Belum Terlihat Upaya Serius Pemerintah Batalkan Aksi Bela Islam Jelang Pilkada DKI

0
233

NUSANTARA.NEWS, Jakarta –  Belum ada tanda-tanda bahwa Forum Umat islam (FUI) akan membatalkan Aksi bela Islam jilid III yang digelar tanggal 11, 12 dan 15 Februari 2015. Dari pemerintah, juga belum terlihat ada upaya serius untuk bermusyawarah mufakat agar penyelenggara membatalkan aksi yang digelar pada minggu tenang Pilkada DK Jakarta itu.

 Ahok dan Masalah Kebangsaan

Aksi bela Islam tidak lagi dapat dilandang persoalan biassa. Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang KH Salahuddin Wahid atau akrab disapa Gus Sholah memandang persatuan Indonesia saat ini mengalami masa-masa kritis, Banyak gejala yang mempertentangkan antara Islam dan Keindonesiaan.

Pemilihan Kepala Daerah di DKI Jakarta dinilai sebagai sumber utama pemicu krisis kebangsaan ini. Permasalahan kepentingan dalam Pilgub DKI Jakarta secara tidak langsung sudah menyeret ke permasalahan yang lebih luas, kisruhnya sudah level nasional. “Ada kesan, yang mendukung Ahok bukan Islam. Sedangkan yang tidak mendukung Ahok bukan Indonesia. Itu dua-duanya keliru,” tegas Gus Sholah di Jombang dalam dialog bertajuk Pesan Kebangsaan Pesantren Tebuireng, Minggu (5/2/2017).

Pilkada DKI Jakarta menjadi pusaran persoalan dalam hal ini. Bila dipersempit, Ahok menjadi inti pusaran kisruh level nasional.

Ahok, nama inilah yang memicu munculnya aksi damai yang dihadiri jutaan umat Islam tanggal 4 Nopember 29016 yang dikenal dengan aksi 411 yang dilanjutkan aksi supar damai tanggal 2 Desember 2016.

Adalah Ahok pula yang memicu munculnya kembali aksi yang akan digelar tiga hari yakni tanggal 11, 12, dan 15 Februari 2017 mendatang. Walau jumlah massa yang datang mungkin tidak jutaan seperti aksi 411 dan 212, tetapi aksi tanggal 11, 12, dan 15 Februari mendatang sangat sensitif karena waktu pelaksanaannya sehari sebelum minggu tenang Pilkada DKI Jjakarta.

Salah satu agenda yang krusial adalah, akan dibentangkan spanduk ukuran besar di sekitar Jalan Thamrin bertuliskan “Umat Muslim Wajib Memilih Pemimpin Muslim  dan Umat Muslim Haram Memilih Pemimpin Non Muslim (Kafir)”.

Jika spanduk ini dicopot oleh penyelenggara, tidak ada masalah. Tetapi jika dibiarkan tetap terbentang, dan kemudian diturunkan oleh pihak lain, jelas berpotensi masalah.

Agenda aksi tanggal 12 Februari adalah sholat subuh di Masjid Istiqlal. Sementara tanggal 15 Februari digelar sholat subuh di masjid dan mushola.

Kerkumpulnya sejumlah orang yang suasana kebatinanannya anti Ahok, juag berpotensi menimbulkan reaksi dari kelompok yang justru pro Ahok.

Sekali lagi, kita tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi secara cepat harus dikemukakan bahwa dalam situasi di mana tensi politik panas seperti sekarang ini, emosi kelompok mudah terseret arus sebagaimana terjadi dengan munculnya sejumlah orang yang berteriak teriak di rumah kediaman mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa hari lalu.

Jika arus emosi tersebut kemudian menimbulkan pertikaian di lapangan, maka maslah kebangsaan akan masuk ke titik persoalan kian mendasar yang semakin sulit diselesaikan.

 Tidak Yakin?

Oleh sebab itu,  aksi tanggal 11, 12 dan 15 Februari sangat penting  dibatalkan. Kapolda Metro Jaya memang sudah mengeluarkan imbauan agar aksi itu dibatalkan. Demikian juga mendagri Tjahyo Kumolo mengatakan sebaiknya tidak ada aksi pada masa minggu tenang. Namun, sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa penyelenggaran akan membatalkan aksi ini.

Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini Presdien Jokowi sudah saatnya turun tangan. Pertama karena jika pemerintah tidak turun tangan maka sama artinya aksi itu dibiarkan diselesaikan oleh aparat keamanan. Aparat keamananm mungkin akan menurunkan spanduk dan membubarkan sholat subuh sesuai ketentuan minggu tenang. Hal ini yang dikhawatirkan memicu hal -hal yang tindak diinginkan.

Kedua, mengutip Gus Sholah, masalah ini adalah masalah kebangsaan. Masalah kebangsaan adalah masalah politik dan oleh sebab itu lebih tepat didekati secara politik, bukan keamanan.

Pertanyaannya, mengapa belum terlihat ada upaya upaya serius dari pemerintah dalam hal ini Preside Jokowi untuk menghentikan aksi itu? Bukankah dalam kasus yang tidak terlalu sensitif sepeerti kasus korban Lapindo Jokowi ketika itu turun dan berhasil menyelesaikan masalah? Bukankah Presiden Jokowi bisa saja mengundang Habib Rizieq datang ke Istana Negara atau Luhut Panjaitan menemui Rizieq sebagaimana ia menemui KH Maruf Amin setelah disudutkan oleh Ahok di pengadilan? Atau apakah pemerintah sudah menakar bahwa aksi bela Islam jilid tiga, tidak akan menimbulkan masalah serius, atau pemerintah sudah tidak yakin bisa meluluhkan hati penyelenggara? [] Petrus Barus

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here