Benarkah Transaksi Participating Interest Rio Tinto Tidak Lazim?

0
252
PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) membeli participating interest Rio Tinto di PT Freeport Indonesia senilai US$3,58 miliar. Menurut kalangan migas harga itu kebesaran, harusnya di kisaran US$1,86 miliar.

Nusantara.news, Jakarta – Proses pembelian participating interest (PI) Rio Tinto di PT Freeport Indonesia masih menyisakan persoalan, yakni penentuan harga yang kelewat besar. Apalagi ada hidden story yang aneh dan baru terungkap ketika transaksi itu dilakukan, ini bisa menjadi celah bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman,  mengungkapkan ada dua alat bukti yang cukup bagi KPK untuk mengusut dugaan mark-up pembelian PI Rio Tinto oleh PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum).

Pertama, buku ‘Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan: Mengungkap Karut-Marutnya Implementasi UU Minerba dan Divestasi Freeport yang Penuh Jebakan’ yang ditulis oleh Simon Fellix Sembiring.

Kedua, lampiran surat Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) IB Sujana dan Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad pada April 1996 untuk PI Rio Tinto hanya di Blok B, bukan Blok A.

Tambahan pula, surat persetujuan Mentamben IB Sujana terkait PI Rio Tinto tidak lazim, surat itu melanggar Pasal 28 ayat (2) Kontrak Karya. Kode surat itu tertulis ‘SJ’a tau singkatan dari Sekretaris Jenderal, bukan ‘DJP’ atau Ditjen Pertambangan Umum.

“Artinya surat itu tidak melalui pertimbangan teknisdari Dirjen Pertambangan Umum. Lebih lucu lagi soal PI itu tidak diketahui oleh Menteri ESDM dan dan Dirjen Minerba setelah periode IB Sujana,” ungkap Yusri Usman.

Yang lebih mengejutkan, surat Mentamben IB Sujana itu baru terbongkar pada saat proses negosiasi antara Inalum dengan PT Freeport Indonesia pada Agustus 2017. Keanehan selanjutnya, PI Rio Tinto itu tidak pernah tercermin atau tergambar dalam Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) yang merupakan kewajiban rutin setiap tahun.

“RKAB itu harus dibuat oleh pemilik Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara  (PKP2B) serta harus disetujui oleh Dirjen Minerba. Setelah dapat izin baru KK dan PKP2B bisa mulai bekerja menambang,” urai Yusri.

Dengan demikian, menurut dia, bisa jadi PI Rio Tinto diduga bodong atau bisa jadi nilai yang dibayarkan oleh Inalum sangat mahal dan berpotensi merugikan negara.

Oleh karena itu, Yusri berpendapat, buku Simon Sembiring bisa dijadikan alat bukti untuk dilaporkan ke KPK. ” Nah, informasi ini seharusnya tidak dilewatkan begitu saja oleh penegak hukum.”

Sejak awal transaksi PI Rio Tinto memang mengundang banyak tanya. Terutama terkait nilai jual PI berikut PT Indo Coopers Tbk di PT Freeport Indonesia. Dimasa lalu Rio Tinto mendapatkan PI hanya US$850 juta saja, tapi mengapa kemudian harus melepasnya dengan harga US$3,58 miliar.

Simon Sembiring dalam bukunya menyatakan pembelian PI Rio Tinto oleh Inalum bisa menjadi skandal divestasi paling besar selama negara Indonesia merdeka. Simon yang melahirkan UU Minerba tahu persis detil apa dan bagaimana Rio Tinto masuk ke PT Freeport Indonesia, oleh karenanya beliau juga tahu persis penyimpangan yang terjadi.

Tentang berapa potensi harga riil dari pelepasan PI Rio Tinto tersebut, memang tidak diungkap dalam buku Simon Sembiring. Hanya saja Achmad Takari Pribadi, mantan karyawan Freeport sejak 1996 hingga 2003, terakhir bertugas sebagai  Capital & Joint Venture Accounting. Takari melaporkan hasil kerjanya langsung ke Site Controller. Sementara Site Controller melapor ke CFO.

Dalam perhitungan teknis dan mendetil, Takari menyimpulkan pembelian PI Rio Tinto oleh Inalum kemahalan. Harga riil PI Rio Tinto selama 20 tahun menurut perhitungannya hanyalah US$1,86 miliar. Dengan kata lain, transaksi itu kemahalan US$1,72  miliar atau ekuivalen dengan Rp24,42 triliun dalam kurs rupiah hari ini.

Buku Simon sendiri sengaja diluncurkan sebagai bentuk dedikasinya mencermati kejanggalan dalam implementasi UU Minerba serta jebakan divestasi Freeport.

Itu sebabnya, mungkin akan lebih bermanfaat jika Yusri Usman atau Simon Sembiring langsung yang membuat aduan ke KPK sebagai bahan masukan untuk diproses secara hukum mengenai transaksi PI Rio Tinto.

Apalagi dalam buku Simon terungkap adanya surat Mentamben IB Sujana yang aneh karena tidak memberi tahu atau diumumkan event kepada kalangan internal Kementamben atau Kementerian ESDM saat ini.

Kalau saja hal itu dilaporkan secara resmi ke KPK, kama baik Yusri Usman maupun Simon Sembiring bisa menyelamatkan keuangan Inalum hingga Rp24,42 triliun. Mengingat cara pembayaran pengambilalihan PI Rio Tinto tersebut, Inalum harus menerbitkan global bond yang artinya berutang dalam skala besar, yakni sebesar US$3,58 miliar atau ekuivalen dengan Rp50,84 triliun.

Ini adalah global bond pertama dalam jumlah besar yang dilepas kepada investor global hanya untuk pengambilihan PI Rio  Tinto.

Pertanyaannya, apakah temuan Simon Sembiring yang dituangkan dalam bukunya itu akan menjelma menjadi sebuah temuan sejarah yang bisa dibawa ke ranah hukum? Atau hanya sebagai koleksi cerita rakyat atau bahkan legenda yang mudah masuk ke telinga kanan lalu keluar dari telinga kiri?

Kalau benar apa yang ditulis Simon Sembiring itu benar, bahwa ada ketidaklaziman dalam penempatan dana Rio Tinto dengan nomor surat yang keliru dan surat itu menjadi surat rahasia sejak ditandatangani Mentemben IB Sujana dan baru terungkap ketika Inalum ingin mengambil hak PI Rio Tinto kembali, maka itu adalah temuan yang sangat berharga.

Mari kita tunggu langkah nyata dari Yusri Usman atau Simon Sembiring untuk membuat aduan potensi kecurangan dalam kasus pembelian PI Rio Tinto.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here