Benarkah Ahok ‘The Untouchable’?

0
92

Nusantara.news, Jakarta– Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seolah menjadi sosok The Untouchable, tak tersentuh. Sejumlah kasus hukum menyeret namanya, namun tangan hukum seolah tak mampu menyentuhnya.

Sebut saja hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus korupsi pembelian tanah milik Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI dengan harga jauh di atas harga pasaran.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun fiskal 2014 tersebut, BPK mensinyalir adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp191,33 miliar karena kasus jual-beli tanah yang diproyeksi menjadi lahan Rumah Sakit Khusus Jantung dan Kanker itu.

Anehnya, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam kasus itu,

Belum lagi kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta dan bus kota terintegrasi busway (BKTB) yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012 dan 2013 sekitar Rp50,1 triliun. Adapun kerugian Negara Rp399.956.176.750.

Dalam kasus ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Transjakarta, Drajat Adhyaksa divonis 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta.

Selain itu, nama Ahok juga terseret dalam kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) pada APBD 2014. Dalam perkara ini, kerugian negara mencapai Rp 50 miliar rupiah.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana alias H. Lulung menyatakan Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta paling tahu proyek tersebut mengingat pengusul anggaran ada eksekutif.

“Kan persetujuan anggaran disetujukan oleh dewan dan gubernur. Kan kami berlima tanda tangan dan gubernur tanda tangan. Jadi, Pak Basuki tahulah,” ungkap Lulung usai diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/6/2015) lalu.

Bahkan, Ahok pun sudah sempat diperiksa sebagai saksi. Namun, akhirnya mantan kasi Prasarana dan Sarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat Alex Usman yang divonis enam tahun penjara  ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Kasus terkini yang juga menyeret nama Ahok adalah korupsi proyek e-KTP. Dalam dakwaan kasus e-KTP disebutkan sejumlah nama besar termasuk Ahok yang diduga ikut menikmati aliran dana megaproyek senilai Rp 5,9 triliun.

Meskipun Ahok kerap diduga terlibat dalam ksus korupsi, namun hingga kini Cagub petahana DKI ini masih tak tersentuh. Mungkinkah memang Ahok yang bersih atau aparat penegak hukum yang tidak mampu membuktikan keterlibatannya.

Jika penyebabnya lantaran ketidakmampuan penegak hukum untuk membuktikan keterlibatan Ahok, masyarakat tentu mempertanyakan itu. Apalagi, jika penyebab Ahok tak tersentuh lantaran ada kekuatan besar yang melindunginya, maka masyarakat tidak akan menerimanya. Sebab, dalam hukum semua warga negara harus diperlakukan sama.

Menanggapi soal sulitnya Ahok disentuh, pegiat antikorupsi Amir Hamzah menyatakan sejak awal sudah menduga ada kekuatan besar yang melindungi Ahok sehingga mantan Bupati Belitung Timur, Belitung itu seperti tidak tersentuh. “Kalau tidak ada kekuatan besar yang melindungi, tentu kasus seperti pembelian lahan Sumber waras sudah selesai. Disitu jelas kok Ahok terlibat,” kata Amir kepada nusantara.news. Senin (17/4).

Amir yang melaporkan pertamakali kasus Sumber Waras ini kepada KPK menilai memang banyak keanehan dalam penuntasan kasus itu. Misalnya, pernyataan KPK bahwa tak ada korupsi dalam kasus itu. “Waktu itu, pimpinan KPK sempat menyatakan tidak ada perbuatan melanggar hukum dalam kasus itu, padahal tanah itu sendiri saat dibeli Pemprov DKI statusnya sengketa. Jadi, memang ada dugaan konspirasi selamatkan Ahok. Tapi, suatu saat semua akan terbongkar dan yang salah tentu harus dijebloskan,” ujarnya.

