Bencana Kekeringan Mengintai Jawa Barat

0
142
Warga mengikuti pembagian air bersih yang didistribusikan oleh Satlantas Polres Kota bekerja sama dengan BPBD Kota Tasikmalaya, Kampung Singkup, Jawa Barat, Selasa (19/9). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/aww/17.

Nusantara.news, Jakarta – Kekeringan ekstrim akan terjadi di tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat. Demikian pernyataan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Bandung akibat musim kemarau yang memanjang antara 31 – 60 hari.

Ke tujuh Kabupaten/Kota yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrem masin-masing meliputo Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Bandung.

“Kekeringan ekstrem dengan kriteria lebih dari 60 hari tercatat di sejumlah pos hujan, antara lain pos hujan Karang Anyar, Subang 86 hari, pos hujan Pusaka Nagara, Subang 85 hari, dan Pos Hujan Cidempet, Indramayu dengan panjang hari tanpa hujan sebanyak 84 hari,” beber Kepala BMKG Bandung Toni Agus Wijaya, di kantornya, Selasa (26/9) siang.

Ada pun curah hujan di sebagian besar wilayah Jawa Barat terhitung rendah, dengan kriteria 0-55 militer per dasarian. Sedangkan wilayah yang mendapatkan distribusi curah hujan dengan kriteria menengah atau 50-75 milimeter per dasarian terdapat di sebagian wilayah Bogor bagian tengah dan Purwakarta bagian selatan.

“Berdasarkan pemantauan kita, masih terjadi hujan hingga update terakhir di sebagian kecil wilayah Bogor tengah dan utara, dan Kota Bekasi,” lanjut Toni.

Selain faktor minimnya curah hujan,  jelas Toni, kekeringan juga dipengaruhi oleh irigasi serta kondisi sumber air di permukaan dan air tanah. Maka dia menyarankan daerah yang lebih dari 60 hari tidak turun hujan perlu segera mendapatkan pasokan air bersih dari pemerintah daerah setempat.

Karawang Kekeringan

Meskipun tidak termasuk tujuh kabupaten yang diramalkan mengalami kekeringan ekstrim, namun ancaman kekeringan sudah menghantui warga Kabupaten Karawang. Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang telah menyatakan status siaga bencana kekeringan sejak Agustus 2017, ditandai dengan terjadinya krisis air bersih di sejumlah daerah setempat sejak dua bulan terakhir.

BPBD juga menyebut sebagian besar dari 30 kecamatan di Kabupaten Karawang terancam bencana kekeringan. Diantara 30 Kecamatan itu, ada sekitar 24 Kecamatan yang terancam krisis air bersih pada musim kemarau kali ini. Memasuki pekan terakhir September 2017, jumlah desa yang terkena bencana kekeringan sudah meluas dari 25 desa menjadi 30 desa. Akibatnya tercatat 30.325 jiwa warga Karawang sulit mendapatkan air bersih.

Desa-desa yang sulit mendapatkan air bersih itu tersebar di lima kecamatan, meliputi KecamatnTegalwaru, Ciampel, Pangkalan, Telukjambe Barat, danTelukjambe Timur. Di luar lima kecamatan itu BPBD Karawang memprediksi masih ada daerah yang dilanda kekeringan dan belum melapor ke BPBD setempat.

Sebagai contoh, Asep Syaifuddin, warga Desa Kertasari, Kecamatan Pangkalan, terpaksa berjalan kaki sejauh 2 Km ke sungai terdekat agar mendapatkan air bersih. Sedangkan kondisi sungai mulai mengering. Untuk kebutuhan masak, cuci dan kakus dia terpaksa mengangkut air dari sisa-sisa air di sungai.

Meskipun ada drop-dropan dari BPBD Karawang namun kebutuhan air bersih tak dapat ditunda. Sambil berharap bantuan air bersih datang mereka tetap rela berjalan kaki sejauh 2 Km agar keluarganya tetap bisa mendapatkan air bersih untuk kebutuhan masak dan mencuci.

