Benarkah Gerakan #2019GantiPresiden Makar?

0
152
Presiden Jokowi dan jubirnya Ali Mochtar Ngabalin.

Nusantara.news, Jakarta – Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut gerakan #2019GantiPresiden sebagai aksi makar. “Ini makar ini. Ini adalah gerombolan pengacau keamanan. Saya yang bilang,” kata Ngabalin dalam acara Layar Pemilu Tepercaya di CNN Indonesia TV, Senin (27/8/2018).

Menurut Ngabalin, arti dari #2019GantiPresiden adalah pergantian presiden pada pukul 00.00 WIB, 1 Januari 2019. Hal tersebut dikatakan Ngabalin tidak diatur oleh undang-undang.  “UU itu mengatur tentang Pilpres bukan mengatur soal ganti presiden,” sebut Ngabalin.

Dalam kesempatan berbeda, Ngabalin juga menyebut narasi yang dipakai dalam gerakan #2019GantiPresiden cenderung bersifat ingin menggulingkan pemerintahan sekarang. Narasi-narasi tersebut yang dinilainya tidak mendidik.

“Anda menggunakan tata cara, tidak beradab, punya peradaban rendah, tidak melatih publik dalam berdemokrasi padahal kita punya tanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana orang berdemokrasi. Tanggal 17 April itu pemilihan presiden diatur dalam regulasi sebagai pemilihan presiden, bukan menggantikan presiden. Hati-hati,” ujar eks timses Prabowo Subianto di Pilpres 2014 ini.

Bila mengikuti pola berpikir Ngabalin, sebenarnya gerakan tagar #2019GantiPresiden tak beda dengan #Jokowi2Periode. Gerakan #Jokowi2Periode baru berlaku nanti pada 1 Januari 2019. Namun kenyataannya tagar tersebut sudah berlaku sejak beberapa bulan lalu.

Hal ini dipandang Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon, bahwa Istana dan juru bicaranya harus lebih hati-hati dalam menggunakan kata-kata dalam menyikapi gerakan #2019GantiPresiden, terutama menggunakan istilah ‘makar’.

Menurut dia, Istana boleh tidak suka dan merasa terganggu dengan gerakan ini, namun menyikapinya dengan mengatakan makar adalah tindakan yang sembrono. “Baiknya orang di sekitar istana yang mengerti hukum pidana menjelaskan kepada Ali Muchtar apa yang dimaksud dengan makar dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi agar sah dikatakan telah terjadi makar,” ujar Jansen dikutip dari situs resmi Partai Demokrat, demokrat.or.id, Selasa, (28/8/2018).

Menurut Jansen, makar atau (Aanslag) adalah istilah dalam hukum pidana. Di KUHP hal mengenai makar ini secara khusus diatur di bawah Bab: Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Inilah benang merahnya. Keamanan Negara. Sehingga ketika Istana mengatakan telah terjadi makar seperti ucapan Ngabalin, berarti posisi Negara sekarang dalam keadaan tidak aman.

Karena itu Jansen meminta Ngabalin dan Istana segera mencabut ucapannya. Karena ucapan ini selain telah lepas jauh dari konteks makar dalam hukum pidana juga membahayakan demokrasi Indonesia jika setiap gerakan yang anti pemerintah padahal itu bagian dari kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 disikapi oleh Istana dengan dikatakan makar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makar punya beberapa arti: 1 akal busuk; tipu muslihat; 2 perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya; 3 perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah. Sedangkan pengertian kudeta menurut KBBI adalah: perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa. Perbedaan makar dan kudeta kurang lebih sebagai berikut: secara umum, kudeta lebih merujuk pada istilah politik sementara makar merujuk pada istilah hukum.

Lebih jauh, makar diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap keamanan negara, terutama di pasal 104, 106, 107 dan 108. Pasal-pasal ini mengatur pidana kejahatan terhadap presiden dan wakilnya, dan juga ancaman pidana terhadap para penggerak makar. Karena itu dalam KUHP, makar terbagi dalam beberapa jenis. Beda perbuatan, beda jenis makarnya. Beda juga pasal yang akan dikenakan.

