Bentrok TNI dan Polri Selalu Terulang

0
145

MARKAS Polsek Ciracas hancur setelah diserang dan dibakar ratusan orang, Rabu (12/12/2018) malam kemarin. Penyerangan itu berawal dari pengeroyokan seorang perwira TNI oleh beberapa orang tukang parkir liar di wilayah hukum polsek tersebut. Ratusan orang itu mendatangi Polsek Ciracas dan menanyakan apakah para pengeroyok sudah ditangkap. Karena polisi masih mencari para pelaku, massa yang datang itu menjadi emosi dan merusak kantor polsek, sejumlah kendaraan dinas yang terparkir dan memukuli Kapolsek serta beberapa anggota polisi yang sedang berjaga. Sejumlah warga yang sedang melintas ikut menjadi sasaran amuk mereka.

Siapa mereka? Belum ada keterangan resmi. Menurut penjelasan warga setempat, para penyerang yang berjumlah ratusan orang itu “berambut cepak, berbadan tegap”.

Tuduhan mengarah kepada oknum TNI. “Kita tidak bisa dengan cepat menarik kesimpulan bahwa itu anggota TNI,” kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya Kolonel Inf. Kristomei Sianturi. “Kita tidak boleh langsung menuding itu perbuatan si A atau si B sampai proses penyelidikan selesai,” kata Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen Pol Muhamad Iqbal.

Tetapi beberapa indikasi seakan menguatkan keterangan warga tadi. Sebab tak lama setelah kejadian, Kapolres Metro Jakarta Timur, Dandim Jakarta Timur dan Danrem turun ke lokasi menenangkan massa. Menjelang dini hari, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Azis dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Joni Supriyanto juga mendatangi lokasi pembakaran. Respon yang sedemikian cepat dari pejabat-pejabat tertinggi polisi dan TNI di Jakarta itu jelas menunjukkan urgensi yang khusus.

Pernyataan dari Istana Kepresidenan pun menunjukkan hal yang sama. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya harus segera berkonsolidasi terkait persoalan tersebut. Tentu ada alasan tertentu mengapa Sekretaris Kabinet meminta Kapolda untuk berkonsolidasi dengan Pangdam. Yang jelas, penyelidikan tentang siapa pelaku masih dilakukan polisi.

Tapi, seandainya perusakan dan pembakaran itu dilakukan oleh oknum TNI, sangat patut disesalkan. Sebab ini menambah titik hitam dalam hubungan kedua institusi bersenjata ini. Dalam banyak kejadian sebelumnya, oknum-oknum dari kesatuan TNI dan Polri malah terlibat konflik fisik.

Sejak pemisahan TNI dengan Polri di awal reformasi dulu, sampai sekarang bentrokan serupa sudah nyaris tak terhitung. “Medan pertempuran” pun punya rentang yang sangat luas: Nyaris dari Sabang sampai Merauke.

Korban pun berjatuhan. Korban material, seperti kerusakan gedung kantor masing-masing kesatuan, kendaraan, termasuk harta masyarakat umum, sudah sangat besar. Begitu juga kerugian moril, seperti rasa takut masyarakat, anggota keluarga anggota TNI dan Polri yang berseteru. Belum lagi, korban nyawa dan cedera dari masing-masing kesatuan. Dan, perlu juga diperhitungkan, “korban” citra TNI dan Polri yang menjadi rusak gara-gara kecerobohan anggotanya yang tak mampu mengendalikan emosi.

Keributan antara TNI dengan Polri ini, tidak saja memalukan, tetapi juga memilukan. Dua lembaga yang diserahi tugas menjaga pertahanan dan keamanan negara ini justru baku hantam dengan senjata masing-masing.

Setiap terjadi kasus serupa, pimpinan tertinggi di masing-masing daerah, Kapolda dan Pangdam, langsung turun tangan mendinginkan suasana serta memberi sanksi pada setiap anggotanya yang menjadi pemicu keributan. Bahkan tidak saja anggota yang terlibat, komandan kesatuan masing-masing juga diganjar hukuman, biasanya dengan mencopot dari jabatannya. Kendati, pemberian sanksi tegas itu selalu diberlakukan, toh perkelahian tetap saja terjadi. Meski kita mengharapkan kasus ini tidak akan pernah terulang, tetapi konflik antara mereka mungkin belum berakhir. Di suatu saat, di suatu tempat, kasus memalukan ini mungkin akan terjadi kembali.

Dulu mereka tidak pernah bertikai, karena berada dalam satu komando di bawah Angkatan Bersenjara Republik Indonesia (ABRI). Ketika tuntutan reformasi mengharuskan mereka berpisah, ada masalah ketidaksiapan mental menghadapi pemisahan tersebut. Sebab, yang dilakukan baru sekadar memisahkan dua lembaga yang tadinya satu atap di bawah ABRI itu, tetapi  kita luput memberikan aturan yang rinci dan kuat tentang fungsi dan aplikasi fungsi masing-masing.

Pemisahan itu memang harus dilakukan. TNI dan Polri adalah dua lembaga dengan dua fungsi berbeda yang tidak bisa disatukan di bawah satu atap. TNI berfungsi menjaga pertahanan negara dari ancaman musuh. Sementara Polri bertugas menjaga keamanan negara dari segala gangguan. Dua fungsi itu, secara generik, memang tidak bisa digabung.

Kebijakan memisahkan TNI dengan Polri memang kebijakan yang tepat. Tetapi, aspek-aspek teknis pelaksanaannya perlu disempurnakan. Dan, di tingkat prajurit, aspek teknis inilah yang sangat menentukan. Mereka tentu tidak begitu paham filosofi yang mendasari kebijakan, karena itu “makanan”-nya para pimpinan. Sementara, di tingkat pimpinan, sejauh ini nyaris tidak ada masalah. Masalah itu ada di lapis bawah.

Kalau aspek teknis pelaksanaan ini tidak segera dievaluasi dan diperbaiki, maka akar masalah keributan ini tidak akan terpecahkan.

Sesuai Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri da serta Tap MPR Nomor VII/ MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri, kita memang sudah mempunyai UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU Nomor 3Tahun 2002 tentang Pertahanan dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Namun dalam implementasi di lapangan ternyata belum ada sinkronisasi yang tepat sehingga justru menimbulkan konflik TNI-Polri. Soal perbantuan TNI kepada Polri misalnya. Dalam Pasal 41 UU Kepolisian, Polri dapat meminta bantuan TNI yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tapi, menurut Pasal 7 ayat 2 UU TNI, perbantuan TNI kepada Polri itu harus diatur dengan UU.

Karena tidak ada sinkronisasi itu, akibatnya perbantuan TNI kepada Polri seringkali dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Sehingga ketika terjadi kekeliruan, kesalah-pahaman di level bawah mudah tersulut.

Inilah yang harus segera dibenahi, jika hubungan antara dua organisasi bersenjata ini tak melulu ditingkahi konflik.

Namun terlepas dari soal penataan dasar hukum itu, peristiwa di Polsek Ciracas memang harus ditangani dengan tegas oleh Polri.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here