Benarkah PDI-P dan Taipan Tinggalkan Ahok?

1
769
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok

Nusantara.news, JAKARTA –  Kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta berdampak besar bagi para taipan yang menyokongnya. Rencana yang sudah disusun rapi oleh para taipan untuk mendudukkan Ahok di posisi tertinggi di republik ini, buyar sudah.

Konon khabarnya, para taipan merogoh kocek cukup dalam untuk menjadikan Ahok sebagai Gubernur DKI. Uang tersebut, digunakan untuk macam – macam untuk operasional dan kebutuhan Pilkada DKI.

Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais jiuga menyebut khabar soal angka Rp10 triliun terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Kabarnya ada elit kita yang terima Rp10 triliun untuk memuluskan keberlangsungan proyek tersebut,” ujar Amien dalam seminar Stop Reklamasi Teluk Jakarta,” di Ruang KK I Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/17).

Proyek reklamasi Teluk Jakarta memang tak bisa dilepaskan dari peran Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang naik menjadi presiden setelah menang dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Ahok-lah yang membantu meloloskan perizinan proyek tersebut yang sempat diprotes oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kelautan/Perikanan. Pasalnya, proyek yang ditaksir bernilai investasi mencapai Rp516 triliun itu berpotensi menganggu lingkungan dan kehidupan nelayan kecil.

Jika Ahok memenangi Pilkada DKI, para taipan akan menyiapkan langkah berikutnya, yakni Ahok dijadikan cawapres mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. Jika semuanya lancar, barulah Ahok dipersiapkan menjadi presiden pada Pilpres 2022.

Ahok juga tampaknya sudah mempersiapkan diri untuk rencana besar itu. Hal itu terlihat saat debat Calon Gubernur (Cagub) DKI pada Jumat (13/1/2017) lalu. Saat itu, Ahok satu-satunya Cagub DKI yang tidak menjawab pertanyaan moderator soal komitmen untuk tidak maju pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Ahok hanya duduk sambil tertawa dan meminta Cawagub Djarot Syaiful Hidayat untuk menjawab pertanyaan Ira Koesno selaku moderator.

Namun, jauh sebelum itu, Ahok sendiri sudah sering menyampaikan keinginannya menjadi Presiden RI. Seperti saat menerima kunjungan siswa kelas IV SD dari Tunas Muda International School, Kedoya, Jakarta Barat, ke Balai Kota, Kamis (24/4/2014).

“Sekarang saya mau jadi presiden karena banyak urusan bisa lebih mudah jadi presiden. Bukan jadi gubernur lagi. Jadi, cita-cita itu tiap hari harus naik,” kata Ahok.

Namun, kini para taipan gagal mengorbitkan Ahok. Ahok tak hanya kalah dalam pertarungan politik di Jakarta, tapi juga harus masuk bui lantaran tersangkut kasus penodaan agama. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara memvonis 2 tahun penjara kepada Ahok.

Ahok kini meringkuk dalam Rumah Tahanan (Rutan) Brimob di Kelapa Dua, Cimanggis, Depok.

Persoalan tidak sampai disitu, kini hubungan Ahok dengan PDI-P khabarnya semakin renggang. Ahok merasa ditinggalkan sendiri menghadapi kasus penodaan agama. Tak hanya itu, Ahok makin merasa terpukul lantaran Mendagri Tjahjo Kumolo langsung mengeluarkan keputusan pengangkatan Wagub DKI yang juga kader PDI-P, Djarot Syaiful Hidayat sebagai Pejabat pelaksana (Plt) Gubernur DKI. Padahal, Ahok dan keluarganya masih “berduka” setelah divonis bersalah dan langsung masuk bui.

Lantaran itu, Ahok dikhabarkan pula menolak bertemu Mega yang berencana akan membesuknya di Mako Brimob, Selasa (16/5).

Ahok kahirnya hanya menemui Djarot dan Hayono Isman. Anehnya, usai pertemuan, Djarot langsung kabur menghindari wartawan.

Seorang pengacara Ahok, I Wayan Sudirta yang juga menjenguk kliennya tak bisa memastikan apakah benar Djarot bertemu Ahok atau tidak.

“Benar, tadi memang papasan sama Pak Djarot dan Hayono Isman saat kami keluar, tapi kami tidak ketemu di dalam ruangan,” kata Wayan.

Pertanyaannya, apakah hanya Ahok yang berhak marah dan terpukul dengan masalah yang menimpanya?

Jika menengok ke belakang, sebelum Pilkada DKI, Ahok sesumbar tak membutuhkan parpol untuk maju bertarung. Dia bahkan sempat menuding parpol sebagai sarang koruptor.

Tak heran, sejumlah kader moncong putih, marah. Bahkan, Djarot dan Sekretaris DPD PDI-P DKI sempat memimpin yel-yel penolakan kepada Ahok.

“Bersatu padu untuk menang, gotong royong untuk menang, berjuanglah untuk menang, Ahok pasti tumbang,” “Bersatu padu untuk menang, gotong royong untuk menang, berjuanglah untuk menang, Ahok tunggang-langgang,” demikian lirik yel-yel penolakan ketika itu yang diunggah di youtube.

Saking kesalnya, politisi PDI-P, Junimart Girsang sempat pula mengungkapkan aliran dana Rp30 miliar dari pengembang kepada relawan “Teman Ahok”. Saat itu, Teman Ahok yang rencananya akan dijadikan kendaraan (jalur independen) oleh Ahok, mengaku mampu mengumpulkan sejuta kartu tanda penduduk (KTP). Nyatanya, Ahok akhirnya memilih diusung PDI-P dan meninggalkan Teman Ahok.

Soal sepak terjang Ahok yang gemar loncat sana sini demi meraih kekuasaan, bukanlah rahasia lagi. Saat pertama kali terjun politik, Ahok terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung mewakili Partai Indonesia Baru (PIB), begitupun saat menjadi Bupati Belitung.

Namun, Ahok pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat akan maju sebagai Calon Gubernur Bangka Belitung (Babel). Setelah gagal menjadi Gubernur Babel, Ahok pindah lagi ke Partai Golkar untuk melaju ke Senayan menjadi anggota DPR RI.

Di tengah perjalanan, Ahok meninggalkan Golkar dan memilih Gerindra saat menjadi Wagub DKI berpasangan dengan Jokowi yang diusung PDI-P.

Namun, lagi-lagi Ahok meninggalkan Gerindra dan merapat ke PDI-P untuk maju sebagai cagub berpasangan dengan Djarrot yang diusung PDI-P pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sekarang, bila PDI-P memilih meninggalkan Ahok yang sudah tak punya harapan di pentas politik tentu tak salah. Begitupun para taipan yang menyiapkan plan B dengan meninggalkan Ahok menuju Pilpres 2019, tentu tak salah juga.

Karena, dalam politik tak ada kawan dan lawan abadi. Ahok tak boleh marah jika ditinggalkan PDI-P, meskipun Megawati sempat menangis saat menyaksikan Ahok-Djarot kalah berdasarkan hasil hitung cepat seluruh lembaga survei di televisi.

Jika PDI-P (Megawati) dan para taipan sudah move-on, maka selayaknya Ahok melakukan perenungan mencari jalan terbaik.

 

1 KOMENTAR

  1. Politik mereka Itu berdasarkan kepentingan bagi kue kekuasaan

    Nggak ada teman abadi….pasti nggalang proyekan lain dengan ganti orang

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here