Bencana dan Wibawa Presiden

0
142

SETIAP memasuki musim penghujan seperti sekarang, bencana banjir dan tanah longsor pasti terjadi dalam berbagai skala dan dampak kerusakan. Menurut catatan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, sampai Oktober kemarin terjadi 374 kali banjir dan 268 tanah longsor di berbagai tempat di Indonesia.

Dua jenis bencana ini, pada umumnya, terjadi bukan karena sebab-sebab alamiah, melainkan karena tangan manusia. Penebangan hutan secara liar (illegal logging) adalah penyebab utama. Hutan yang ada sudah tidak sanggup lagi menyerap air hujan dalam curah yang besar, sehingga memuntahkannya ke sungai-sungai dan pada akhirnya banjir menyerang pemukiman penduduk.

Apa yang terjadi di Indonesia saat ini benar-benar telah menggambarkan kerusakan hutan yang luar biasa. Sedikit saja hujan turun, banjir langsung menyerbu, karena curah hujan tak lagi mampu diserap oleh hutan yang gundul. Begitu juga ketika musim kemarau dimulai, kekeringan langsung menggigit bumi. Karena sungai yang berhulu di hutan tidak lagi mempunyai sumber air.

Sudah tak terhitung pemerhati lingkungan yang berteriak tentang illegal logging di Indonesia. Tetapi, teriakan mereka lenyap ditelan gemuruh mesin penebang kayu yang tak kenal henti.

Setiap tahun, Indonesia kehilangan hutan seluas 684.000 hektar akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan dan alih fungsi hutan. Menurut data yang dirilis Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) berdasarkan data dari Global Forest Resources Assessment (FRA), Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil yang berada di urutan pertama. Setiap tahun perusakan hutan itu bertambah sekitar 2,1 hektar.

Aksi illegal logging di negeri ini memang sungguh luar biasa. Indonesia menduduki peringkat ketujuh di dunia dalam bidang perdagangan kayu ilegal setelah Bolivia, Brasil, Kamboja, Kamerun, Kolombia dan Ghana.

Kerugian negara sudah tak terkira. Menurut data Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, potensi kerugian negara akibat illegal logging mencapai Rp276,4 triliun.Lalu, apa arti itu semua bagi negeri ini? Artinya jelas, bahwa Undang-Undang tidak pernah punya kekuatan apa pun di mata para pencuri kayu. Ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp5 milyar seperti diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, mereka anggap hanya angin lalu. Tidak sedikit pun mereka merasa takut ditindak aparat keamanan. Mengapa? Ya, karena aparat keamanan sendiri adalah bagian dari mereka, bagian dari mafia penggundul hutan. Kalau sekadar alpa mengawasi saja, kita masih bisa memaklumi. Tetapi, jika mereka ikut terlibat, lalu kepada siapa lagi negara ini menyerahkan keamanan dirinya?

Sudah menjadi rahasia umum betapa oknum-oknum aparat yang seharusnya menjaga negara ini dari kepunahan justru menjadi ujung tombak perusakan itu sendiri. Mereka menikmati keuntungan yang tidak sedikit dari kerusakan alam negerinya sendiri. Bahkan untuk itu mereka memilih berkelahi dengan rekan-rekannya yang mencoba hidup lurus ketika berusaha menghalangi.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pernah meminta Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi kinerja TNI dan Polri. Sebab ada dugaan oknum TNI dan Polri menjadi pelindung perusahaan-perusahaan perambah hutan.

Kerusakan hutan yang makin parah ini seharusnya menjadi rambu-rambu bagi siapa pun yang hendak menjadi pemimpin nasional.   Menjadi pemimpin nasional, tidak saja berhak atas segala penghormatan, tapi juga wajib mewarisi segala sumber bencana. Para calon pemimpin yang sekarang tengah berebut tampuk kepemimpinan nasional, harus menyatakan sanggup memerangi penjarahan kekayaan alam Indonesia ini.

Presiden Joko Widodo berkali-kali menyatakan tidak akan berkompromi dengan praktek pembalakan liar yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Kemarin, ketika membagikan Surat Keputusan Perhutanan Sosial seluas 91.000 hektare kepada 8.100 petani di Jambi, Presiden “ditodong” seorang petani mengenai penindakan pembalak liar.

“Saya minta Pak, pembalak liar dan cukong-cukongnya ditindak. Mereka merajalela, jangan dibiarkan,” kata Zulkifli, sang petani.

Ditodong begitu, Presiden menjawab, tidak ada yang membiarkan hal itu terjadi. Tapi, Zulkifli memotong, bahwa dia sudah menyampaikan informasi itu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kapolda Jambi Irjen Pol Muchlis As, namun pengaduannya tidak ditanggapi. Mendengar itu, Presiden langsung memerintahkan Kapolda Jambi untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Kita tidak tahu, apakah Zulkifli akan kembali menelan kekecewaan karena pengaduannya tak ada tindak lanjut. Sebab, karena sudah mengadukan masalahnya kepada presiden, tentu tak ada lagi tempat mengadu yang lebih tinggi dari itu.

Bolanya kini ada di Presiden. Titah sudah diucapkan. Perintah telah diberikan. Apakah perintahnya jalan atau tidak, belum tahu. Ini artinya, kualitas koordinasi pemerintahan. Kalau koordinasi lemah, perintah bisa tinggal perintah. Presiden bisa mengeluarkan seribu perintah setiap saat, tetapi jika tidak dikoordinasi, anak buah akan bertindak sebaliknya. Bahkan lebih dari itu, ini menyangkut juga kewibawaan Kepala Negara.

Rusaknya hutan kita adalah bukti dari kegagalan perintah Presiden. Sebab, di atas kertas, tak ada Presiden yang secara terbuka menyetujui pembalakan liar.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here