Benang Merah Kekalahan Ahok dan Pembubaran HTI

2
587
Menko Polhukam Wiranto (kedua kiri), Menkominfo Rudiantara (kedua kanan), Direktur Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemkumham Dhahana Putra (kiri), dan Kapuspen Kemendagri Dodi Riyadmaji (kanan) berbicara dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB 9) di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (13/7). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/ama/17.

Nusantara.news, Jakarta – Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lewat sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membubarkan suatu organisasi kemasyarakatan (Ormas) membuka peluang hadirnya otoriterianisme.

Demikian pernyataan penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) Harry Wibowo yang lebih dikenal dengan panggilan Har Wib dalam akun Facebook miliknya. “Dan saya tidak akan pernah ragu sama sekali untuk menentang otoritatianisme rezim itu,” ujar Aktivis Universitas Indonesia (UI) angkatan 1980-an ini.

Pembubaran organisasi apapun, terang Har Wib, selama hukum positifnya masih membuka peluang bagi otoriterianisme harus ditentang. Karena itu melanggar prinsip Siracusa, yaitu prinsip yang mengatur hubungan antara Keamanan Nasional, Kebebasan Berekspresi dan Akses terhadap Informasi yang dirancang sekelompok ahli hukum Internasional, Keamanan Nasional dan Hak Azasi Manusia yang berhimpun dalam Non Government Organization (NGO) Article 19, International Center Against Censorship, bekerja sama dengan Center for Applied Legal Studies Universitas Witwatersrand, di Johannesburg, Afrika Selatan, 1 Oktober 1995.

Sekarang kita telusuri, apakah pernyataan pendapat di muka umum yang dilakukan HTI seperti seruan “tegakkan khilafah” atau tegakkan “syariat Islam” seperti yang sering “didendangkan” itu melanggaran keamanan negara, kebebasan berekspresi dan kebebasan informasi? Apakah negara memang berada dalam keadaan darurat sehingga negara boleh melanggar Pasal 19 Piagam Kesemestaan Hak Asasi Manusia PBB yang menjamin hak-hak berpendapat dan berekspresi warga negaranya?

Sejak Aksi Bela Ulama

Meskipun sejak tahun 2000, aksi-aksi HTI dengan ciri khas ikat kepala bertuliskan tegakkan kilafah bukan hal yang asing, namun HTI seolah asyik dengan dunianya sendiri dan tidak melibatkan dalam politik praktis. Bagi mereka politik praktis yang berdasarkan aturan yang dibuat manusia hukumnya haram untuk diikuti.

Karena tidak masuk wilayah politik praktis, meskipun aksinya kadang melibatkan ribuan orang, namun aksi-aksi itu dianggap piknik atau tamasya karena banyak melibatkan perempuan dan ibu rumah tangga. Pemerintah tidak merasa terganggu oleh yel-yel “tegakkan khilafah”.

Gerakan HTI juga tidak pernah terlibat dalam dukung-mendukung, baik itu dalam Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif maupun Pilkada di sejumlah wilayah Indonesia. Bahkan saat Al Kaththat, kader HTI generasi paling awal ikut mencalonkan anggota legislatif lewat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tidak ada satu pun pernyataan dukungan secara resmi dari HTI untuk memenangkannya.

Namun, pada 5 Februari 2017 HTI menggelar aksi bela ulama dengan tema ‘Aksi Umat Peduli Jakarta’ yang dihadiri ribuan orang di Patung Kuda, Monas, Jakarta. Sejak itu HTI dijadikan target pembubaran. Terlebih saat satu diantara kadernya Al Khaththat yang juga Sekjen Forum Umat Islam (FUI) ikut membaiát warga DKI Jakarta untuk memilih Gubernur Muslim. HTI sudah dianggap mengganggu kekuasaan.

Pertanyaannya, kenapa setelah HTI turun gelanggang ikut melengserkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saiful Hidayat, pemerintah baru bereaksi untuk pembubarannya? Kalau dianggap menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan merongrong NKRI kenapa tidak dari dulu dibubarkan? Adakah pembubaran itu ada benang merahnya dengan kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. Biar pemerintah yang menjawabnya.

Yang jelas terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, sebagaimana prinsip Siracusa yang dianut oleh negara-negara demokratis di dunia, tdak boleh bersifat sewenang-wenang kecuali dalam keadaan darurat yang ada tenggat dan batas waktunya.

Kalau Perppu bersifat sewenang-wenang terus apa bedanya dengan UU No.8 Tahun 1985 yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru. Dengan produk hukum positif yang otoriter, maka apa pun organisasi, bukan hanya HTI atau  Front Pembela Islam (FPI), bisa dibubarkan pemerintah. Apalagi jika pembubaran kedua organisasi itu memang ada benang-merahnya dengan kekalahan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta. []

2 KOMENTAR

  1. Anda semua Harus Tahu initial sudah punya nama Nusantara Kok bisa Punya nama ke dia INDONESIA Bukan ya Orang Germany yang se-konyong2 memberi nama kalau tidak ada sejarahnya di th 1746 ditemukan manusia Manusia Purba di Trinil di teliti Selamat 100 tahun di th 1842 Baru di cetuskan Indonesia diberitakan di Malaka

  2. Disini Dulu Adalah Tanah JAWOTO sebelum di pisah dengan Air Bah Masih Jadi Satu daratan Maka Dulu tidak ada Depertemen apalagi Kementerian yang ADA Jawatan seperti Jawatan pengairan, Jawatan dalam Negeri , Jawatan Kereta API dll

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here