Benteng Herodes Bernama DPR

0
58

APABILA diibaratkan sebuah benteng, maka DPR sekarang ini bisa diumpamakan Benteng Herodes, atau biasa juga disebut Benteng Metzada, sebuah benteng kokoh di tepi barat Laut Mati. DPR saat ini bisa disebut sekokoh itu. Di dalamnya seluruh anggota DPR bisa bertahan dari ancaman hukuman –atau bahkan kritik rakyat sekalipun.

Mempersamakan gedung DPR di Senayan itu seperti Benteng Metzada bukan saja karena fungsinya yang melindungi anggota DPR, tetapi juga karena kesamaan logika penguasaannya. Benteng sebenarnya milik orang Romawi, tapi kemudian beralih ke tangan orang-orang Yahudi Zelot. Bangunan itu kemudian diperbesar oleh Herodes, dan di situlah dia bersama seluruh pendukungnya bertahan. Konon benteng ini tak pernah bisa ditaklukkan sepanjang sejarah manusia.

Logika yang sama juga bisa dikenakan ke Gedung DPR. Gedung bukan milik anggota DPR. Karena sebagai wakil rakyat mereka hanya berkantor di situ. Pemilik sebenarnya adalah rakyat. Di sinilah semestinya rakyat berlindung dan dilindungi aspirasinya. Tapi, kini kepentingan rakyat belum tentu terlindungi di sana, atau bisa jadi justru mengancam mereka sendiri.

Itu terjadi setelah Rancangan UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) resmi disahkan menjadi undang-undang, Senin (12/2) malam kemarin. Lihat saja, pasal 122 huruf “k” yang terdapat dalam UU baru ini. Di situ ditegaskan tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Jadi jika ada rakyat yang tidak puas dengan kinerja para wakilnya di DPR itu dan menyatakan kritiknya, maka dia bisa dikenai ancaman pidana.

Aneh, jika rakyat justru terancam di dalam bentengnya sendiri. Keanehan lain dalam ketentuan ini terlihat dari perluasan kewenangan MKD. MKD seperti menjadi penegak hukum dan tidak terbatas mengurusi kode etik dan kehormatan anggota DPR tetapi juga masyarakat luas.

Kekokohan Benteng Senayan melindungi anggotanya juga terlihat dari pasal 245 yang mensyaratkan harus adanya izin tertulis presiden untuk pemanggilan anggota DPR yang terkait tindak pidana. Arah dari pasal ini jelas sangat terang benderang: Agar anggota DPR tidak bisa sewaktu-waktu dipanggil KPK. Sebab, selama ini sudah banyak yang menjadi “korban” lembaga antirasuah tersebut.

Ini jelas merupakan perluasan yang luar biasa dari hak imunitas DPR. Hak imunitas adalah kekebalan hukum  anggota DPR tidak dapat dituntut secara hukum karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan maupun tulisan dalam rapat DPR, sepanjang tidak ada pelanggaran peraturan tata tertib dan kode etik anggota DPR. Jika ada kode etik yang dilanggar, maka wakil rakyat itu dapat dituntut terkait pernyataan atau pendapatnya, apalagi jika dia melakukan pelanggaran hukum. Sebab, kalau ada pelanggaran hukum bisa dipastikan sudah terjadi pelanggaran etik. Tapi, dalam ketentuan baru ini, anggota DPR yang terlibat korupsi pun tidak bisa dipanggil KPK tanpa izin tertulis dari presiden.

Selain aman terlindung dalam bentengnya, “daya serang” DPR kini juga meningkat. Coba simak pasal 73 ayat 1 sampai 4 dalam UU ini. Di situ ditegaskan, DPR berhak memanggil setiap orang untuk hadir dalam rapat DPR, dan orang tersebut wajib mematuhinya. Kekuatan pemanggilannya setara dengan perintah hakim dalam pengadilan. Jika orang yang dipangggil tersebut tidak hadir, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Polri. Dan Polri pun wajib mematuhi permintaan DPR tersebut.

Banyak pihak menilai perubahan ini makin membuat DPR tidak tersentuh. Jika dulu sistem politik kita ditandai dominannya pengaruh eksekutif, executive heavy, kini berbalik sangat ekstrem, legislatif menjadi tidak terkendali.

Layakkah itu diperoleh DPR saat ini? Biarlah rakyat yang menilai. Namun, dilihat dari rendahnya kedisiplinan menghadiri rapat-rapat saja, tentu berat bagi rakyat mengucapkan kata “layak”.

Hadir dapat rapat, bukan semata soal disiplin. Ini soal komitmen dan  pertanggungjawaban moral kepada rakyat yang telah memilih mereka. Dalam soal komitmen dan pertanggungjawaban moral ini kita harus prihatin. Sebab, nyatanya, DPR itu bukan lembaga yang memfungsikan diri sesuai namanya: Mewakili kepentingan rakyat. Lembaga itu telah menjadi alat perjuangan kelompok, dan pribadi. Dan kini mereka aman dalam lindungan Benteng Herodes.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here