Benih Pemberontakan di Papua Barat

0
228

SETELAH reda sekian lama, isu separatisme kembali muncul di Papua. Sebuah kelompok yang menamakan diri Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua,ULMWP) diam-diam sudah menyerahkan petisi referendum Papua Barat kepada Komite Dekolonisasi PBB atau Komite 24 di New York, 26 September kemarin.  Kelompok ini mengklaim petisinya didukung 1,8 juta tanda tangan atau 70% dari jumlah warga Papua Barat.

Menurut Wakil Menlu AM Fachir, tidak ada petisi referendum Papua Barat yang diajukan ke PBB. “Soal Papua kita sudah selesai dengan keputusan PBB 1969,” katanya. Tapi, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan hal lain. “Infonya sih ada. Tapi belum dibahas,” kata Mendagri di Istana Kepresidenan, 28 September.

Jawaban Mendagri bahwa masalah ini belum dibahas, menurut kita, mengejutkan. Sebab, ULMWP ini sudah bergerak lama. Pada bulan April 2016 silam, terjadi aksi unjuk rasa besar-besaran di Papua Barat yang dikoordinasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), organisasi yang bertujuan memerdekakan Papua Barat.

Dalam aksi itu mereka mendukung ULMWP untuk diterima sebagai anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG). MSG adalah sebuah organisasi negara-negara Melanesia yang beranggotakan Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon.

Demonstrasi itu juga mendukung Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliamentarians for West Papua, IPWP). IPWP ini dibentuk oleh aktivis Papua Merdeka dan sejumlah anggota parlemen dari Inggris, Vanuatu dan Papua Nugini pada tahun 2008. Salah satu pendirinya adalah Benny Wenda, orang yang kemarin mengklaim menyerahkan petisi referendum ke PBB.

Secara diplomatik, penyerahan petisi tersebut memang insiden kecil. Tetapi itu menunjukkan gerakan separatisme di Papua terus bergerak. Para pejabat kita sering mengatakan, kekuatan separatis itu tidak berarti dan selalu dapat dilumpuhkan. Itu memang betul. Namun, substansi persoalan tidak pada besar kecilnya kekuatan pemberontak, tetapi pada eksistensi pemberontakan mereka yang tak pernah pudar.

Soal ini jangan dipandang enteng, apalagi sampai “belum dibahas”. Kehendak separatisme bukan perkara kecil bagi sebuah negara, sekalipun desakan ke arah itu baru berbentuk benih.

Anehnya, para pengambil keputusan di Jakarta seperti tidak mau melihat sisi itu. Elit di Jakarta seperti mencoba mengecilkannya sebagai perbedaan pendapat belaka. Bahkan mereka mencoba pula membingkainya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari demokrasi.

Demokrasi? Sudah terlalu banyak diskusi para ahli pikir tentang makna kata yang bertuah ini. Bahwa demokrasi adalah hak menyatakan pendapat, hak menentukan nasib sendiri, hak itu dan hak itu. Sebagai diskusi ilmiah para empu boleh saja aneka ragam pendapat berhamburan.

Tetapi, para pemimpin negara tidak bisa berpendapat setelanjang itu. Dan, hanya Tuhan yang tahu, mengapa bangsa ini dipenuhi oleh para pemimpin yang selalu memperlihatkan kebodohannya menafsirkan demokrasi.

Pemimpin negara tidak mengabdi kepada ide. Sebagai pemimpin negara mereka harus bertanggungjawab atas negaranya. Salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah negara harus tetap utuh.

Para pemimpin negara harus memahami demokrasi dalam bingkai integrasi. Tidak boleh di luar itu. Kalau hendak berpikir di luar bingkai, itu tinggalkan segera kursi kepemimpinan dan duduklah di atas angin sebagai empu dengan imajinasi liar.

Demokrasi harus diletakkan dalam kerangka integrasi bangsa. Kita boleh menomorsatukan demokrasi sejauh integrasi  bangsa tidak terkoyak. Jika pertaruhannya adalah integrasi, kalau bangsa ini mau tetap tegak,  semestinya harus berkata tidak terhadap apa pun.

Pemahaman inilah yang mulai sirna sekarang. Para penggiat demokrasi di masa lalu yang kini satu persatu masuk sebagai penyelenggara negara masih membawa pikiran lamanya ke dalam peran dan tanggungjawab baru.

Dulu, menghadapi konflik di Aceh, energi kreatif bangsa ini habis tersedot ke sana. Nah, kini apakah hal yang sama akan diulang kembali di Papua?

Para pemimpin negeri ini mesti menghentikan sikap suka mengecilkan persoalan. Sebab, kalau terlanjur membesar, bukan dia saja yang akan hanyut, tapi juga bangsa ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here