Benarkah OTT KPK Berkaitan Dengan Pilgub Jatim 2018?

0
122
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) dan Basaria Panjaitan (kanan) bersama penyidik KPK menunjukkan barang bukti hasil OTT di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (6/6). ANTARA FOTO.

Nusantara.news, Surabaya – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan beberapa staf komisi dan Ketua Komisi B DPRD Jatim Moch Basuki dan beberapa Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Selasa (6/6/2017) sudah mencoreng kinerja wakil rakyat.

Bahkan, kasus OTT yang dilakukan oleh KPK telah menimbulkan spekulasi politik dengan mengaitkan gonjang-ganjing jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur yang akan digelar pada 2018.

Meluasnya isu yang berkembang saat ini yakni,  makin meruncingnya spekulasi yang muncul di internal DPRD Jatim, dugaan adanya  perbedaan pandangan dua kubu terhadap sosok figur bakal calon gubernur (bacagub) yang nantinya maju, yakni kubu pendukung Saifullah Yusuf dan Mensos Khofifah.

Benarkah OTT KPK Terkait dengan Pilgub Jatim?

Pengamat politik Universitas Trunojoyo, Mochtar W Oetomo, punya pandangan tersendiri terkait kasus OTT tersebut.  Menurutnya tindakan yang dilakukan oleh KPK sangat sulit diendus jika mengandung unsur politik.

“KPK sangat profesional. Tindakan apapun yang dilakukannya sudah sesuai  secara prosedur  terkait tindak pidana korupsi. KPK selalu bisa membuktikan setiap tindakannya. Justifikasi dari tindakan mereka selalu nyata,” terangnya.

Dalam kaitan tersebut, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif pernah mengutarakan,  pihaknya belum menemukan aliran dana dari komitmen fee Kepala Dinas dengan Komisi B DPRD Jatim untuk pendanaan Pilgub Jatim 2018 nanti. Termasuk belum ditemukan adanya keterlibatan Gubernur Soekarwo dalam menerima aliran dana tersebut.

Meski begitu, pihaknya akan mendalami aliran dana tersebut. ‎”Apakah uang ini berkaitan erat dengan dana setoran untuk pencalonan gubernur. Kami belum lihat ke arah sana. Nantinya itu akan kami teliti,” terang Laode.

Bertolak belakang dengan pendapat Mochtar W Oetomo, Praktisi Hukum Abdul Malik menilai,  penindakan yang dilakukan oleh KPK syarat muatan politis. Menurutnya, nilai suap dengan barang bukti hanya Rp150 juta, dianggap kecil buat KPK. Dan jika mau, KPK harusnya menangkap pelaku korupsi yang sudah menghilangkan miliaran rupiah uang negara.

“Mengapa yang kecil ditangkap tapi yang gajah sampai saat ini belum diamankan? Jika hanya Rp150 juta itu bukan levelnya KPK. Sebaiknya KPK menyelesaikan kasus hukum e-KTP yang jelas-jelas diduga telah menghilangkan atau merugikan negara sangat besar sekali bahkan kasus BLBI sampai saat ini belum tuntas. Ada apa ini?” jelasnya.

Menurut Malik, dalam Kasus OTT KPK yang melibatkan Basuki tidak membuat partai Gerindra goyah, bahkan menyuntik semangat kader keseluruhan untuk terus melakukan pembelaan kepada Basuki yang merupakan kader partai. Seperti ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon untuk mencermati dan mengambil langkah hati-hati dalam kasus Basuki.

Untuk diketahui, KPK menetapkan enam tersangka. Mereka yakni ‎Mochamad Basuki alias MB (Ketua Komisi B), Bambang Heryanto alias BH (Kadis Pertanian Jatim), Rohayati alias ROH (Kadis Peternakan Jatim), Rahman Agung alias RA (staf DPRD Jatim), Santoso alias S (staf DPRD Jatim) dan Anang Basuki Rahmat alias ABR (ajudan Kadis Pertanian)‎.

Terkait barang bukti uang Rp 150 juta, diketahui uang itu pembayaran uang triwulan kedua dari total komitmen Rp 600 juta oleh setiap Kepala Dinas yang menjadi mitra Komisi B.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here