Soal sepak terjang Ahok yang kerap disebut terkait dalam kasus korupsi juga dicermati mantan pimpinan KPK Bambang Widjajanto. Menurut Bambang, selama kepemimpinan Ahok banyak kasus terungkap. Termasuk, kasus yang sudah dilaporkan BPK. ”Siapa bilang pemerintahan Ahok  tidak korupsi kalau banyak perbuatan koruptif yang terjadi di DKI?  Siapa Bilang Ahok Tidak Koruptif? Ini Sederet Buktinya!,”  kata Bambang saat peringatan Hari Anti-korupsi di posko pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Jalan Cicurug, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Bambang lantas memaparkan data dari laporan BPK per Mei 2016 yang menunjukkan indikasi koruptif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Dalam laporan BPK 31 Mei 2016, pengendalian pengelolaan aset tetap masih belum memadai, yaitu pencatatan aset tetap tidak melalui siklus akuntansi dan tidak menggunakan system informasi akuntansi sehingga berisiko salah saji,” kata Bambang.

Tak hanya itu, Bambang juga menunjukkan bukti dari BPK yang menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Pemprov DKI Jakarta sebanyak 15 temuan senilai Rp 374.688.685.066.

Dalam laporan BPK itu, juga disebutkan tentang aset tetap Dinas Pendidikan DKI senilai Rp 15.265.409.240.418 yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Pemprov DKI juga diketahui belum menagih kewajiban penyerahan fasos-fasum oleh 1.370 pemegang surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) dalam bentuk tanah seluas 16,84 juta meter persegi.

Belum lagi soal kemitraan antara Pemprov DKI dan pihak ketiga senilai Rp 3,58 triliun yang tidak diyakini pencatatannya oleh BPK. “Dari data-data itu, bagaimana bisa disebut pemerintahan sebelumnya bebas dari unsur koruptif?” tandasnya.

Dari semua itu, lanjut Bambang, ada hal lain yang lebih berbahaya, yaitu tindakan tidak menyerap anggaran yang berujung pada bentuk korupsi gaya baru yang belum bisa dijerat oleh hukum.

“Contohnya kura-kira seperti ini, orang boleh melanggar KLB (koefisien lantai bangunan), tetapi bayar denda. Kesalahan dijustifikasi asal kau bayar uang. Ketika bayar uang, dikatakan dipakai untuk kemaslahatan, tetapi tidak masuk dulu di dalam anggaran. Ini yang bahaya,” tuturnya.

Bertolak dari fakta-fakta tersebut, maka tampaknya masyarakat sulit mengharapkan adanya penegakan hukum.

Azas asas equality before the law atau persamaan dihadapan hukum sebagai salah satu asas terpenting dalam hukum akan sulit terwujud.

Mungkinkah untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan unit penegak hukum khusus seperti dalam sebuah film Hollywood, yang berjudul The Untouchables (1987) yang dibintangi oleh Kevin Costner, Robert De Niro, dan Sean Connery.

Film ini diangkat dari kisah nyata, tentang sepak terjang seorang boss mafia besar, di Chicago, Amerika Serikat, pada 1920-1931, bernama Al Capone (Robert De Niro).

Al Capone terkenal juga dengan julukan “The Untouchable”, yang tidak tersentuh hukum. Namun, Al Capone akhirnya berakhir di tangan  seorang agen Federal (FBI) bernama Eliot Ness (Kevin Costner) ditugaskan untuk menangkapnya. Eliot Ness dibantu Jim Malone (Sean Connery) membentuk sebuah tim khusus untuk mengakhiri sepak terjang Al Capone.

Sepertinya, sosok Elliot Ness banyak di negeri ini. Paling tidak, keberanian melawan mafia telah ditunjukkan seorang penyidik KPK senior bernama Novel Baswedan. Meskipun menghadapi banyak teror hingga mata kirinya terancam buta setelah disiram air keras, tapi Novel tak gentar dan bertekad akan tetap tampil di depan melawan para mafia.

Dan, negara tentu harus hadir memberikan perlindungan langsung kepada siapa pun yang memiliki nyali untuk meringkus sosok yang berjuluk “The Untouchable”.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here