Camat Pangkalan Usep Supriatna membenarkan, sebagian kebutuhan air bersih warganya hanya mengandalkan kiriman Pemkab atau pihak swasta yang peduli. “Tidak hanya mata air, air sungai di daerah kami juga sudah mengering. Jadi masyarakat benar-benar kesulitan air bersih,” terang Usep.

Secara geografis Kecamatan Pangkalan dan sejumlah Kecamatan lain berada di wilayah selatan yang dekat dengan pegunungan. Setiap musim kemarau tiba di wilayah selatan Kabupaten Karawang memang selalu kesulitan air bersih.

Kondisi bertambah parah dengan maraknya kegiatan pertambangan di sekitar Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru yang mengakibatkan daerah itu gersang. Maraknya pertambangan galian C itu diduga ikut menyumbang hilangnya sumber mata air di wilayah itu.

Kepala BPBD Karawang Banuara Nadeak pun menghimbau kepedulian pemilik usaha di Kabupatennya turut berpartisipasi mengirimkan air bersih di wilayah itu. Namun agar terdistribusi secara merata Banuara menghimbau agar bantuan yang akan disalurkan itu tetap berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Karawang.

Langganan Kekeringan

Kendati bencana kekeringan di sejumlah desa di Kabupaten Karawang terjadi hampir setiap tahun, namun tampaknya Pemkab Karawang tidak memiliki perencanaan jangka panjang untuk mengatasinya, misal pemeliharaan sumber mata air, pengeboran air tanah, pembuatan sodetan, pembangunan embung, dan upaya-upaya jangka panjang lainnya.

Selain sejumlah desa sudah terdampak krisis air bersih, Dinas Pertanian Kabupaten Karawang juga mewaspadai dampaknya terhadap lahan seluas 7.448 hektare dari total sekitar 97 ribu hektare sawah yang terancam kekeringan. Ribuan hektare sawah yang terancam kekeringan itu tersebar di 23 kecamatan.

Toh demikian Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karawang Hanafi mengatakan, hingga kini belum ada laporan areal sawah yang dilanda kekeringan. Statusnya masih rawan atau berpotensi kekeringan.

“Namun yang jelas wilayah Karawang bagian selatan memang terancam kekeringan, karena areal lahan di wilayah itu memang merupakan areal tadah hujan yang hanya mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah,” jelas Hanafi.

Maka Hanafi menghimbau petani di areal tadah hujan beralih ke tanaman palawija di musim kemarau ini, dengan alasan tanaman palawija lebih sedikit membutuhkan air dibandingkan padi.

Selain Karawang, tetangganya Kabupaten Bekasi juga sudah menetapkan status siaga darurat kekeringan pada lahan pertanian di wilayahnya. “Hal ini sudah terjadi sejak 1 September 2017 hingga sekarang dan sudah merambah pada delapan kecamatan setempat,” ungkap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Senin (18/9) pekan lalu.

Kedelapan kecamatan itu meliputi Bojongmangu, Cikarang Pusat, Serangbaru, Cikarang Selatan, Muaragembong, Sukatani, Babelan dan Cikarang Timur. Kini Pemkab Bekasi setiap harinya paling tidak tiga kali memasok air bersih ke daerah itu.

Sedangkan di Kabupaten Sukabumi, dampak kekeringan sudah dirasakan oleh 54.041 jiwa dari 16.681 kepala keluarga (KK) yang mulai kesulitan air bersih. “Puluhan ribu jiwa yang terdampak bencana tersebut tersebar di 55 desa di 24 kecamatan,” ungkap Kepala Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kabupaten Sukabumi Yana Rusyana di Sukabumi, Kamis pekan lalu.

Wilayah-wilayah yang mulai terdampak kekeringan berada di wilayah selatan. Akibatnya, banyak masyarakat yang harus berjalan kaki dan mencari sumber air bersih hingga beberapa kilometer. Bukan tidak mungkin, apabila musim kemarau terus memanjang akan semakin banyak lagi warga yang kesulitan mengakses air bersih.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here