamkan hingga masuk bulan puasa, maka bisa dipastikan pemerintah tidak akan mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok bagi rakyat.

Itu artinya, ancaman Kemendag Enggartiastoyang yang tidak akan memberi toleransi sedikit pun kepada para pedagang yang seenaknya memainkan harga atau melakukan upaya lainnya yang merugikan masyarakat, jadi tidak berarti apa-apa. Dengan demikian, akan percuma saja Kapolri membentuk satgas pangan. []

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here