Bunyi pasal 104: Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Makar jenis yang pertama ini tentu tidak sulit dipahami. Karena bahasa pengaturannya di pasal sangat terang. “Membunuh” berarti menghilangkan nyawa si Presiden atau Wakil Presiden. “Merampas kemerdekaan” misalnya dilakukan dengan menculik atau menempatkan Presiden di sebuah tempat sehingga kemerdekaannya menjadi terbatas.

Bunyi pasal 106: Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Berikutnya makar jenis kedua dalam pasal 106 mengatur mengenai objek “serangan” dalam makar ini adalah “Kedaulatan atas Negara” atau daerah-daerah di Indonesia. Tindakan ingin memerdekakan diri dari wilayah Indonesia menjadi Negara sendiri yang berdaulat masuk dalam jenis makar ini.

Bunyi pasal 107: (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Makar jenis ketiga diatur dalam Pasal 107 tentang penggulingan pemerintahan yang sah. KUHP memakai kata “menggulingkan”. Oleh beberapa ahli dikatakan yang dimaksud dengan “menggulingkan” (omwenteling) yaitu mengganti dengan cara yang tidak sah susunan pemerintahan. Kalau merujuk penggulingan pemerintahan Orde Baru pada 1998, keandainya Soeharto masih berkuasa dan demonstran gagal menggulingkan penguasa Orde Baru, maka produk reformasi akan dianggap makar. Tapi karena menang, akhirnya makar diganti dengan reformasi.

Bunyi pasal 108: (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: 1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata; 2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal makar dalam KUHP telah digunakan sejak era Orde Baru sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi. Pasal makar itu tergantung dari definisi ataupun tafsir penguasa. Seringkali orang dituduh makar karena ekspresinya meminta pemerintah untuk turun atau menyampaikan ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah. Penerapan pasal itu tidak tepat dan  melanggar kebebasan berekspresi.

Pasal makar bisa saja digunakan apabila memang ada bukti-bukti yang memadai, termasuk bukti-bukti menggulingkan pemerintahan, dalam artian ada kekerasan di dalamnya, ada upaya untuk melakukan sabotase.

Mengutip ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahyani Djulfa, hal yang bisa mengategorikan suatu perbuatan sebagai makar berdasarkan pasal 87 KUHP adalah niat dan permulaan pelaksanaan. Di situ tindak pidana makar baru dianggap terjadi apabila telah dimulainya perbuatan-perbuatan pelaksanaan dari si pembuat makar.

Terkait #2019GantiPresiden, niat ini adalah sesuatu yang abstrak, maka aparat hukum memandangnya dalam sudut pandang subjektif. Apalagi politisi yang kubu Jokowi, pasti akan sangat subjektif dalam memandang hal ini. Sehingga segala tindakan yang menggambarkan tentang niat itu, kerapkali dianggap sebagai permulaan pelaksanaan.

Akan tetapi bila dilihat dari sudut pandang objektif, maka sudut pandang ini akan menimbang kemampuan seseorang atau suatu pihak untuk mewujudkan tindakan makar. Kedua sudut pandang ini bisa sama-sama digunakan. Hanya saja semua tergantung dari penegak hukum.

Karena itu bila kata “makar” dimaknai sebagai serangan tanpa dikaitkan dengan rumusan norma, terutama dalam Pasal 87 KUHP, maka hal itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penegak hukum baru dapat melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana makar, apabila orang yang bersangkutan telah melakukan tindakan ‘serangan’ dan telah nyata menimbulkan korban. Selain itu, penegak hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal yang berkenaan dengan makar supaya itu tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis.

Apakah gerakan #2019GantiPresiden ingin menggulingkan pemerintahan dengan jalan tidak sah dan menggunakan kekerasan? Dilihat dari segi hukum tidak mendekati unsur permulaan pelaksanaan. Gerakan #2019GantiPresiden hanyalah sosialisasi untuk pergantian pemerintahan pada Pilpres 17 April 2019 melalui jalur yang sah, yakni melalui Pemilu. Pemilu 2019 adalah jalan yang dipilih gerakan ganti presiden untuk mengganti pemerintahan yang sekarang sedang berkuasa. Bukan jalan-jalan ilegal menggunakan kekerasan sebagaimana dimaksud makar di KUHP.

Dan seperti kata Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), gerakan #2019GantiPresiden bukan merupakan kampanye. Apalagi tidak terdapat aturan yang melarang gerakan #2019GantiPresiden. Itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here